Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates . pada tanggal 16 Agustus 2022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022 NOMOR 49...... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4, 14/2022) Pj. BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd TRI SAKTIYANA Diundangkan di Wates pada tanggal 16 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO9, 6 NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENCABUTAN EMPAT BELAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO I. UMUM Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan persetujuan bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan penelitian kembali terhadap Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga harus dicabut. Secara umum pencabutan keempat belas Peraturan Daerah dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Secara lebih rinci, pencabutan peraturan daerah didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
1.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mencabut ketentuan Bab VIII Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
2.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 7 Seri D) sudah tidak relevan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang menyatakan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Peraturan Kepala Daerah;
3.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) merupakan amanat Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa yang tidak mengamanatkan secara tegas bahwa Pengaturan Kerja Sama antar Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan, ketentuan lebih lanjut megenai kerja sama kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) sudah tidak relevan dengan ketentuan Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan Daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) sudah tidak relevan dengan ketentuan Pasal 41 ayat
(4)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan sudah tidak relevan dengan:
a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009;
b.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ 19 Juli 2017 yang menentukan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin gangguan dan melakukan pungutan retribusi izin gangguan; dan
c.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/SE/IV/2017 tentang Tindak Lanjut Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan di Daerah.
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, sudah tidak relevan dengan:
a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009;
b.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ 19 Juli 2017 yang menentukan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin gangguan dan melakukan pungutan retribusi izin gangguan; dan
c.Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/SE/IV/2017 tentang Tindak Lanjut Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan di Daerah.
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 11) sudah tidak relevan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang menyatakan bahwa ketentuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Peraturan Kepala Daerah berlaku secara mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 2) sudah tidak relevan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf h, dan ayat (3) serta Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor jasa konstruksi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 4) sudah tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan:
a.Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Sub Urusan Mineral dan Batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
b.Pasal 169C huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat; dan
c.ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa perizinan berusaha di bidang pertambangan dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 12) sudah tidak relevan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 7) sudah tidak relevan lagi dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf g, dan ayat (3) serta Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor perdagangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 12) sudah tidak relevan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf f, dan ayat (3) serta Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor perindustrian ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 11) sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf l, dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pencabutan Empat Belas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo. II. PASAL DEMI PASAL