DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 - Ketentuan Umum: Pasal 1 memuat definisi istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, termasuk Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, DPRD, APBD, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, dan SILPA. Pasal 2 - Ringkasan APBD: APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kubu Raya terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Pasal 3 - 5 - Pendapatan Daerah: Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1.425.563.846.863,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pasal 6 - 10 - Belanja Daerah: Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.588.942.509.194,00 yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pasal 11 - 13 - Pembiayaan Daerah: Anggaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.163.378.662.331,00, yang berasal dari penerimaan pembiayaan dan tidak ada pengeluaran pembiayaan. Pasal 14 - Surplus/Defisit dan Pembiayaan Neto: Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan defisit sebesar Rp.(163.378.662.331,00) yang ditutup oleh pembiayaan neto. Pasal 15 - Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak: Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Pasal 16 - Lampiran: Uraian lebih lanjut APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 1 4 avat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) vano d i a i n le a n eehaoaimana dimalend nada hrnf aw. • w e e • w e a w merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah hersama DPRD nada tan0gal 1 0 4 bulan Agustus 2020; C. Menimbang Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Dipindai dengan CamScanner

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntan Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia lahun '200 Nomor b, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 0 4 , Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat » D us · vs .~ 4 a l T a u . u l, l I = l es s . M u r e .. D . a s 1 l a 1 » 44 CA I I A 4 A I A I LAA I I LUAU CA ( A A J UA A i 40A4 «A 4 g t4 + A Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalmantan arat (Lembaran Negara epubl1k Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'ZUU Nomor 1U, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'Z01a Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ivomor 23 Tanun z 0 i i tentang Pemerintanan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Dipindai dengan CamScanner 9. 1 0 . 15. 16. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'ZUUb Nomor I / , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin tah Daerah Kepada emerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia fanun 2007 iNomor i9, Tambanan iembaran vegara Republik Indonesia Nomor 4693); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2 0 1 8 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang antuan Keuangan Kepada Hartai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 1 7 7 ) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2 0 1 0 tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 0 7 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 123 , T h @ h a n L @ A h @ r a n Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran vegara epubii Indonesia Tanun 2Z ~ i 7 iiomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 0 4 1 ) ; 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Lewan erwakilan Rakyat Laerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dipindai dengan CamScanner 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIk Indonesia Tahun 'ZUI9 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Heraturan Laerah tentang Anggaran endapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 i i tentang Ferubanan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Fenjabaran ugurn renapaian an Belanj Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Norn or 525);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan antuan Sosial yang ersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 1anun z~i9 tentang Perubanan Keiima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 N o o r i560), 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2 0 1 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan / Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita f { Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor o 1067); 8R Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun '1 2 0 1 8 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan D 1 - . . a T a . u _a. 'T . au ' A .. :. : ~, : D, • + g + « i i i , K i C r t U dmirstrasi ;Igjuah, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 630); Dipindai dengan CamScanner 22. 23. 24. 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran endapatan dan Belanja Laerah Tahun Anggaran 2 0 2 1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737); Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2 0 1 0 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Laerah (Lembaran Laerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2 0 1 0 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama L E W A N PERWAKiii RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan HEKATUKAIN DAEKAH TENTANG ANGGAKAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2 0 2 1.

Pasal 1

Lalam Peraturan Laerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seianjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. /
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar f kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada ( tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun g anggaran beriku tnya. y
9.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

( 1 ) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dipindai dengan CamScanner

(2)APBD Tahun Anggaran 2 0 2 1 berjumlah Rp.1.588.942.509.194,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh duajuta Ima ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp.1.425.563.846.863,00
2. b.Belanja Daerah Rp.1.588.942.509.194,00 Defisit Rp.(163.378.662.331,00)
3. c.Pembiayaan Daerah:
  1. 1.Penerimaan Rp.163.378.662.331,00
  2. 2.Pengeluaran Rp.0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. l.425.563.846.863,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh t1ga rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah; dan
b.pendapatan transfer. asal 4 ( 1 ) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.160.800.238.390,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembiian puiuh rupiah), yang terdiri atas:
a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar R p . 1 1 5 .4 0 1. 4 1 7 . 8 6 7 , 0 0 (seratus lima belas miliar empat ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.895.216.750,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). t r ' 1 . 1 .. - 1 . _ l . . . - - . .1 .. . . . 1 . - - - . ' t 1 1 L. • jij iia5ii jiigii~ii ncnayacn uacrau yiij pi5ii SC~agaiiaiia dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.643.414.250,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.860.189.523,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah). Dipindai dengan CamScanner Rp.(0,00)

Pasal 5

( i j Pendapatan transfer sebagaimana imaksu daiam asai 3 nuruf i direncanakan sebesar R p . 1 . 2 6 4 . 763.608.4 73,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer an tar daerah.

(2)Pendapatan transfer pcmerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.205.772.873.000,00 (satu triliun dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan r t e t i l v h l 4ico +ih v v i a l e j t a " s f
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.990.735.473,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2 0 2 1 direncanakan sebesar R p . 1 . 5 8 8 . 9 4 2 . 5 0 9 . 1 9 4 , 0 0 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miiiar sembiian raius empait p u i u i ua j u ~a iira ratus ser~iian ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.be1anja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

( 1 ) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. l . 1 2 9 .4 5 3 . 6 0 7 . 5 1 6 , 0 0 (satu triliun seratus d u a p u l u h semblan mhar empat ratus Ima puluh tga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah; dan d . belanja bantuan sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar R p . 5 9 2 . 7 1 0 . 6 7 2 . 0 4 5 , 0 0 (lima ratus sembilan / p u l u h d u a miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ..., h I 1 nm "',., .. ,n It 1 II h I i r:-: " ... II ,n; a I,, \ r ( • • OJ .,. w • • • t' '"4 � ,.., .... & .,. • • • ••- • ...._ ,.., , • • · J • \.,
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b g direncanakan sebesar R p . 5 1 5 . 4 1 3 . 1 2 9 . 4 7 1 , 0 0 (lima ratus lima belas / miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
(1)Belanja hibah scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.334.600.000,00 ( dua puluh miliar tiga ratus tiga p u l u h empat j u ta enam ratus ribu rupiah). Dipindai dengan CamScanner
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp.995.206.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh Ima juta dua ratus enam rbu rupah).

Pasal 8

( 1 ) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.228.338.257.001,00 (dua ratus dua puluh elapan milar tga ratus tiga puluh elapan juta dua ratus Iima puluh tujuh ribu satu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja modal tanah: '
b.belanja modal peralatan dan mesin·
c.belanja modal gedung dan bangunan;
d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e.belanja aset tetap lainnya.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.728.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua - . 1 . . 1 _ 1 . - - - - > . . A • - • + uu1 aci<pi j u @a 5rats iiu ijiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.851.458.044,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.350.491.463,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah). 4 t r 1 . - 2 --- 1 1 1 . - . - . - - - - . 1 . 2 .. -. •• 1 - - > - - -- 1 . . 1 . . 1 • (J LC1I1J 11uucI Jc1c1, J C 1 1 I 01 1 , u c 1 A1 I < 2 1 CL<uui Aiicnouu paua ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.879.767.494,00 (seratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar Rp.528.440.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 1 0 ( I ) Anggaran belana transter sebagammana dmmaksud dalam asal b huruf d direncanakan sebesar Rp.226.150.644.677,00 (dua ratus dua puluh [Ii ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat enam m il a r ser ·iah), rdiri ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupi , yang ter atas:

a.belanja bagi hasil; dan
a.belanja bantuan keuangan. :., .: ·i1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a

(2)Belanja bagi h a " _" p o 1 1 . 3 2 9 . 6 6 2 . 6 7 7 , 0 0 (sebelas miliar tiga ratus direncanakan sebes ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan juta enam · 1 s o ~ a l + « s l s s l s l d i i iijioi4] +4 s4 i i v i i i« i i ts4J Dipindai dengan CamScanner I f� f
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.214.820.982.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta sembiian ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Pasal 1 1 Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2z02zi direncanaan sebesar Rp.163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan. Pasal 1 2 ( 1 ) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar R p . 1 6 3 . 3 7 8 . 6 6 2 . 3 3 1 , 0 0 (seratus enam puluh tiga mliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
3. a.SILPA tahun anggaran sebelumnya; dan
4. a.penerimaan pinjaman daerah.
(2)SLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.378.662.331,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Pasal 1 3 Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

( 1 ) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.( 163.378.662.331,00) (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus t1ga puluh satu rupiah).

(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar R p . 1 6 3 . 3 7 8 . 6 6 2 . 3 3 1 , 0 0 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Pasal 1 5 ( 1 ) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebIh1 pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2 0 2 1 , dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya iisampaikan aiam iaporan Reaiisasi Anggaran. Dipindai dengan CamScanner
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) meliput1:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 14

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 14

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020