DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 251

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pajak daerah; retribusi daerah; pemungutan pajak daerah; pemungutan retribusi daerah; pembukuan dan pelaporan; ketetapan pajak; kedaluwarsa; penghapusan piutang pajak dan retribusi; keberatan dan banding; pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; kerahasiaan data wajib pajak; ketentuan pidana; dan insentif pemungutan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBIT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

(1)Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat huruf b ditetapkan untuk:
1. a.Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
2. b.Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. (21 Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
3. a.jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
4. b.jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
(3)Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yarrg dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
1. a.kapasitas tersedia;
2. b.tingkat penggunaan listrik;
3. c.jangka waktu pemakaian listrik; dan
4. d.harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
(4)Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

(1)Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 7o (sepuluh persen).
(2)I(husus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 7o (empat puluh persen);
(3)I(husus tadf PB.IT atas tenaga listrik untuk: 25
1. a.Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 o/o (tiga persen); dan
2. b.Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,57o (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a.pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minumal;
b.konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c.pembayaran / penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PNBJT atas Jasa Perhotelan;
d.pembayaran/penyerahan atas Jasa Penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e.pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hibural untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Bagran Kelima Pajak Reklame

Pasal 31

(1)Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reklame papan / billboard/ ui.deotron/ megatron;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat/ stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame be{alan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung; 26
8. h.reklame film/slide; dan
9. i.reklame peragaan.
(3)Yang dikecua-likan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.narna pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yangjenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang n:rma pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;dan
5. e.reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Pasal 32

(l) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2)Wajib Pajak Reklame yaitu or€rng pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

(1)Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)Daiam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung dengan memperhatikan faktor :
1. a.jenis;
2. b.bahan yang digunakan; 27
3. c.lokasi penempatan;
4. d.waktu penayangan;
5. e.jangka waktu penyelenggErraan;
6. f.jumlah; dan
7. g.ukuran media Reklame.
(4)Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tida-k diketahui dan /atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faltor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

a.sebesar 20 o/o (dua puluh persen) dari nilai sewa Reklame; dan
b.khusus untuk Reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol, ditetapkan sebesar 25%o (dta puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(1)dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutangnya pqjak reklame ditetapkan pada saat te{adinya penyelenggaraan reklame.

Isi peraturan

Teks251PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025