DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN pasal 1, pasal 8, pasal 14, pqsal 16, pasal 17, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 58); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 58) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Ketapang.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Ketapang yang dipimpin oleh camat.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
14.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
17.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c diubah dan huruf e dihapus, serta ayat (3) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dengan melampirkan ijazah pertama sampai dengan ijazah terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus di legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
5. e.dihapus.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.surat lamaran di tulis dan ditandatangani sendiri diatas materai 6000,-;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai 6000,-;
3. c.surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bermaterai 6000,-;
4. d.foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar;
5. e.surat keterangan catatan dari Kepolisian;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas setempat;
7. g.foto copy kartu tanda penduduk;
8. h.foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir;
9. i.surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat Desa;
10. j.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
11. k.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
12. l.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. m.pegawai negeri sipil (PNS) pegawai swasta/karyawan/ BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan
14. n.pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan tenaga honor/ kontrak pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.
  1. 3.Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
  1. 4.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
(4)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat

(4)dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian Jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antarperangkat Desa di lingkungan pemerintahan Desa;
2. b.Penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(5)Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

6.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penghasilan tetap perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
(2)Penghasilan tetap perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
1. a.besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
2. b.besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
(3)Besaran penghasilan tetap perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
(2)Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.
(2)Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Keputusan Pengangkatannya.
(3)dihapus.
(4)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat secara Periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

9.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang. Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 22 Desember 2020 BUPATI KETAPANG, ttd. MARTIN RANTAN Diundangkan di Ketapang pada tanggal 22 Desember 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, ttd. SUHERMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( 10 / 2020 ) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang, MINTARIA, SH., MH Pembina Tingkat I NIP. 19700703 199903 1 007

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 21A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 21A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2016