Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 6 Tahun 2014
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Menimbang BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI :. Pasal 37
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 21), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHON 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Menetapkan
MEMUTUSKAN :
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI clan BUPATI KERINCI LEMBARANDAERAHKABUPATENKERINCITAHUN2014 NOMOR(; Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal l'f ~~!,er 2014 SE ARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, ADIR6ZR Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal ''f O\tlbl?zr 2014 B AT
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP sebagai berikut:
dan
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di tetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan pajak Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen), maka untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan serta sesuai dengan prinsip pemungutan pajak yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan dunia usaha, tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan disesuaikan dengan kemaouan dan kondisi masvarakat. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah hasil dari pungutan pajak belum optimal sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai, terutama dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini disebabkan adanya keengganan dan keberatan dari masyarakat untuk membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan karena tarifnya relatif tinggi dan tidak ada perbedaan antara tarif pajak Bumi dan Bangunan antara NJOP dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan yang di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar). Besarnya penerimaan pemerintah daerah dari pajak tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak harus diberi motivasi dan menumbuhkan kesadaran untuk membayaran pajak dan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sebagai landasan dan pedoman dalam pengelolaan pajak, sehingga tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda bagi wajib pajak dan pengelola pajak, disamping itu juga kewajiban pajak tidak memberatkan bagi masyarakat clan dunia usaha. Pajak merapukan kewajiban setiap warga negara, karena dengan uang hasil pajak pemerintah dapat melanjutkan pembangunan. Pajak memberikan manfaat secara tidak langsung bagi masyarakat, karena kontraprestasi yang akan dikembalikan pada masyarakat adalah dalam bentuk pembangunan infrasruktur dan fasilitas umum, sehingga pajak tersebut akan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)