DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

a. penyelenggara Bantuan Hukum; b. hak dan kewajiban; c. syarat dan tata cara pemberian Bantuan hukum; d. penyaluran dana Bantuan Hukum; e. pelaporan; f. larangan; g. pengawasan; h. pendanaan i. sanksi administrative; j. penyidikan; dan k. ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang, Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada terwujudnya persamaan sosial yang berkeadilan;
c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukumbagi masyarakat miskin sebagimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu pengaturan mengenai bantuan hokum bagi masyarakat miskin;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4288);
6.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
16.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
17.Peraturan Daerah Dati II Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1987 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1988 Seri: D);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATIKOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Anggota Masyarakat penerima bantuan hukum adalah sekelompok orang miskin yang terdaftar di data penyandang masalah kesejahteraan sosial.
11.Masyarakat miskin adalah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah.
12.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
13.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
14.Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Para legal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
15.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
16.Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum dipengadilan.
17.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
18.Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan BantuanHukum.
19.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
20.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan didalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efesiensi;
e.efektivitas;dan
f.akuntabilitas.
g.perlindungan terhadap hak asasi manusia

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam menghadapi perkara.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah bertujuan untuk:

a.memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.menjamin kepastia penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah;
c.meningkatkan kualitas layanan BantuanHukum;
d.mendekatkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum; dan
e.mewujudkan hak konstitusional bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan ini meliputi:

a.penyelenggara Bantuan Hukum;
b.hak dan kewajiban;
c.syarat dan tata cara pemberian Bantuan hukum;
d.penyaluran dana Bantuan Hukum;
e.pelaporan;
f.larangan;
g.pengawasan; dan
h.pendanaan
i.sanksi administrative;
j.penyidikan;
k.ketentuan pidana.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah adalah Bupati dan bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum melalui Perjanjian Kerjasama.
(2)Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain:
1. a.ruang lingkup perjanjian;
2. b.hak dan kewajiban para pihak;
3. c.jangka waktu
4. d.larangan pengalihan perjanjian kepada pihak lain;
5. e.keadaan memaksa;
6. f.penyelesaian perselisihan;
7. g.perubahan perjanjian;
8. h.pengakhiran perjanjian.
(3)Dalam melaksanakan peran penyelenggara bantuan hukum, Bupati dapat memberikan mandat kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dibidang bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(4)Kepala unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dibidang bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(5)Bupati melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Pemberi Bantuan Hukum di Daerah adalah organisasi yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Dalam hal belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi diwilayah penyelenggaraan Bantuan Hukum, penyelenggara Bantuan Hukum dapat bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari Kabupaten lain di Provinsi yang sama.
(3)Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat dan/atau Paralegal diluar dari yang telah terdaftar, apabila di Kabupaten belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Litigasi; dan/atau
2. b.Nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dalam perkara perdata dan pidana.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pemberi Bantuan Hukum berhak:
1. a.melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
3. c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. d.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
5. e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
7. g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunaka nuntuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. c.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
4. d.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 10

(1)Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukumdan/ atau Kode Etik Advokat;dan
3. c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011