DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021

Nomor: 26
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 330

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai beberapa subsektor di bidang pertanian, antara lain perkebunan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan. Pada subsektor Perkebunan, PP ini mengatur kembali penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kewajiban pembangunan kebun bagi unit pengolahan Perkebunan tertentu dan perbenihan Perkebunan. Pada subsektor hortikultura diatur mengenai usaha perbenihan meliputi Pemuliaan, Produksi Benih, Sertifikasi Benih, dan Peredaran Benih serta sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga. Pada Pengaturan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi Kawasan Penggembalaan Umum, standar dan persyaratan teknis minimal Pakan, serta Obat Hewan.

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan permohonan Hak PVT.

Pasal 89

(1)Tanggal berakhirnya masa pengumuman dicatat dalam daftar umum dan diumumkan dalam berita resmi PVT dengan mencantumkan ada atau tidak ada keberatan.
(2)Kepala i{antor PVT memberitahukan tanggal berakhirnya masa pengumuman permohonan Hak PVT kepada pemohon.

Pasal 90

(1)Pemeriksaan Substantif dilakukhn oieh pemeriksa PVT yang ditugaskan oleh kepala Kantor PVT. (21 Perneriksaan Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan variet-as yang dimohonkan Hak PVT. {3) Pemeriksaan Substarrtif terhadap sifat kebaruan dilakukarr pada saat .pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Hak PVT.
(4)Pemeriksaan ^substarrtif terhadap sifat keunikan, kesegagaman, dan kestabilan varietas dilakukan setelah masa pengllmurnan berakhir.

Pasal 88

Hak PVT keberatan berhak mengajukan sanggahan sebagaiurana dimaksud dalam

Pasal 91

PRES IDEN -4t- Pasal 9 1

(1)Permohonan Pemeriksaan Substantif atas permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diajukan kepada kepala Kantor PVT dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pengumuman.
(2)Apabila permohonan Pemeriksaan Substantif tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Hak PVT dianggap ditarik kembali.

Pasal 92

Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:

a.pengamatan karakteristik varietas tanaman di lapangan; atau
b.pemeriksaan dokumen hasil Pemeriksaan Substantif yang dilakukan oleh institusi lain di luar negeri.

Pasal 93

(1)Pemeriksaan Substantif dengan cara pengamatan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilakukan untuk varietas tanaman yang dapat tumbuh secara normal di Indonesia. ('2)' Pemeriksaan Substantif dengan cara pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan untuk varietas tanaman yang tidak dapat tumbuh secara normal di Indonesia.-

Pasal 94

(1)Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dilakukan di fasilitas uji Pemeriksaan Substantif milik Kantor PVT.
(2)Dalam hal Pemeriksaan Substantif secara teknis fia"t dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di luar fasilitas uji penreiiksaan Substantif milik Kantor PVT atas persetujuan kepala Kantor PVT. Pasal 95. . . PRES IDEN

Pasal 95

(1)Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan berdasarkan panduan umum dan panduan pelaksanaan uji yang 'ditetapkan kepala Kantor PVT. (21 Kantor PVT dalam melakukan Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penjelasan dan dokumen terkait.

Pasal 96

(1)Kantor PVT menentukan lokasi, waktu, dan pelaksanaan Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94. (21 Kantor PVT dalam melaksanakan pemeriksaan dapat meminta bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk inforniasi dari institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
(3)Untuk pengamatan sifat tertentu, antara lain ketahanan hama dan/atau penyakit, kandungan senyawa kimia, dan pengujian laboratorium dapat dilakukan pengujian tambahan di tempat yang berbeda.
(4)Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala Kantor PVT dan diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 97

(1)Dalam hal terjadi bencana alam, serangan hama/ penyakit, atau perubahan iklim yang mengakibatkan rusaknya tanaman sehingga Pemeriksaan Substantif tidak dapat dilakukan, penanaman dan Pemerrksaan Substantif harus dilakukan ulang dengan biaya yang menjadi beban pemohon.
(2)Dalam hal pemohon tidak bersedia mengeluarkan biaya sebagairnana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap ditarik kembali. Pemberian atau Penolakan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Umum Pasa! 98
(1)Kepala Kantor PVT memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan Hak PVT dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan Pemeriksaan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 1 ayat (1). (21 Dalam hal Pemeriksaan Substantif diperlukan perpanjangan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, kepala Kantor PVT memutuskan memberi atau menolak permohonan Hak PVT 1 (satu) bulan setelah Pemeriksaan Substantif diselesaikan.
(3)Kepala Kantor PVI dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merninta saran pertimbangan komisi PVT.
(4)Komisi PVT melakukan sidang untuk memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 99

(1)Dalam hal permohonan Hak PVI diberikan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 98, kepala Kantor pVT memberitahukan secara resmi persetujuan pemberian Hak PYT kepada pemohon Hak PVT.
(2)Pemberian Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat Hak PVT.
(3)Hak PVT yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dicatat dalam daftar umum pVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT. Pasal 100. . . PRES IDEN

Isi peraturan

Teks330PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 88

Pasal 91

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 97

Pasal 99

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 88

Pasal 91

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 97

Pasal 99

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 23 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2024