DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, dan kepegawaian. Selain itu dalam peraturan ini juga terdapat ketentuan lain-lain yang mengatur beberapa tugas perangkat daerah yang telah ada untuk melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya peraturan perundangan yang baru

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah · tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur. DENGAN RAHMAT TtJHAN YANG MAHA ESA! .·.,.. . • . . ..:... ·• .•..• -: .. ~ -~~ ..... . .. · •..•....... , ~- •, .· ... ·. -~ .• TENtAAG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSISULA\y:ESITENGGARA. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2016 SALIN.AN I \· Mengingat I , Menimbang

1.Daeran ~da.Iafi Kabupa.tefi Kola.ka Timur:
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Di dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

Pasal 1

PERATURAN D~RAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR. BABI . KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: BUPATI KOLAKA TIMUR DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR dan Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5.679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). Menetapkan BAB .II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

'Dala.in menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan aeas: Timur;

9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
10.Dinas adalah Dinas Kabupaten Kolaka Timur;
11.Badan adalah Badan Kabupaten Kolaka Timur;
12.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. --4) . sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daer ah Kabupaten Kolaka Timur;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
7.Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
8.Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan •Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Kolaka Timur; .3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 3

Dengan Pcraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur merupakan Sekretarlat Daerah Tipe B; Sekrebl$t PPRD K~bμ.pf!t~pK9l~.k~ Timμr merupakan Sekretariat DPRD Tipe C; Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur merupakan Inspektorat Tipe B; Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur, terdiri dari:

1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan $ipil Trpe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2.Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
3.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
5.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
6.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A

b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan fleksibilitas. . g.
a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; a. b. I· c. d. -it: i I if. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah;
1. 7.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 8.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (WilayahDaratan);
3. 9.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; • 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan · urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 'Ierpadu Satu Pintu; 13.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 14.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan · Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan; ~-, ~\ ~,! 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe I3 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang Persandian; 16.Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub POL PP) dan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sub Kebakaran); .
4. 17.Dtnas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. 18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C ~- menyelenggaraRan urusan pemerintahan bidang .. Kearsipan dan urusan · pemerintahan bidang Perpustakaan; .
6. 19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pernberdayaan Masyarakat dan Desa.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencannaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan. ,.,

Pasal 6

(i) Pada setiap kecamatan dapat dibentuk kelurahan yang membantu dan melaksanakan sebagian tugas camat.

(2)Kelurahan sebagaiman dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

(i) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat · daerah. '.

(2)Kecamatan sebagatmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Aere dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Dangia dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Ladongi dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Lalolae dengan Tipe B;
5. e.Kecamatan Lambandia dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Loea dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Mowewedengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Polipolia dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Tinondo dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Tirawuta dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Uluiwoi dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Ueesi dengan Tipe A.

Pasal 4

(i) Sub urusan pernerintahan bidang Korps Pegawai Republik Indonesia dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian.

(2)Sub urusan . pemerintahan bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian.

Pasal 10

( 1) Selain UPT Dinas dan Badan Daerah Kabu paten sebagaimena dimaksud dalam Pasal 8; terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kabupaten dan pusat

Pasal 9

(1)Selain UPT Dinas dan Badan Daerah Kabupaten ~e~~gf!im;;i11~ 4m:i~~μ~ 4~m :P~§aj ~ t~r~~PE!t 1:JPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan f ormal dart non fon11a1. •
(1)Pada .Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Oubemur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

BAB ILL

PEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS (UPT)

Pasal 7

Ketentuan Iebih Ianjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perarigkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. [. kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional d.an unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2)Rumah sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat otonom dalam .. penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Dalam hal rumah sakit Daerah Kabupaten belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan rumah saki; Daerah Kabupaten tetap bersifat otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan. ( 4) Rumah sakit Kabupaten dalam penyelenggaraan • tata · kelola rumah sakit dan · tata kelola klinis sebagaiman dimaksud dalam ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
(6)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di . bidang kesehatan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejaba.t Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

BABV KEPEGAWMAN (i) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

(2)Staf Ahli seba.gaimana dimaksud Ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi t.erhadap isu-Isu stra.t.egis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sta.f Ahli, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan um.um./tata usaha.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. (.8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapat perilinbangan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam · negeri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan . Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

PEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS (UPT)

Pasal 7

Pasal 12

STAF AHLI

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

PEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS (UPT)

Pasal 7

Pasal 12

STAF AHLI

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2017