DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai panitia penyelenggara ibadah haji daerah; fasilitas Jemaah haji dari pemerintah daerah;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat [l) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajji, pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah hajj di Daerah dan transportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan embarkasi kembah ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan lbadah Hajj di Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845),
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ' BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR A TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA TIMUR, Menimbang Mengingat

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat [l) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajji, pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah hajj di Daerah dan transportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan embarkasi kembah ke Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
1. 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845),
3. 3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); -------- • 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23),
4. 5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578];
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737] 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajj (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345), 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, • 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23),
7. 5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578];
9. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajj (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345),
10. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2 Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Dan Bupati Kolaka Timur MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENYELENGARAAN IBADAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: • Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.;

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah DPRD kabupaten Kolaka Timur sebagai unsusr Penyelenggaraan Pemerintahan Daera.h
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah SKPD dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan lbadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji
6.Jemaah Haji Daerah adalah Warga Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan 7.Transportasi adalah angkutan yang disediakan bagi Jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke dacrah
8.Akomodasi adalah penginapan serta fasilitas pelayanan yang disediakan bagi Jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dan embarkas kembah ke daerah.
9.Pengawalan adalah pengawalan keberangkatan jemaah haji daerah oleh Tim sejak dari keberangkatan ke embarkasi dan sebaliknya.
10.Pengamanan adalah pengamanan jemaah haji daerah dari keberangkatan ke embarkasi dan sebaliknya. 3 Menetapkan Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Dan Bupati Kolaka Timur MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENYELENGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 1

Didalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.;

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah DPRD kabupaten Kolaka Timur sebagai unsusr Penyclenggaraan Pemerintahan Daera.h
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah SKPD dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan lbadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji
6.Jemaah Haji Daerah adalah Warga Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan 7 Transportasi adalah angkutan yang disediakan bagi Jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke dacrah
8.Akomodasi adalah penginapan serta fasilitas pelayanan yang disediakan bagi Jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dan embarkas kembah ke daerah.
9.Pengawalan adalah pengawalan keberangkatan jemaah haji daerah oleh Tim sejak dari keberangkatan ke embarkasi dan sebaliknya.
10.Pengamanan adalah pengamanan jemaah haji daerah dari keberangkatan ke embarkasi dan sebaliknya. 3

BAB II

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJJ DAERAH

Pasal 2

ibadah haji di Daerah panitia penyelenggara ibadah hajj

Pasal 4

(I) Bupati membentuk tim pembekalan calon jemaah hajj Daerah.

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi rusan keagamaan
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ bertugas melaksanakan bimbingan/ pembekalan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji kepada calon jemaah haji Daerah 4 Pasa 3 (I) Bupati membentuk tim pemeriksa kesehatan calon jemaah haji Daerah
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidang urusan kesehatan.
(3)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bertugas melakukan pemeriksaan keschatan dasar dan lanjutan paa jemaah secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lainnya.
(4)Tgas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lcbih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Panitia penyelenggara ibadah hajj Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas melaksanakan pembekalan, pelayanan dan persiapan pemberangkatan calon jemaah haji
(3)Panitia penyelenggara ibadah hajj Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi;
1. a.Tim pemeriksa kesehatan calon jemaah hajj Daerah;
2. b.Tim pembekalan caon jemaah hajj Daerah;
3. c.Tim pemberangkatan dan penjemputan jcmaah hajj Daerah;
4. d.Tenaga pemandu haji Daerah;
5. e.Tenaga kesehatan haji Daerah. (I) Penyclenggaraan dilaksanakan oleh (PPIH Daerah.

Pasal 2

(1)Penyclenggaraan ibadah haji di Daerah dilaksanakan oleh panitia penyelenggara ibadah hajj (PPIH) Daerah.
(2)Panitia pcnyelenggara ibadah hajj Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembekalan, pelayanan dan persiapan pemberangkatan calon jemaah haji.
(3)Panitia penyelenggara ibadah hajji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi; a.Tim pemeriksa kesehatan calon jemaah hajj Daerah;
1. b.Tim pembekalan calon jemaah hajji Daerah,
2. c.Tim pemberangkatan dan penjemputan jemaah hajj Daerah;
3. d.Tenaga pemandu haji Daerah,
4. e.Tenaga kesehatan haji Daerah. Baglan Kesatu Tim Pemeriksa Kesehatan calon Jemaah Haji Daerah

Pasal 3

(l) Bupati membentuk tim pemeriksa kesehatan calon jemaah haji Daerah

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibentuk pada Satuan Kcrja Perangkat Daerah yang membidang urusan kesehatan
(3)Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bertugas melakukan pemeriksaan keschatan dasar dan lanjutan pada jemaah secara menyeluruh, meliputi pereriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lainnya.
(4)Tgas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

(I) Bupati membentuk tim pembekalan calon jemaah haji Daerah

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan
(3)Tin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas melaksanakan bimbingan/ pembekalan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji kepada calon jemaah haji Daerah 4
(4)Tim dan Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(5)Selain pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembckalan atau kursus tentang pelaksanaan dan perjalanan ibadah haji kepada bakal caion jemaah haji daerah sestuai kemampuan keuangan daerah

Pasal 5

(I) Bupati membentuk tim pemberangkatan jemaah haji Daerah 2) Tim scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan

(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas melaksanakan persiapan pemberangkatan jemaah hajj dari Daerah ke embarkasi dan penjemputan jemaah hajj dari embarkasi ke Daerah
(4)Tim dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

(I) Pemandu Haji Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.

(2)Pemandu Hajj Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (l) bertugas melakukan pendampingan kepada jemaah hajji Dacrah sclama pelaksanaan ibadah hajj
(3)Pemandu Haji Daerah yang ditunjuk wajib memenuhi kriteria sebagai berikut ;
1. a.Warga/penduduk di Daerah;
2. b.Sehat jasmani dan rohani,
3. c.Memiliki keilmuan dan keahlian sesua dengan tugas yang akan dilaksanakan;
4. d.Mampu melaksanakan tugas sesuai tanggng jawab yang diberikan.
(4)Seseorang dapat ditunjuk sebagai Pemandu haji Daerah Daerah hanya I (satu) kali dan diprioritaskan bag yang belum pernah bertugas sebagai pemandu hajji daerah. 5
(4)Tim dan Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati
(5)Selain pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembckalan atau kursus tentang pelaksanaan dan perjalanan ibadah haji kepada bakal caon jemaah haji daerah sesuai kemampuan keuangan daerah

Pasal 5

(I) Bupati membentuk tim pemberangkatan jemaah haji Daerah.

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bertugas melaksanakan persiapan pemberangkatan jemaah hajj dari Daerah ke embarkasi dan penjemputan jemaah haji dari embarkasi ke Daerah
(4)Tim dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)lebih lanut ditetapkan dengan keputusan Bupati

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur No. 4 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJJ DAERAH

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJJ DAERAH

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008