DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 193

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Kedudukan, wewenang, kewajiban dan hak, Pemilihan Lurah serentak, Pemilihan Lurah antar waktu melalui musyawarah Kalurahan, Pemilihan Lurah melalui musyawarah Kalurahan, Biaya Pemilihan, pelantikan, serah terima jabatan dan masa jabatan, Laporan Lurah, Larangan dan sanksi, pemberhentian Lurah, Pejabat yang mewakili dalam hal Lurah berhalangan, penjabat Lurah serta Pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta pemberhentian Lurah agar sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur mengenai mekanisme dan keberadaan Lurah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lurah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 4
10.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
2.Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 5
3.Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
4.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5.Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
6.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
7.Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah dalam kurun waktu tertentu.
9.Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Pamong Kalurahan perangkat yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11.Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
12.Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
13.Keputusan BPK adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPK.
14.Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 6
15.Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
16.Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
17.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing- masing Tempat Pemungutan Suara.
18.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar yang memuat nama pemilih tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
22.Saksi adalah warga Kalurahan yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
23.Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24.Proses Pemilihan Lurah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka Pemilihan Lurah yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan dilantiknya Lurah Terpilih.
25.Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon. 7
26.Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing- masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPK.
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
29.Bakal Calon Lurah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Lurah.
30.Calon Lurah yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Lurah yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon.
31.Calon Lurah yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Lurah yang ditetapkan oleh BPK.
32.Calon Lurah Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Pemungutan Suara Lurah yang dinyatakan sah.
33.Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPK dalam bentuk Keputusan BPK atas usulan Panitia Pemilihan.
34.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
35.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
36.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 8

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK

Pasal 2

Lurah berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, Lurah berwenang:

a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
b.mengangkat dan memberhentikan Pamong Kalurahan;
c.melaksanakan pembinaan Pamong Kalurahan;
d.melakukan mutasi jabatan Pamong Kalurahan yang berkedudukan setara;
e.memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan;
f.menetapkan Peraturan Kalurahan;
g.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
h.membina kehidupan masyarakat Kalurahan;
i.membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
j.membina dan meningkatkan perekonomian Kalurahan serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
k.mengembangkan sumber pendapatan Kalurahan;
l.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
m.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kalurahan;
n.memanfaatkan teknologi tepat guna;
o.mengoordinasikan pembangunan Kalurahan secara partisipatif;
p.mewakili Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q.melaksanakan penyusunan data awal sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah di atasnya; dan
r.melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Lurah berkewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
d.menaati ketentuan jam kerja kantor Pemerintah Kalurahan;
e.menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
f.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
g.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
h.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan;
i.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik;
j.mengelola keuangan dan aset Kalurahan;
k.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kalurahan;
l.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kalurahan;
m.mengembangkan perekonomian masyarakat Kalurahan;
n.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kalurahan;
o.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kalurahan;
p.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
q.memberikan informasi kepada masyarakat Kalurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Lurah berhak:

a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan;
b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kalurahan; 10
c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d.mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pamong Kalurahan.

BAB III

PEMILIHAN LURAH SERENTAK

Pasal 6

(1)Pemilihan Lurah dilaksanakan secara serentak di Daerah.
(2)Pemilihan Lurah secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Lurah secara serentak yang dilaksanakan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah di Daerah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.
(4)Pemilihan Lurah secara serentak yang dilaksanakan bergelombang dilakukan dalam interval waktu untuk menuju Pemilihan Lurah secara serentak 1 (satu) kali di seluruh Kalurahan pada wilayah Daerah.
(5)Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(6)Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan yang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan. 11

Pasal 8

(1)Bupati memberitahukan kepada BPK perihal persiapan pelaksanaan pemilihan Lurah dalam rangka Pemilihan Lurah serentak.
(2)BPK memberitahukan secara tertulis kepada Lurah mengenai akhir masa jabatan Lurah 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(3)Selain pemberitahuan kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah.

Pasal 9

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah terhadap panitia pemilihan Lurah tingkat Kalurahan;
3. c.melakukan seleksi tambahan apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dalam satu Kalurahan;
4. d.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
5. e.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Lurah dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 12

Isi peraturan

Teks193PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015