DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Tipe SKPD pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)dan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor B- 454/I/OT.00.00/7 /2023 Perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk BRIDA yang terintegrasi dengan BAPPEDA sebagaimana yang diamanatkan dalarn ketentuan Pasal 66 Ayat (Z) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; BUPATI KONAWE UTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR D TAHUN 2023 BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tel-ah dnrbah beberapa kali 'terakhir dengan Undang -
1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

b.bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.8.1.1/4551 Perihal Rekomendasi Pembentukan BAPPERIDA Kabupaten Konawe Utara agar segura melakukan penataan terhadap Kelembagaan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pernberrtukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara perlu direvisi; Mengingat
1. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
2. 5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran negara Repubtik Indonesia Nomor 5887) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3.. Dinas Pekerjaan Umum dan Perurnahan Tipe A menyelenggarakan
4. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
5. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
d.Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari:
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan Inspektorat Tipe ~ b, .Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara rnerupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe B; Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan se bagai beriku t:

Pasal 2

Ketentuan pada Pasal 2 huruf e angka 1 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DANSUSUNANPERANGKATDAERAH. PERAi'tJRAN DAERKrl 'fENTA~U P'ERUBAHAN KE'rlGA ATASMenetapkan : MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA

14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)Tipe B, .menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 13~ Dinas Komunikasi .dan lnformatika Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
12.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masy.ar.akatdan Desa; 9~ Dinas Lingkungan .Hidup Tipe B., rnenyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Admin.istras.i Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pangan;
5.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja; 4~ Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
1.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan urusan riset dan inovasi daerah;
22.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Pol-PP);
23.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran).

e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 20.. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
2. 21.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 17~ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. 18.Dinas Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan hidang Perpustakaan clan hidang Kearsipan;
4. 15.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian dan Urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal; NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESITENGGARA 7 / b2 /2023 < LEMBARANDAERAHKABUPATENKONAWEUTARATAHUN2023 NOMOR SAFRUDDIN Diundangkan di Wanggudu Pada Tanggal ~ 'D,e-~ ber 2023 Fj. SEKRE'f.ARtS DAERAH KABUPA'fEN KONAWE U'fARA, BUPATlKONAWEUTARA, Ditetapkan di Wanggudu Pada tanggal ?..;;, Desember 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
6. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…