DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan; Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan; Anggaran Dasar Perseroda; Modal dan Saham; Kerjasama; Organ; Pegawai; Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran; Penggunaan Laba; Pembentukan Anak Perusahaan; Pembubaran dan likuidasi; Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka membantu percepatan proses pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
b.bahwa untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak dibidang penjualan, pengisian dan mentera ulang tabung gas elpiji, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum atas barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan Daerah dan tata kelola perusahaan yang baik;
c.bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Ketapang Energi Mandiri;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 700). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG Dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KETAPANG ENERGI MANDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Ketapang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Ketapang Energi Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modal awalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
9.Direksi adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan daerah serta mewakili perusahaan perseroan daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroda.
11.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang.
13.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang berbentuk Perseroda.
(2)Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. Ketapang Energi Mandiri.
(3)Pendirian badan hukum PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 3

(1)PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) berkedudukan di Ketapang.
(2)PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Ketapang dan dapat dikembangkan sampai keluar Daerah.
(3)Apabila perlu, PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) dapat membentuk cabang dan/atau anak perusahaan didalam Daerah maupun diluar Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan cabang dan/atau anak perusahaan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 4

PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir, mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Tujuan didirikannya PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) untuk membantu Pemerintah Daerah dalam:

a.memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan barang dan/atau jasa, yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) bergerak dibidang usaha menjual, mengisi dan mentera ulang (retester) tabung gas elpiji.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

BAB IV

ANGGARAN DASAR PERSERODA

Pasal 8

(1)Anggaran Dasar PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) dinyatakan dalam akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran Dasar PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
(2)Sumber modal PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari APBD.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.Perseroda lainnya; dan
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.Perseroda lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(7)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
1. a.pendirian PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda);
2. b.penambahan modal PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda); dan
3. c.pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain;
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
(3)Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015