DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Nomor: 3
Tahun: 2007
Ditetapkan: 4 Januari 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah . . . telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 . Desentralisasi . . .
3.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
5.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
9.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. 10.Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah. 11.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:

a.urusan desentralisasi;
b.tugas pembantuan; dan
c.tugas umum pemerintahan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
1. a.urusan wajib; dan
2. b.urusan pilihan.
(2)Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.pekerjaan umum;
5. e.penataan ruang;
6. f.perencanaan pembangunan;
7. g.perumahan;
8. h.kepemudaan dan olahraga;
9. i.penanaman modal;
10. j.koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. k.kependudukan dan catatan sipil;
12. l.ketenagakerjaan;
13. m.ketahanan pangan;
14. n.pemberdayaan . . .
15. n.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. o.keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
17. p.perhubungan;
18. q.komunikasi dan informatika;
19. r.pertanahan;
20. s.kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
21. t.otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
22. u.pemberdayaan masyarakat dan desa;
23. v.sosial;
24. w.kebudayaan;
25. x.statistik;
26. y.kearsipan; dan
27. z.perpustakaan.
(3)Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.pariwisata;
6. f.industri;
7. g.perdagangan; dan
8. h.ketransmigrasian.
(4)Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi:
1. a.ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
2. b.penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup:
  1. 1.Prioritas urusan wajib;
  2. 2.Program dan kegiatan;
  3. 3.Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
  4. 4.Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib;
  5. 5.Jumlah pegawai . . .
  6. 5.Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
  7. 6.Alokasi dan realisasi anggaran;
  8. 7.Sarana dan prasarana yang digunakan;
  9. 8.Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  10. 9.Permasalahan dan solusi; dan
  11. 10.Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
3. c.penyelenggaraan urusan pilihan yang mencakup:
  1. 1.Prioritas urusan pilihan;
  2. 2.Program dan kegiatan;
  3. 3.Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan;
  4. 4.Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
  5. 5.Alokasi dan realisasi anggaran;
  6. 6.Sarana dan prasarana yang digunakan;
  7. 7.Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  8. 8.Permasalahan dan solusi; dan
  9. 9.Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk provinsi meliputi:
1. a.tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
2. b.tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
3. c.tugas pembantuan kepada desa.
(2)Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk kabupaten/ kota meliputi:
1. a.tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
2. b.tugas pembantuan . . .
3. b.tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan
4. c.tugas pembantuan kepada desa.

Pasal 5

(1)Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
1. a.dasar hukum;
2. b.instansi pemerintah pemberi tugas pembantuan;
3. c.program dan kegiatan serta realisasinya;
4. d.sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
5. e.satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan;
6. f.jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
7. g.sarana dan prasarana yang digunakan; dan
8. h.permasalahan dan solusi.
(2)Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
1. a.dasar hukum;
2. b.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditugaspembantuankan ke kabupaten/kota dan/atau ke desa; dan
3. c.sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
(3)Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.dasar hukum;
2. b.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditugaspembantuankan ke desa; dan
3. c.sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
1. a.kerjasama antar daerah;
2. b.kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. c.koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. d.pembinaan batas wilayah;
5. e.pencegahan dan penanggulangan bencana;
6. f.pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7. g.penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
8. h.tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
(2)Materi LPPD tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.program dan kegiatan;
2. b.satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
3. c.jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
4. d.sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
5. e.sarana dan prasarana yang digunakan; dan
6. f.permasalahan dan solusi.

Pasal 7

(1)Selain menyampaikan LPPD, kepala daerah dapat menyampaikan:
1. a.laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah;
2. b.laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.
(2)Laporan teknis . . .
(2)Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, format dan tata cara pelaporannya ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.
(3)Penetapan format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri.

Pasal 8

Muatan dan materi Laporan Kepala Daerah Otonomi Khusus selain mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, ditambah dengan hal yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan turunan (152)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 02 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 27 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 04 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022