DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan untuk mewujudkan efisiensi dan penyederhanaan birokrasi serta kemudahan pelaksanaan tugas, dipandang perlu dilakukan pembentukan baru, penggabungan dan pengurangan perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undung-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Mengingat
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Pembentukan Peraturan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KOTAWARINGIN TIMUR. DAERAH KABUPATENPERANGKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 huruf d angka 3, angka 21 dan angka 22 dihapus, diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 5 huruf d disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan 3b, ketentuan huruf d angka 4, angka 5, angka 6, angka 9, angka 13, angka 14, angka 15, angka 19, angka 20 dan huruf e angka 1 diubah serta ditambahkan 1 (satu) angka pada huruf e pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur :

a.Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 255);
b.Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261); sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipelogi sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi staf;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 3a. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasaan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasaan Permukiman; 3b. Dinas Cipta Kaiya, Tata Ruang dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Cipta Kaiya, Tata Ruang dan Pertanahan;
4. 4.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan peneatatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
14. 14.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
16. 16.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
17. 17.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
19. 19.Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pendapatan daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pada bidang kesatuan bangsa dan politik; dan '6-
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A, fungsi penanggulangan bencana daerah. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f terdiri dari:
7. 1.Kecamatan Teluk Sampit dengan Tipe A;
8. 2.Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan Tipe A;
9. 3.Kecamatan Pulau Hanaut dengan Tipe A;
10. 4.Kecamatan Mentaya Hilir Utara dengan Tipe A;
11. 5.Kecamatan Mentawa Bam Ketapang dengan Tipe A;
12. 6.Kecamatan Seranau dengan Tipe A;
13. 7.Kecamatan Baamang dengan Tipe A;
14. 8.Kecamatan Kota Besi dengan Tipe A;
15. 9.Kecamatan Cempaga dengan Tipe A;
16. 10.Kecamatan Cempaga Hulu dengan Tipe A;
17. 11.Kecamatan Telaga Antang dengan Tipe A;
18. 12.Kecamatan Parenggean dengan Tipe A;
19. 13.Kecamatan Mentaya Hulu dengan Tipe A;
20. 14.Kecamatan Antang Kalang dengan Tipe A;
21. 15.Kecamatan Telawang dengan Tipe A;
22. 16.Kecamatan Bukit Santuai dengan Tipe A; dan
23. 17.Kecamatan Tualan Hulu dengan Tipe A. padamelaksanakan penunjang f. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit pada tanggal 7 3ULI 2023 IINGIN riMUR,Bu: k I CL Ji . >.^ Diundangkan di Sampit pada tanggal 7 3U L i 2023 y' ^RIS DAERAH feWARlNGIN TIMUR,KABUPATEN l-x FAJRURRAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR I NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH; 01,37/2023 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR i TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR I. UMUM Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan setelah dilaksanakannya evaluasi kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah pada bagian penjelasan disebutkan bahwa evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berjalan seiama 2 (dua) tahun lebih sehingga perlu penataan ulang kembali kelembagaan yang telah dibentuk, berbagai permasalahan yang sering muncul, salah satunya adalah masih adanya tumpang tindih pelaksanakan tupoksi antar perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas yang berdekatan sifat bidang tugasnya. Selain itn, perlu mempertimbangkan jnga kepentingan melakukan penyesuaian nomenklatnr perangkat daerah, struktur maupun jenjang jabatan pada kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peratnran dari Kementerian/Lembaga Teknis. Dalam pembahan Peratnran Daerah ini, dilakukan penyesuaian nomenklatnr perangkat daerah berdasarkan Peratnran Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peratnran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatnr Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Dalam konteks hal tersebut, beberapa pasal yang akan dilakukan pembahan pada Pasal 5 terkait snsunan dan tipelogi perangkat daerah ada beberapa perangkat daerah yang mengalami pembahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 5

Huruf a Cukup jelas Humf b Cukup jelas Humf c Cukup jelas Humf d Cukup jelas Humf e Cukup jelas Humf f Cukup jelas r Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2BB

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…