DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur: Ketentuan Umum, antara lain pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Camat, Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan mengenai: Perangkat Desa; Staf Unsur Perangkat Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; Larangan Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Pakaian Dinas dan Atribut; Penghasilan Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Ketentuan Penutup dalam Perda ini menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Ketapang.
5.Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah Kabupaten Ketapang yang dipimpin oleh camat.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.sekretariat desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan 4
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan di bantu oleh unsur staf sekretariat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari atas 3 (tiga) urusan, meliputi :
1. a.urusan tata usaha dan umum;
2. b.urusan keuangan; dan
3. c.urusan perencanaan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disebut kepala dusun, merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
(4)Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan; dan
3. c.seksi pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 5

BAB III

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat staf perangkat desa.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1)Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama dan terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus di legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
5. e.terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.surat lamaran di tulis dan ditandatangani sendiri diatas materai 6000,-;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai 6000,-;
3. c.surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bermaterai 6000,-;
4. d.foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar;
5. e.surat keterangan catatan dari Kepolisian;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas setempat;
7. g.foto copy kartu tanda penduduk;
8. h.foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir;
9. i.surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
10. j.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
11. k.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
12. l.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. m.pegawai negeri sipil (PNS) pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan 6
14. n.pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan tenaga honor/kontrak pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.

Pasal 9

(1)Dalam hal tidak terdapat bakal calon setelah jangka waktu penjaringan dan penyaringan berakhir dikarenakan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, jangka waktu penjaringan dan penyaringan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila dalam jangka waktu perpanjangan ini bakal calon yang berijazah sekolah menengah umum atau sederajat tidak ada maka dapat menerima bakal calon yang berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat.
(2)Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan sebagai perangkat desa wajib mengikuti pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum.
(3)Ijazah pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi perangkat desa.
(4)Bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti dan lulus pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, perangkat desa diberhentikan.

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2020