DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemeliharaan Serentak; Tahapan Pemeliharaan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Biaya Pemilihan; Pelantikan, Serah Terima Jabatan, dan Masa Jabatan; Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak; Laporan Kepala Desa; Larangan dan Sanksi; Mekanisme Pemberhentian; Pejabat yang Mewakili dalam Hal Kepala Desa Berhalangan; Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagaiPerangkat Daerah. 5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraankegiatan Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakatyang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desadalam menyelenggarakan kegiatan PemerintahanDesa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, KepalaUrusan, Kepala Seksi, Dukuh dan Staf. 5 13. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desayang merupakan lingkungan kerja Kepala Desadan dipimpin seorang Dukuh. 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 15. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD. 16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnyadisebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa. 17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing- masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara. 18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara. 19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat namapemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihandan bersifat sementara. 20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkatDPT adalah daftar yang memuat nama pemilihyang ditetapkan dengan Keputusan BPD. 21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar yang memuat nama pemilih tambahan yang ditetapkan denganKeputusan BPD. 22. Saksi adalah warga desa yang diberikan kuasaoleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakilicalon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara. 6 23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratanuntuk menggunakan hak pilihnya. 24. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih. 25. Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yangdilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon. 26. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yangdilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Calon sampai dengan mengumumkan Calon ditempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD. 27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilihberupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan. 7 28. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua PanitiaPemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan. 29. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa. 30. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihanditetapkan sebagai Calon. 31. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilihadalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan olehBPD. 32. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang BerhakDipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehansuara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Pemungutan Suara Kepala Desa yang dinyatakan sah. 33. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala DesaTerpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalambentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan. 34. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, danhak Kepala Desa dalam kurun waktu sampai dengan pelantikan Kepala Desa atau Kepala Desa Antar Waktu. 8

BAB II

PEMILIHAN SERENTAK

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihanKepala Desa serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(4)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah. PEMILIHAN KEPALA DESA Umum Pasal 3
(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 9
(3)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :a. persiapan b. pencalonan c. pemungutan suara; dan d. penetapan 4
(1)Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk desa, Warga Negara Republik Indonesia dengansyarat sebagai berikut :a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulanterakhir terhitung sampai saat pemungutansuara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk; b. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap; dan d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
(2)Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukanlebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenaiusia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu. 10

BAB III

TAHAPAN

Pasal 5

Yang mempunyai hak dipilih adalah penduduk desasetempat Warga Negara Republik Indonesia yang telah melalui serangkaian proses penjaringan danpenyaringan Bakal Calon untuk ditetapkan menjadiCalon yang Berhak Dipilih.

Pasal 6

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2)Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepadamasyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
(3)Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa serentak,Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 11 7
(1)Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2)Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3), BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 10 (sepuluh) harisetelah pemberitahuan Bupati.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat
(2)bersifat mandiri dan tidak memihak.
(4)Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat yang ada di desa untuk bermusyawarah. 12

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokohmasyarakat desa dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari :a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih; e. Seksi Keamanan; f. Seksi Logistik; dan g. Seksi Pemungutan Suara.
(2)Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakatdan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional.
(3)Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
(4)Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkandiri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap,maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lainyang ditetapkan dengan Keputusan BPD. 13
(5)Panitia Pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang.
(6)Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :a. menyusun jadwal waktu, menetapkan TPS dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) TPSdan berjumlah ganjil, serta rencana anggaranbiaya pemilihan setelah berkonsultasi denganBupati melalui instansi yang membidangi pemerintahan desa; b. jadwal/waktu pemilihan, penetapan TPS danrencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimintakan persetujuan BPD; c. menyusun tata tertib pelaksanaan PemilihanKepala Desa dengan persetujuan BPD; d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon; e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon; f. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon; g. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/ keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD; h. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih; i. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan; 14 j. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepadamasyarakat; k. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih; l. menyelenggarakan Pemungutan Suara; m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan; n. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses PemilihanKepala Desa; o. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, danBerita Acara Pemungutan Suara; dan p. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)huruf b kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknyaPanitia Pemilihan. 15
(2)Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihanpaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukanoleh Panitia Pemilihan. 11
(1)Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai denganpersyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum.
(2)Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan)hari kerja.

Pasal 12

(1)Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. Warga Negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 16 Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar. f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. penduduk desa setempat yang terdaftar danbertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan; i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara; j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelakukejahatan berulang-ulang; l. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah; m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desaselama 3 (tiga) kali masa jabatan; 17 n. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan o. berkelakuan baik.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3)Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPDyang mencalonkan diri harus mendapatkan izindari Pejabat yang berwenang.
(4)Perangkat Desa dan Anggota BPD harus mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dinyatakan terpilih.

Pasal 13

(1)Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai BakalCalon Kepala Desa.
(2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
(3)Dalam hal Kepala Desa sedang cuti sebagaimanadimaksud pada ayat
(2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. 18
(4)Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 14

(1)Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan izin cuti kepada Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal CalonKepala Desa.
(2)Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat
(1)diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai denganselesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
(3)Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(4)Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

(1)Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri,harus mendapatkan izin dari Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon. 19
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN SERENTAK

Pasal 2

TAHAPAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN SERENTAK

Pasal 2

TAHAPAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020