DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Fungsi dan Tugas Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; Unit Non Struktural; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan pelayanan kesehatan, perlu

Menetapkan

menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dengan kelembagaan yang definitif; 2

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
6. 7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Nyi Ageng Serang.
5.Direktur adalah Direktur RSUD Nyi Ageng Serang.
6.Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
7.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern RSUD.
8.Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dibentuk oleh Direktur dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
9.Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang keanggotaannya dibentuk oleh Direktur dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
10.Pelayanan Kesehatan Perorangan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 5
12.Kepala Satuan Organisasi adalah pimpinan satuan organisasi pada RSUD yaitu Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit-unit Non Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dengan klasifikasi Kelas D.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)RSUD merupakan Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
(2)RSUD dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

RSUD mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 6

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai tugas :

a.melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan;
b.melaksanakan pelayanan penunjang medis;
c.melaksanakan pelayanan ketatausahaan; dan
d.melaksanakan kewajiban rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
1. a.Direktur;
2. b.Sub bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan;
4. d.Seksi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Non Klinik; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi RSUD diatur dengan Peraturan Bupati. 7

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 7

(1)Dalam upaya optimalisasi fungsi dan tugas pelayanan kesehatan di RSUD diadakan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Jabatan Fungsional Tertentu merupakan kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah di RSUD yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
(3)Pemenuhan Jabatan Fungsional Tertentu disesuaikan kebutuhan RSUD.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V

UNIT NON STRUKTURAL

Pasal 8

(1)Untuk membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan dibentuk Komite Medik. 8
(2)Untuk membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan dibentuk Komite Keperawatan.
(3)Komite Medik dan Komite Keperawatan masing- masing dipimpin oleh seorang ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan pada RSUD dibentuk Instalasi.
(2)Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

(1)Untuk membantu Direktur dalam pengawasan internal pada RSUD dibentuk SPI.
(2)Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…