DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup RPJMD, Fungsi RPJMD, Sistematika RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan sosial, ekonomi, dan kesehatan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, SK Nomor 193186 A);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 252); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

Pendahuluan, berisi tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan RPJMD; hubungan antar dokumen RPJMD tahun 2025 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID dan dokumen rencana sekoral lainnya); maksud dan tujuan serta sistematika RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Klaten.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045, yang disebut disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
14.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
17.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
18.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20.Program adalah bentuk instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
23.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
24.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
25.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-22-2 ● Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali ● Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo ● Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) ● Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY) Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten Secara administratif, Kabupaten Klaten terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa, 10 Kelurahan, 3.689 Rukun Warga (RW) dan 9.593 Rukun Tetangga (RT).

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3-2 3-2 “Mewujudkan Klaten Yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan” Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 merupakan tahap awal cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten yang tertuang dalam dokumen RPJPD tahun 2025-2045. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
b.pedoman dalam penyusunan RKPD;
c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029; dan
d.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 1-2 1-2 4-2

Pasal 5

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I berisi Pendahuluan;
2. b.Bab II berisi Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III berisi Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.Bab V berisi Penutup.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP 6-2 5-2

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran Daerah;
7. g.perubahan kebijakan nasional;atau
8. h.perubahan strategis daerah yang berpengaruh terhadap target akhir RPJMD.
(3)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
(5)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar bersifat parsial, perubahan sasaran pokok, program atau perubahan target sasaran, program tahunan tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran Daerah dan program maka penetapan perubahan dimaksud dituangkan dalam RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(6)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanutnyam pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan guna meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah maupun perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan menjadi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJMD dan Renstra PD, selanjutnya diturunkan menjadi perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam RKPD dan Renja PD. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2045, daerah wajib untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 disusun untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggarakan Pemerintahan Daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025- 2029 menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekaligus merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022