DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur: Ketentuan Umum, antara lain pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis; Ketentuan mengenai: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Jabatan Perangkat Daerah; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup; Ketentuan Penutup dalam Perda ini menyatakan bahwa : a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang; b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang; c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang; d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang; dan e. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
6.Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
7.Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan. 3
8.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, berdasarkan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Perangkat Daerah terdiri atas :

a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat;
d.dinas;
e.badan; dan
f.kecamatan.

Pasal 5

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, adalah tipe A. 4

Pasal 6

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah tipe A.

Pasal 7

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah tipe A.

Pasal 8

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
b.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B;
c.Dinas Pendidikan Tipe A;
d.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A;
e.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A;
f.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B;
g.Dinas Kesehatan Tipe A;
h.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
i.Dinas Perhubungan Tipe C;
j.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
k.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B;
l.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A;
m.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B;
n.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
o.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A;
p.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B;
q.Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Tipe B; dan
r.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.

Pasal 9

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
b.Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tipe B;
c.Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
d.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A; dan
e.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B.

Pasal 10

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:

a.Kecamatan Delta Pawan Tipe A;
b.Kecamatan Muara Pawan Tipe A;
c.Kecamatan Matan Hilir Utara Tipe A;
d.Kecamatan Sandai Tipe A;
e.Kecamatan Benua Kayong Tipe A; 5
f.Kecamatan Matan Hilir Selatan Tipe A;
g.Kecamatan Kendawangan Tipe A;
h.Kecamatan Tumbang Titi Tipe A;
i.Kecamatan Sungai Melayu Rayak Tipe A;
j.Kecamatan Pemahan Tipe A;
k.Kecamatan Marau Tipe A;
l.Kecamatan Singkup Tipe A;
m.Kecamatan Air Upas Tipe A;
n.Kecamatan Nanga Tayap Tipe A;
o.Kecamatan Hulu Sungai Tipe A;
p.Kecamatan Simpang Hulu Tipe A;
q.Kecamatan Simpang Dua Tipe A;
r.Kecamatan Manis Mata Tipe A;
s.Kecamatan Sungai Laur Tipe A; dan
t.Kecamatan Jelai Hulu Tipe A.

Pasal 11

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…