DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN DAN JENIS PERANGKAT DAERAH; BAB III SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH; BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS; BAB V KELURAHAN; BAB VI STAF AHLI; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 1 / ,,,---.___ _,,----.__ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur; Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur; Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Timur; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Ka bupaten Kotawaringin Timur.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah. 2

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.Pembentukan dan Jenis Perangkat Daerah;
b.Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah;
c.Unit Pelaksana Teknis;
d.Kelurahan;
e.Staf Ahli; dan
f.Pendanaan

BAB II

PEMBENTUKAN DAN JENIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah m1 dibentuk Perangkat Daerah Ka bu paten

Pasal 4

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan dan tipelogi sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi staf;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 3
5. 5.Satuan Palisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Ti pe B, menyelenggarakan pemerintahan bidang sosial; urusan
8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
16. 16.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. 18.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan kepemudaan dan olahraga;
19. 19.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
21. 21.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
22. 22.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
23. 23.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 4 perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan pada bidang pendapatan daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 4 huruf f terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Teluk Sampit dengan Tipe A
2. 2.Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan Tipe A
3. 3.Kecamatan Pulau Hanaut dengan Tipe A
4. 4.Kecamatan Mentaya Hilir Utara dengan Tipe A
5. 5.Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan Tipe A
6. 6.Kecamatan Seranau dengan Tipe A
7. 7.Kecamatan Baamang dengan Tipe A
8. 8.Kecamatan Kota Besi dengan Tipe A
9. 9.Kecamatan Cempaga dengan Tipe A
10. 10.Kecamatan Cempaga Hulu dengan Tipe A
11. 11.Kecamatan Telaga Antang dengan Tipe A
12. 12.Kecamatan Parenggean dengan Tipe A
13. 13.Kecamatan Mentaya Hulu dengan Tipe A
14. 14.Kecamatan Antang Kalang dengan Tipe A
15. 15.Kecamatan Telawang dengan Tipe A
16. 16.Kecamatan Bukit Santuai dengan Tipe A 1 7. Kecamatan Tualan Hulu dengan Tipe A

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
(2)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 5

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 9

(1)Selain UPTD se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(3)Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri. BABV KELURAHAN

Pasal 10

(1)Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dibentuk Kelurahan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.
(3)Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Pengangkatan, tugas dan fungsi Staf ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018