DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Maksud dan Tujuan Perubahan Bentuk Hukum, Bab III: Tempat Kedudukan, Bab IV: Jangka Waktu Berdiri; Bab V: Kegiatan Usaha, Bab VI: Modal, Bab VII: Anggaran Dasar, Bab VIII: Organ dan Kepegawaian, Bab IX: Perencanaan dan Pelaporan, Bab X: Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Bab XI: Kerjasama, Bab XII: Pembinaan dan Pengawasan, Bab XIII: Pembubaran, Bab XIV: Ketentuan Peralihan, dan Bab XV: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Marunting Sejahtera; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921)
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MARUNTING SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah BPR Marunting Sejahtera (Perseroda).
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Marunting Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) adalah BUMD Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
9.Pemegang Saham adalah pihak yang memiliki atau membeli saham dalam perseroan.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12.Direksi adalah organ PT BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13.Pegawai adalah Pegawai PT BPR Marunting Sejahtera (Perseroda).
14.Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian PT BPR Marunting Sejahtera (Perseroda).
15.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Marunting Sejahtera (Perseroda).
16.Dividen adalah bagian laba atau keuntungan PT BPR Maruting Sejahtera (Perseroda) yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham.
17.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah Ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Marunting Sejahtera.
(2)Perubahan nama BPR dan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka berakibat hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepengurusan, kepegawaian, dan perizinan Perumda BPR Marunting Sejahtera beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepengurusan, kepegawaian, dan perizinan PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda).

Pasal 3

(1)Lambang PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
(2)Dalam hal Lambang PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan, maka ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan RUPS .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

Maksud perubahan bentuk badan hukum PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran BPR sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta meningkatkan pendapatan Daerah.

Pasal 5

Tujuan Perubahan bentuk badan hukum PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) untuk:

a.memberikan kepastian kedudukan hukum PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda);
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
c.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
d.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
e.mengembangkan PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
f.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(1)PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Pangkalan Bun.
(2)PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) dapat membentuk kantor cabang, kantor kas atau jaringan kantor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas atau jaringan kantor lainnya dengan nama apapun dalam rangka pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Direksi wajib mengajukan usulan rencana tersebut kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan telaah. Hasil telaah yang disusun Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan bagi RUPS dalam memberikan persetujuan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari pemerintah daerah, Pemerintah desa dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
4. d.menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9. i.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan; dan
11. k.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Modal PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) bersumber dari:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.hibah; dan/atau
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan atau pemegang saham lainnya.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham. yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(5)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Modal PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. BPR Marunting Sejahtera (Perseroda).

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…