DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Tarif retribusi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-indangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas diterminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Tarif retribusi terminal diperuntukkan bagi semua kendaraan angkutan umum, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas di terminal.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal November 2015 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd. BAMBANG PURWANTO Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ttd. MASRADIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 11. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11/2015 PENJELASAN A T A S PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL I. UMUM Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selain menyelenggarakan terminal penumpang, juga menyelenggarakan terminal barang. Keberadaan terminal barang milik pemerintah daerah di daerah dibutuhkan guna mengatur arus transportasi barang dari/ ke luar daerah. Pemakaian fasilitas di terminal barang oleh orang dan badan usaha berpotensi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi yang belum tergarap saat ini. Jenis retribusi yang dapat dipungut untuk pemakaian fasilitas di terminal barang tersebut adalah retribusi terminal. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi maka dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL NO JENIS RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI KETERANGAN 1 2 3 4

1.TERMINAL PENUMPANG

a.Pelayanan Mobil Angkutan Penumpang 1) Mobil Penumpang (sd. 8 tempat duduk) 2) Bus Kecil (9 sd. 15 tempat duduk) 3) Bus Sedang (16 sd. 25 tempat duduk) 4) Bus Besar (diatas 25 tempat duduk) Rp. 2.500,- Rp. 3.500,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,- Per setiap kali masuk terminal penumpang
b.Pelayanan Penumpang Rp. 1.000,- Per setiap perjalanan ke luar Kota P. Bun
c.Sewa Kios/ Loket Rp.100.000,- Per bulan
d.Sewa Ruang untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Rp.100.000,- Per bulan 2 TERMINAL BARANG
a.Pelayanan Mobil Angkutan Barang Umum 1) Kendaraan Roda 3 (Tosa) 2) Kendaraan Roda 4 (Pick Up) 3) Kendaraan Roda 6 (Truck) 4) Kendaraan Roda 8 atau lebih (Fuso) Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,- Per setiap kali masuk terminal barang
b.Jasa Penumpukan Barang di Lapangan 1) Barang Elektronik 2) Barang Non Elektronik Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Per ton/Hari
c.Jasa Pergudangan 1) Barang Elektronik 2) Barang Non Elektronik Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Per ton/Hari
d.Sewa Kios/ Loket Rp.100.000,- Per bulan
e.Sewa Ruang untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Rp.100.000,- Per bulan
f.Sewa Mess/ Penginapan Rp. 50.000,- Per hari/ orang
g.Toilet Rp. 1.000,- Per pemakaian 1 2 3 4
h.Parkir Kendaraan selain Mobil Angkutan Barang Umum  Kendaraan roda 2  Kendaraan roda 3  Kendaraan roda 4  Kendaraan roda 6 atau lebih Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Per hari
i.Parkir menginap 1) Kendaraan Roda 3 (Tosa) 2) Kendaraan Roda 4 (Pick Up) 3) Kendaraan Roda 6 (Truck) 4) Kendaraan Roda 8 atau lebih (Fuso) Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 8.000,- Rp. 10.000,- Per hari BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANG PURWANTO

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-indangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menetapkan

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas diterminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Tarif retribusi terminal diperuntukkan bagi semua kendaraan angkutan umum, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas di terminal.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal November 2015 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd. BAMBANG PURWANTO Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ttd. MASRADIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 11. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11/2015 PENJELASAN A T A S PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL I. UMUM Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selain menyelenggarakan terminal penumpang, juga menyelenggarakan terminal barang. Keberadaan terminal barang milik pemerintah daerah di daerah dibutuhkan guna mengatur arus transportasi barang dari/ ke luar daerah. Pemakaian fasilitas di terminal barang oleh orang dan badan usaha berpotensi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi yang belum tergarap saat ini. Jenis retribusi yang dapat dipungut untuk pemakaian fasilitas di terminal barang tersebut adalah retribusi terminal. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi maka dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL NO JENIS RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI KETERANGAN 1 2 3 4

1.TERMINAL PENUMPANG

a.Pelayanan Mobil Angkutan Penumpang 1) Mobil Penumpang (sd. 8 tempat duduk) 2) Bus Kecil (9 sd. 15 tempat duduk) 3) Bus Sedang (16 sd. 25 tempat duduk) 4) Bus Besar (diatas 25 tempat duduk) Rp. 2.500,- Rp. 3.500,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,- Per setiap kali masuk terminal penumpang
b.Pelayanan Penumpang Rp. 1.000,- Per setiap perjalanan ke luar Kota P. Bun
c.Sewa Kios/ Loket Rp.100.000,- Per bulan
d.Sewa Ruang untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Rp.100.000,- Per bulan 2 TERMINAL BARANG
a.Pelayanan Mobil Angkutan Barang Umum 1) Kendaraan Roda 3 (Tosa) 2) Kendaraan Roda 4 (Pick Up) 3) Kendaraan Roda 6 (Truck) 4) Kendaraan Roda 8 atau lebih (Fuso) Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 5.000,- Per setiap kali masuk terminal barang
b.Jasa Penumpukan Barang di Lapangan 1) Barang Elektronik 2) Barang Non Elektronik Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Per ton/Hari
c.Jasa Pergudangan 1) Barang Elektronik 2) Barang Non Elektronik Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Per ton/Hari
d.Sewa Kios/ Loket Rp.100.000,- Per bulan
e.Sewa Ruang untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Rp.100.000,- Per bulan
f.Sewa Mess/ Penginapan Rp. 50.000,- Per hari/ orang
g.Toilet Rp. 1.000,- Per pemakaian 1 2 3 4
h.Parkir Kendaraan selain Mobil Angkutan Barang Umum  Kendaraan roda 2  Kendaraan roda 3  Kendaraan roda 4  Kendaraan roda 6 atau lebih Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Per hari
i.Parkir menginap 1) Kendaraan Roda 3 (Tosa) 2) Kendaraan Roda 4 (Pick Up) 3) Kendaraan Roda 6 (Truck) 4) Kendaraan Roda 8 atau lebih (Fuso) Rp. 4.000,- Rp. 6.000,- Rp. 8.000,- Rp. 10.000,- Per hari BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, BAMBANG PURWANTO

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 11 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012