DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

RPJPD disusun dengan sistematika berikut: a. BAB I :Pendahuluan; b. BAB II :Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB IIl :Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah; e. BAB V :Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; f. BAB VI : Penutup. Ketentuan RPJPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 - 2045 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan, sebagaimana telahdiubah beberapakali,terakhirdengan Undang-Undang 10. 11, Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah,tatacara evaluasiRancangan 21. 22. 23. 24, 26. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024-2053; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTANSINGINGI Menetapkan: dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejakTahun 2025 sampai dengan Tahun2045. Visiadalahrumusanumummengenaikeadaan/kondisidaerah yang diinginkan pada akhir periodeperencanaan.

13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
(2)RPJPD disusun mempedomani RPJPD Provinsi, RPJPN dan RTRW

Pasal 3

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika berikut:
1. a.BABI :Pendahuluan;
2. b.BABII :Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BABIIl :Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
4. d.BABIV : Visi dan Misi Daerah;
5. e.BABV :Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)Ketentuan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui penyusunan RPJMD setiap (5) lima tahun dan RKPD setiap 1 (satu) tahun.
(2)RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.
(3)RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah;
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembagunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah,
(3)Tatacara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalamLembaran DaerahKabupaten KuantanSingingi. DitetapkandiTelukKuantan -\.2025 TEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTANSINGINGITAHUN2025NOMOR :1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTANSINGINGI PROVINSIRIAU NOMOR : 5:3.A /2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025-2045

1.UMUM Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengurusi urusan pemerintahan bidang perencanaan. Hal ini sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahapnya jangka walktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah Kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah terpilih yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi Ketentuan Umum, RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup serta dokumen RPJPD. Prinsip dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah :

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,
b.dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah;
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. RencanaPembangunanJangkaPanjang DaerahKabupaten Kuantan SingingiTahun 2025-2045disusundengantujuansebagai berikut: 1.Menjelaskangambaranumumkondisidaerah,analisispermasalahandanisu strategis,visidanmisijangkapanjangdaerah,arahkebijakandansasaran pokoksertakaidahpelaksanaanpembangunanjangkapanjangKabupaten KuantanSingingi; 2.Merumuskanpermasalahandanisustrategispembangunandaerah berdasarkancapaiankinerjapembangunandaerahKabupaten Kuantan Singingibeberapantahunterakhir; 3.Mewujudkanperencanaanpembangunandaerah yangsinergisdanterpadu antarapemerintahpusat,pemerintahprovinsidanpemerintahdaerah lainnyayang berbatasandenganKabupatenKuantanSingingi: 4.MenyelaraskanprosespenyusunandansistematikadokumenRPJPD Kabupaten KuantanSingingi sesuaidengan ketentuanInstruksiMenteri DalamNegeriNomor1Tahun2024tentangPedoman PenyusunanRencana PembangunanJangka Panjang Daerahtahun2025-2045; 5.Merumuskanfokuspembangunanpada sasaranpokokdan arahkebijakan pembangunanjangka panjangdaerahKabupaten KuantanSingingipada setiaptahapnya berdasarkanevaluasipencapaian rencanajangka panjang daerahdalam rangkaakselerasipencapaianvisidanmisipembangunan jangka panjang daerahKabupaten KuantanSingingi; 6.Mewujudkantercapainyapenggunaan sumberdayasecaraefisien,efektif, berkeadilan,inklusifdanberkelanjutan. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2025