menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. Negara Republika Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:
5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 82);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 90);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I Mengubah lampiran huruf H Pemakaian Alat Berat dan menambahkan lampiran huruf J Pemakaian Kendaraan Lainnya dan huruf K Pemakaian Balai Latihan Kerja dalam Peraturan Daerah Peraturan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: _ 4 _
a.Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31);
b.Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 61);
c.Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 82);
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah mi. Pasal II Peraturan. Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, TTD NURHIDAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT rnD SUYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 17 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 17, 120/2021 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, C BAMBANG WAHYUSUF, SH NIP. 19760904 200501 1 010 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. UMUM Kekayaan Daerah adalah semua asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan kekayaan daerah adalah bagian dani pemanfaatan sarana dan prasarana yang harus dikelola secara baik untuk kepentingan umum dan demi kelangsungan asset daerah tersebut dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penetepan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah harus disesuaikan dengan standar harga yang berlaku dan peningkatan ekonomi masyarakat agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat terpelihara dengan baik. Beberapa jenis alat berat dan kendaraan lainnya telah dilakukan pengadaan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi belum mempunyai tarif retribusi sebagai kekayaan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, beserta Peraturan Daerah-Peraturan Daerah perubahannya, meliputi:
a.Excavator Komatsu PC130E-7,
b.Motor Grader Komatsu GD535-5;
c.truck penyedot tinja;
d.mobil toilet keliling.
Selain itu Aset pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu juga ditetapkan tarif retribusinya. Tarif retribusi Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dan:
a.Workshop
b.Peralatan Procesing
c.Peralatan Menjahit
d.Peralatan Las
e.Peralatan Bengkel
f.Ruang Teori Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusun Peraturan Daerah ini sebagai perubahan keempat atas Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, guna mengakomodir penambahan kekayaan daerah dan ditetapkan tarif retribusinya.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 130 LAM PIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. H. PEMAKAIAN ALAT BERAT No. JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5
1.Dump Truck (Mitsubishi Colt Diesel) 290.000 Per Hari
2.Motor Greder (Komatsu GD.511 A) 1.390.000 Per Hari
3.Motor Greder (Mitsubishi MG. 230) 813.000 Per Hari
4.Wheel Loader (Kawasaki 60 ZIV) 1.073.000 Per Hari
5.Excavator (Kobelco SK. 200) 1.961.000 Per Hari
6.Beby Roller (Sakai HV 60 ST) 430.000 Per Han
7.Bulldozer (Case 1150 K) 3.310.000 Per Hari
8.Wheel Loader (Case 521 D) 2.208.000 Per Hari
9.Asphalt Sprayer Barata (Type MPA 391.000 Per Hari
200)
10.Stamper Barata ( Type MP8OV) 200.000 Per Hari
11.Vibrator Roller 10,8 T(Type SV 1.810.000 Per Hari 512D-H)
12.Tandem Roller 4,4 T (Type SW.502) 940.000 Per Hari
13.Motor Greder (Case 845) 3.195.000 Per Hari
14.Long Bad (Type FM 260 JD) 1.847.000 Per Hari
15.Excavator Komatsu PC130E-7 1.315.000 Per Hari
16.Motor Grader Komatsu GD535-5 2.415.000 Per Hari J. PEMAKAIAN KENDARAAN LAINNYA No. JENIS RETRIBUSI TARIF (Rp) SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5
1.Truck Tinja -------- - Sewa Truck Tinja Luar Kota 560.000,- Per Hari -- ----- ---- 220.000,- Per Hari- Sewa Truck Tinja Dalam Kota
2.Mobil Toilet - Sewa Mobil Toilet Luar Kota 1.897.000,- Per Hari - Sewa Mobil Toilet Dalam Kota 1.837.000,- Per Hari K. PEMAKAIAN BALAI LATIHAN KERJA No Jenis Retribusi Tarif Retribusi (Rp) Satuan Keterangan 1 2 3 4 5
1.Workshop 200.000,- Per bulan
2.Peralatan Procesing 250.000,- Per Set/ Per bulan
3.Peralatan Menjahit 300.000,- Per Set/ Per bulan
4.Peralatan Las 3.000.000,- Per Set/ Per bulan
5.Peralatan Bengkel 3.000.000,- Per Set/ Per bulan
6.Ruang Teori 250.000,- Per Set/ Per bulan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, TTD NURHIDAYAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BAMBANG WAHYUSUF, SH NIP. 19760904 200501 1 010