DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam (lima) tahun kedepan dengan pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah sesuai dengan Tusi Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 memuat sasaran, prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029. Mengingat 71, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua tentang 2. 3. 4, 6. 7 Wd _ 10. 11. 12, 13. Perundang-Undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. 9. 14, 15. 16. 17. 18. 19, 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016/Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 4 de 21. 22. 23. 24. 25. 26. Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1319); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanazn Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang LKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024); Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025-2029 MH~< BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

1.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi;

(1)Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi; Rencana Pembaugunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2030; Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah

Pasal 2

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja, 14 2. 3. 4. 5 6. 7 permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah sesuai dengan Tusi Perangkat Daerah.

(2)Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1. a.Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah; b.Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. c.Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun; dan
3. d.Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pasal 3

(1)Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025- 2029.
(2)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
(3)Renstra Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.
(4)Renstra Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut : 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 2) Dinas Kesehatan: 3) RSUD Teluk Kuantan; 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 6) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 9) Dinas Tenaga Kerja; 10) Dinas Lingkungan Hidup; 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12) Dinas Pengenalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 13) Dinas Perhubungan; 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 18) Dinas Perikanan; 19) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 20) Dinas Perkebunan dan Peternakan; 21) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan; 22) Sekretariat Daerah; 23) Sekretariat DPRD; 24) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 25) Badan Pendapatan Daerah; 26) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 27) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 28) Inspaktorat; 29) Kantor Camat Cerenti; 30) Kantor Camat Benai; a Of vf 31) Kantor Camat Kuantan Hilir; 32) Kantor Camat Kuantan Tengah; 33) Kantor Camat Kuantan Mudik; 34) Kantor Camat Singingi; 35) Kantor Camat Inuman; 36) Kantor Canat Pangean; 37) Kantor Camat Logas Tanah Darat; 38) Kantor Camat Gunung Toar; 39) Kantor Camat Hulu Kuantan; 40) Kantor Camat Singingi Hilir; 41) Kantor Camat Sentajo Raya; 42) Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang; 43) Kantor Camat Pucuk Rantau; 44) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(5)Rencana Stategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam :
1. a.Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan (2026-2030); dan
2. b.Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara Tahunan (2026-2030).
(6)Rencana Stategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan sistematika : BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum. 1.3 Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. a 1.4 Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.
1. a.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Mempedomani Perkada Tupoksi masing-masing Perangkat Daerah
2. b.Sumber Daya Perangkat Daerah Menyajikan data kepegawaian, sarana dan prasarana
3. c.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  1. 1.Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
  2. 2.Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
  3. 3.Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
  4. 4.Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya).
4. d.Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 5 7 4 Ae | rs Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah). 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
5. a.Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, RPJMD Tahun 2025- 2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari realita/ capaian ideal yang permasalahan kesenjangan antara pembangunan dengan kondisi seharusnya tersedia. Perumusan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpoter.si menimbulkan duplikasi dengan data- data yang sudah_ disajikan di bab-bab sebelumnya.
6. b.Isu Strategis Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025- 2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun basil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Merumuskan isu strategis daerah dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari :
  1. 1.permasalahan; Q of Bx
  2. 2.isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
  3. 3.potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
  4. 1.Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 yang penentuannya didasarkan pada :
7. a.Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, dan
8. b.Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. 2, Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
  1. 3.Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu. %
  2. 4.Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan :
9. a.kalimat kondisi;
10. b.dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
11. c.disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
12. d.bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome. 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
  1. 1.Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah 5 WRxz adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus clan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
  2. 2.Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD (Tahun 2026- 2030).
  3. 3.Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
  4. 4.Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. BABIV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  5. 1.Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
  6. 2.Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
  7. 3.Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, sehingga perlu pernyataan eksplisit banwa program tahun 2030 merupakan 7) 44
  8. 4.Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
  9. 5.Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
  10. 6.IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 kepada bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang mengurusi urusan perencanaan. Kepala Perangkat Daerah yang mengurusi urusan perencanaan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah > Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4 Wh Rec ) rs
(3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029,

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 14 Ober 20 5 7 Rem KUANTAN SINGINGF, q ¥ fi. SUHARDIMAN AMBY Diundangkan di Teluk Kuan pada tanggal 14 Oktober 2925a SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, ZULKARNAIN BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR : 34

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Dasar hukum (29)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Dasar hukum (29)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025