Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 65
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
3 . Desentralisasi . . .
10.Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah. 11.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. BAB II . . . BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB II
Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:
Bagian Kedua Muatan
. . .
Muatan dan materi Laporan Kepala Daerah Otonomi Khusus selain mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, ditambah dengan hal yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Ketiga Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)
Qanun
Peraturan Bupati (Perbup)
Menampilkan 80 dari 154 dokumen.