Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 11 Tahun 2015
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KerinciTahun Anggaran 2016;
BUPATI KERINCI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ~GGAR...\.N2016 TENTANG PERATURAN DAERAll KABlJP.t\TEN !{E:JUNCI NOMOR 1 l·TAHUN 2015 BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang 3; Undang-Undang Nomor 28 Ta4~ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
6; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
.. · 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005_ tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Negara Republik 'Irltl~'riesia Nomor 4576), 'sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
t , ( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari dari :
Rp. Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 56.383.959.499,00 0,00 Rp. Rp. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D-AERAH KABUPATEN KERIN~I TAfflJN ANGGARAN 2016. Menetapkan MEMUTUSKAN ; - - . - - BUPATI KERINCI ' l,,-da.:w,. · 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan. Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKl'L.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERI.NCI • I f}.,..· r ·,
Rp. Rp.
z.soo.ooo.ooo.ooh. Belanja Tidak Terduga · ' ·,-v-, Rp.
Rp. Rp.
e. d. c. Dana Darurat Dana Bagi.Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Dana Penyesuaian dan otonoml Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya b.
Rp. Rp. Rp. Rp.
Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 1... , , Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja da¥i"'f>emb1ayaan; I• ' Rekapitulasi Belanja rnenurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Program kegia'.t~'(y~tidibi~ 'dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau . mer.desak lainnya yang belum cukup tersedia- dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :
Pemeritah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pa.Ml 1, tercantum aalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari : 0,00 0,00 Rp. Rp. 0,00 0,00 Rp. Rp, 0,00 0,00 0;00 0,00 Rp. Rp. Rp; Rp.
-... _ -... _ --- ...... _ LEMBARANDAERAHKABUPATENKERINCITAHUN2015 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENKERINCI, PROVINS! JAMBI: 10/2015 . SEKRETARISDAERAHKABUPATENKERINCI, ZU1MIS. Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 28 Desernber 2015 Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 28 Desember 2015
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. 10.Lampiran X Daftar Perk:iraan Penarnbahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalarn Tahun ini; 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. • • LEMBARANDAERAHKABUPATENKERINCITAHUN2015 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURANDAERAHKABUPATENKERINCI, PROVINS! JAMB!': 10/2015 . SEKRETARISDAERAHKABUPATENKERINCI, Diundangkan di Surigai Penuh pada tanggal 28 Desember 2015 ADIROZAI, ¥ • ' J :~ ·~ ' I.·. Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 28 Desember 2015
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. i 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang beJum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini; 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. . ..•
Membuka PDF…