DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2022

Nomor: 23
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perkebunan dengan sistematika : Ketentuan Umum; Asas; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Perencanaan dan Penetapan; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Perkebunan; Perizinan dan Rekomendasi; Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi; Kerjasama dan Kemitraan; Koordinasi; Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Insentif; Pembinaan dan Pengawasan; Kewajiban dan Larangan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
c.bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, pemerintah daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan perkebunan di daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 7.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. 9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
14. 15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. 16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesrin, budi daya, panen, pengolahan. dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
6.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasitkan barang dhn/atau jasa Perkebunan.
7.Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunDn yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
8.Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusabakan tanah yang dikuasai langsung gleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.
9.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan Hasil Perkebunan
10.Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
11.Izin Usaha Perkebunan Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan Hasil Perkebunan.
12.Pelaku Usaha Perkebunan adarah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.
13.Pekebun adalah orang. perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha perkebunan, dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
15.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik I'ang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Perkebunan di Daerah berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.keberlanjutan;
e.keterpaduan;
f.kebersamaan;
g.keterbukaan;
h.efisiensi-berkeadilan;
i.kearifan lokal; dan
j.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perkebunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
2. b.meningkatkan pendapatan daerah;
3. c.menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
4. d.meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
5. e.meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
6. f.memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
7. g.mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
8. h.meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

BAB IV

PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.penyusunan dan penetapan perencanaan;
b.penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan;
c.peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Tanaman Perkebunan;
d.perizinan dan rekomendasi;
e.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f.kerja sama dan kemitraan;
g.koordinasi;
h.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
i.insentif;
j.pembinaan dan pengawasan; dan
k.pendanaan;

BAB V

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 5

(1)Bupati menetapkan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan Daerah, dalam:
1. a.rencana induk pembangunan Perkebunan; dan
2. b.rencana penyelenggaraan Perkebunan.
(2)Perencanaan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.
(3)Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1)Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
1. a.visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Perkebunan;
2. b.isu-isu strategis terkait pembangunan Perkebunan;
3. c.arah kebijakan pembangunan Perkebunan;
4. d.penetapan kawasan, lahan perkebunan dan komoditas;
5. e.keterkaitan program dan kegiatan pembangunan Perkebunan pada aspek hulu, hilir dan penunjang yang terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya;
6. f.peta jalan pembangunan Perkebunan; dan
7. g.penanggulangan kebencanaan.
(3)Penyusunan rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.kebijakan pembangunan Perkebunan nasional;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
3. c.kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
4. d.daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. e.data dan informasi Perkebunan;
6. f.kondisi ekonomi dan sosial budaya; dan
7. g.kondisi pasar.
(4)Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan, berdasarkan pertimbangan:
1. a.perubahan kebijakan pemerintah pusat; dan
2. b.perubahan kebijakan daerah provinsi
(5)Rencana induk pembangunan Perkebunan Daerah menjadi pedoman rencana pembangunan Perkebunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Rencana penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan.
(2)Penyusunan rencana penyelenggaraan Perkebunan segaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
1. a.rencana induk pembangunan Perkebunan; dan
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
(3)Rencana penyelenggaraan Perkebunan untuk jangka 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah.
(4)Rencana penyelenggaraan Perkebunan untuk jangka waktu tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Bupati berwenang menetapkan:
1. a.kawasan Perkebunan;
2. b.lahan Perkebunan berkelanjutan; dan
3. c.klasifikasi komoditas Tanaman Perkebunan di Daerah.
(2)Kawasan Perkebunan, lahan Perkebunan berkelanjutan, dan komoditas Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rencana induk pembangunan Perkebunan.

Pasal 9

(1)Kawasan Perkebunan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berdasarkan:
1. a.tipologi agroekosistem;
2. b.persyaratan budidaya bagi masing-masing jenis komoditas; dan
3. c.memenuhi kriteria khusus kawasan Perkebunan.
(2)Kriteria khusus kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengusahaan Perkebunan dilakukan dalam bentuk Usaha Perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
2. b.pengusahaan Perkebunan besar dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan Usaha Perkebunan rakyat secara berkelanjutan, melalui pola:
3. a.pola perusahaan inti plasma;
4. b.kerja sama kemitraan Perkebunan rakyat dengan perusahaan mitra;
5. c.kerjasama pengolahan hasil; dan/atau
6. d.bentuk kerja sama lainnya; dan
7. c.arah pengembangan Usaha Perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip pembangunan berkelanjutan.
8. d.Ketentuan Lebih Lanjut terkait dengan kerja sama kemitraan dengan Usaha Perkebunan rakyat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mencakup:
1. a.luas lahan; dan
2. b.kesesuaian peruntukkan komoditas.
(2)Penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi lahan Perkebunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
2. b.kajian kesesuaian lahan Perkebunan dengan memperhatikan:
  1. 1.potensi sumber daya Perkebunan;
  2. 2.kondisi agroklimat; dan
  3. 3.daya dukung dan daya tampung lingkungan,
3. c.penetapan lahan Perkebunan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021