DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} disertai penjelasan dan dokumen- dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang untuk memperoleh persetujuan bersarna;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaiinana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KerinciTahun Anggaran 2016;

1.Undang-Undang Nomor 58, Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang . Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); BUPATI KERINCI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ~GGAR...\.N2016 TENTANG PERATURAN DAERAll KABlJP.t\TEN !{E:JUNCI NOMOR 1 l·TAHUN 2015 BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang 3; Undang-Undang Nomor 28 Ta4~ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Neg·ara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4355); 6; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 581 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun ·2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5049);
10.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan · Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan LembaranrJlcgara Republik Indonesia Norncr 4712 ); .. · 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005_ tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor ~8 Tahun 200~ tcnuu,.g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pclayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem ;·~nformasi . Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran ~ . . Negara Republik 'Irltl~'riesia Nomor 4576), 'sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif penempatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah .terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ' '
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22.Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Da.eraJ:l.; t , ( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari dari :

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 65.000.000.000,00
b.Dana Perimbangan Rp. 861.388.135.000,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 206.211.135.105,00 . 1 t I Pasal 2 56.383.959.499,00 0,00 Rp. Rp. Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 56.383.959.499,00 0,00 Rp. Rp. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan Daerah Rp. 1.132.599.270.105,00
2. 2.Belanja Daerah Rp. 1.188.983.229.604,00 Surplus/(Defisit) Rp. (56.383.959.499,00)
3. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan
b.Pengeluaran

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D-AERAH KABUPATEN KERIN~I TAfflJN ANGGARAN 2016. Menetapkan MEMUTUSKAN ; - - . - - BUPATI KERINCI ' l,,-da.:w,. · 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan. Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedom1tn Penyi.i&unan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuh Anggaran 2016;
25.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
26.Peraturan Daerah Nomor 1.S Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKl'L.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERI.NCI • I f}.,..· r ·,

(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Rp. 56.383.959.499,00 sebelumnya
2. b.Pencaiaran Dana Cadangan Rp. 0,00 ( 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
3. a.Penerimaan Rp. 56.383.959.499,00
4. b.Pengeluaran : Rp. 0,00 42.505.372.450,00 184.898. 175.449;00 189.294.276.084,00 Rp. Rp. Rp.

Pasal 4

(3)Belanja Langsung sebagaimana Belanja:
1. a.Belanja Pegawai b, Belanja Barang dan jasa
2. c.Belanja Mo.:1a1 dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp. 526.884.569.554,00
2. b.Belanja Bunga Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi Rp, ; 250.000.QOO;_OO
4. d.Belanja Hibah Rp. 7.183.000.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.000.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp. 233.467 .836.067 ,00 Propinsi/Kab';Kota dan Pemdes ,, ........ z.soo.ooo.ooo.ooh. Belanja Tidak Terduga · ' ·,-v-, Rp.
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 772.285.405.621,00
2. b.Belanja Langsung : Rp. 416.697 .823. 983,00 Rp. 172.634.278.000,00 Rp. 0,00 0,00 0,00 33.576.857.105,00 Rp. Rp. Rp.

Pasal 3

e. d. c. Dana Darurat Dana Bagi.Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Dana Penyesuaian dan otonoml Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya b.

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Hibah Rp. 35.305.830.000,00 Rp. 594.747.481.000,00 Rp. 231.334.824.000,00 diinaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis 40.443.197.535,00 11.957.500.000,00 5.057. 100.000;00 7.542.202.465,00 .. Rp. Rp. Rp. Rp.
(3)Dana Perimbangan sebagaiman Pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil
2. b.Dana Alokasi Umum
3. c.Dana Alokasi Khusus
(2)Pendapatan -Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
2. b.Retribusi Daerah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. d.Lain-lain. Pendapatlm Asli Daerah yang Sah Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 1... , , Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja da¥i"'f>emb1ayaan; I• ' Rekapitulasi Belanja rnenurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  1. 6.Lampiran VI Daftar .Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per -Jabatan;
  2. 7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  3. 8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( investasi) Daerah;
  4. 9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  5. 1.Lampiran I
  6. 2.Lampiran II
  7. 3.Lampiran III
  8. 4.LampiranIV
  9. 5.Lampiran V

Pasal 5

Program kegia'.t~'(y~tidibi~ 'dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau . mer.desak lainnya yang belum cukup tersedia- dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :

a.Bupati menetackan Pera.turan Bupati tentang Perubahan Penjabaran ABPD dan metnberitahuka-h kepada Pimpinan DPRD.
b.menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar Pelaksanaan kegiatan. :
c.ditampung daiam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 6

Pemeritah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :

a.Timbul seketika akibat .ulah seseorang atau sekelompok manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan atau harta benda;
b.terganggunya .roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
c.berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan
d.tragedi yang tidak diharap terulang kembali.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa.Ml 1, tercantum aalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari : 0,00 0,00 Rp. Rp. 0,00 0,00 Rp. Rp, 0,00 0,00 0;00 0,00 Rp. Rp. Rp; Rp.

(3)Pengeluaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijcnis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3. c.Pembayaran Pokok Utang
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah
5. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
6. d.Penerimaan Pinjaman daerah
7. e.Penerimaan kernbali pemberian pmjaman
8. f.Penerimaan Piutang Daerah .... -... _ -... _ --- ...... _ LEMBARANDAERAHKABUPATENKERINCITAHUN2015 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENKERINCI, PROVINS! JAMBI: 10/2015 . SEKRETARISDAERAHKABUPATENKERINCI, ZU1MIS. Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 28 Desernber 2015 Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 28 Desember 2015

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. 10.Lampiran X Daftar Perk:iraan Penarnbahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalarn Tahun ini; 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. • • LEMBARANDAERAHKABUPATENKERINCITAHUN2015 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENKERINCI, PROVINS! JAMB!': 10/2015 . SEKRETARISDAERAHKABUPATENKERINCI, Diundangkan di Surigai Penuh pada tanggal 28 Desember 2015 ADIROZAI, ¥ • ' J :~ ·~ ' I.·. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 28 Desember 2015

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. i 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang beJum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini; 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. . ..•

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 11 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015