DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BAB IV PERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BAB V PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BAB VI KEMITRAAN BAB VII PEMASARAN BAB VIII PEMBINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BAB IX PERAN PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT BAB X SANKS! ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Usaha Mikro, Kecildan Menengah memiliki peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran;
b.bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka memeiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usahanya dalam rangka menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kolaka;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Mengingat Menimbang BUPATIKOLAKA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kolaka yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6.Usaha Keciladalah Usaha Ekonomi Produktifyang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan Anak Perusahaan atau bukan Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Menetapka.n

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATIKOLAKA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA Dengan Persetujuan Bersama

7.Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau basil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
8.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Kolaka berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9.Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi,Usaha Mikro,Kecildan Menengah.
10.Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Usaha Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan dan Usaha Kecil dan Menengah.
11.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah.
14.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan. Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah bertujuan:

a.mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b.menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi tangguh dan rnandiri;
c.meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro,KecilDan Menengah;

Pasal 3

a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;
d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kemandirian;
h.keseimbangan kemajuan; dan
i.kesatuan ekonomi daerah

Pasal 2

Penataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan: BABII ASAS DAN TUJUAN

15.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip sating mernerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.

Pasal 5

(1)Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
1. a.memiliki kekayaan bersih paling ban.yak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. b.memiliki hasil penjualan tahunan paling ban.yak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah).
(2)Kriteria Usaha Keciladalah:
1. a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling ban.yak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tan.ah dan bangunan tempat usaba; atau
2. b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling ban.yak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro, KecilDan Menengah.
(2)Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
1. e.meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro, KecilDan Menengah;
2. f.menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
3. g.meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
4. h.meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
  1. 1.mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. BABIV PERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah.
(2)Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro,KecilDan Menengah;
2. b.perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
3. c.perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
4. d.pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro,KecilDan Menengah; dan
5. e.Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
(3)Kriteria Usaha Menengah adalah:
1. a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(4)Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(5)Perubahan sebagaimana climaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Bupati dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas meliputi:
1. a.menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/ atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
2. b.memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
3. c.merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
4. d.memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah dengan Undang-Undang;

Pasal 8

Menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

(3)Tata cara dan Persyaratan pemberdayaan Usaha Mikro, KecilDan Menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4)pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sumber daya manusia;
2. b.Membantu penguatan kelembagaan dan usaha;
3. c.Membantu penguatan pembiayaan dan penjaminan;
4. d.Kemitraan; dan
5. e.Pemasaran.

Pasal 7

( 1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

(2)Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan
(2)Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka.
1. e.menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada daerah;
2. f.mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah;
3. g.melakukan pemantauan pelaksanaan program:
  1. 1.pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
  2. 2.pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan Usaha Menengah;
  3. 3.pengembangan Kemitraan usaha.
4. h.melakukan evaluasi pelaksanaan program:
  1. 1.pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan telmologi;
  2. 2.pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
  3. 3.pengembangan Kemitraan usaha.
  4. 1.menginfonnasikan dan menyampaikan secara berkala basil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 10

( 1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan Usaha Mikro, KecilDan Menengah.

(2)Badan Usaha Milik Daerah wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Usaha Besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)SKPD dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
(5)Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
(6)Koordinasian pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan oleh SKPD.

Pasal 9

(l) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.

(2)Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013