Didalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1 Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah PERDA Kabupaten Kolaka Timur;
2.Pejabat Pemerintah adalah pejabat Pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur bersama DPRD Kabupaten Kolaka Timur menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4, Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
6.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
8.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur
9.Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan IO. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
1I Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Timur
12.Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final
13.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah Instrumen perencanaan Program pembentukan PERDA Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota yang disusun secara Terencana, Terpadu, dan Sistematis.
14.Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang sclanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
5 / Pejabat Struktural Eselon I di lingkungan Pemerintah 24 23 22. 21 20 17.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, Dinas, kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
16.Pimpinan SKPD adalah dan/atau Eselon Ill Kabupaten Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan PERDA
18.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan Perundang-unangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan
19.Produk Hukum Daerah adalah Produk hukum berbentuk peraturan meliputi PERDA atau nama lainnya, PERKADA, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kchormatan DPRD Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenat pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan PERDA Provinsi atau PERDA Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan Hukum masyarakat Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perkada dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Evaluasi adalah pengkajian dan penilaan terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, • • ' • ' 6 • • • • • agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
25.Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Peraturan Daerah BAB II PRODUK HUKUM DAERAH