2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3.Bupati adalah Bupati Kolaka.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kolaka yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Dinas Daerah, lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6.Usaha Keciladalah Usaha Ekonomi Produktifyang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan Anak Perusahaan atau bukan Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Menetapka.n