DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang produk hokum daerah; perencanaan; penyusunan produk hokum bersifat pengaturan; penyusunan produk hokum bersifat penetapan; pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi; evaluasi dan klarifikasi perda; nomor register; penyebarluasan; partisipasi masyarakat; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup. Terdapat lampiran dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyclenggaraan Pemerintahan Daerah scbagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah,
b.bahwa pembentukan Peraturan Daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; I. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara /l f • • • • Nomor 4286);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
6.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
8.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234j, 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provms Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401J,
12.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majclis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I7 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor • • 5650),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noror 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679]; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provins sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); I6.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) I7.Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18.Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539];
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomOr 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
20.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Noror 4741); 21 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4815];
22.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penvusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3 / • • • Nomor 5104);
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 199); 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Otonom Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 712J;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor I Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka timur (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor I);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 2)
28.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kera Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka timur [Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 3), 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka timur (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 4), Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K.ABUPATEN KOLAKA TIMUR dan BUPATI KOLAKA TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR ht • • • •

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I

Pasal 1

Didalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1 Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah PERDA Kabupaten Kolaka Timur;

2.Pejabat Pemerintah adalah pejabat Pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur bersama DPRD Kabupaten Kolaka Timur menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 4, Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
6.Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
8.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur
9.Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan IO. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Kolaka Timur. 1I Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Timur
12.Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final
13.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah Instrumen perencanaan Program pembentukan PERDA Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota yang disusun secara Terencana, Terpadu, dan Sistematis.
14.Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang sclanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 5 / Pejabat Struktural Eselon I di lingkungan Pemerintah 24 23 22. 21 20 17.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, Dinas, kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
16.Pimpinan SKPD adalah dan/atau Eselon Ill Kabupaten Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan PERDA
18.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan Perundang-unangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan
19.Produk Hukum Daerah adalah Produk hukum berbentuk peraturan meliputi PERDA atau nama lainnya, PERKADA, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kchormatan DPRD Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenat pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan PERDA Provinsi atau PERDA Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan Hukum masyarakat Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perkada dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaan terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, • • ' • ' 6 • • • • • agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
25.Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses persiapan dan pembahasan Peraturan Daerah

BAB II

Pasal.

Pasal 2

Produk Hukum Daerah Bersifat:

a.pengaturan, dan
b.penetapan

Pasal 3

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk. a Perda;

b.Perkada,
e.PB KDH, dan
d.Peraturan DPRD

Pasal 4

Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan kewenangan kabupaten.

Pasal 5

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah peraturan bupati

Pasal 6

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah peraturan bersama bupati.

Pasal 7

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 huruf b berbentuk:

a.Keputusan Kepala Dacrah,
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan 7 / ' d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD

BAB ILL

PERENCANAAN

Pasal 8

(I) Penyusunan Propemperda pemerintah daerah dan DPRD dilaksanakan oleh

(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berdasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah,
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah. • • •

Pasal 10

(1)Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Propemperda dilingkungan pemerintah daerah
(2)Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu I (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda
(3)Penyusunan dan penctapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebehum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959