DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ketapang

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dibentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dengan bentuk Badan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
b.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B;
c.Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
d.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
e.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B;
f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A; dan
g.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A; Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI KETAPANG, ttd. MARTIN RANTAN Diundangkan di Ketapang pada tanggal 30 Desember 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd. SUHERMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 15 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 15 / 2020 ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang, MINTARIA, SH., MH Pembina Tingkat I NIP. 19700703 199903 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETEPANG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan aerah. Unsur Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah diwadahi dalam Dinas/Badan. Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa “Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang”, sebelumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Tipe A terdiri dari 3 bidang. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dibentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dengan bentuk Badan. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan menambahkan 2 (dua) Badan baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 93

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019