3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntan Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia lahun '200 Nomor b, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 0 4 , Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat » D us · vs .~ 4 a l T a u . u l, l I = l es s . M u r e .. D . a s 1 l a 1 » 44 CA I I A 4 A I A I LAA I I LUAU CA ( A A J UA A i 40A4 «A 4 g t4 + A Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalmantan arat (Lembaran Negara epubl1k Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 0 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'ZUU Nomor 1U, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'Z01a Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ivomor 23 Tanun z 0 i i tentang Pemerintanan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Dipindai dengan CamScanner 9. 1 0 . 15. 16. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'ZUUb Nomor I / , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin tah Daerah Kepada emerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia fanun 2007 iNomor i9, Tambanan iembaran vegara Republik Indonesia Nomor 4693); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2 0 1 8 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang antuan Keuangan Kepada Hartai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 1 7 7 ) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2 0 1 0 tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 0 7 ) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 123 , T h @ h a n L @ A h @ r a n Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran vegara epubii Indonesia Tanun 2Z ~ i 7 iiomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 0 4 1 ) ; 1 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Lewan erwakilan Rakyat Laerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dipindai dengan CamScanner 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubIk Indonesia Tahun 'ZUI9 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Heraturan Laerah tentang Anggaran endapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 i i tentang Ferubanan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Fenjabaran ugurn renapaian an Belanj Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Norn or 525);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan antuan Sosial yang ersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 1anun z~i9 tentang Perubanan Keiima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 N o o r i560), 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2 0 1 2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2 0 1 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan / Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita f { Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor o 1067); 8R Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun '1 2 0 1 8 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan D 1 - . . a T a . u _a. 'T . au ' A .. :. : ~, : D, • + g + « i i i , K i C r t U dmirstrasi ;Igjuah, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 630); Dipindai dengan CamScanner 22. 23. 24. 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran endapatan dan Belanja Laerah Tahun Anggaran 2 0 2 1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737); Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2 0 1 0 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Laerah (Lembaran Laerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2 0 1 0 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama L E W A N PERWAKiii RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA