DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Azas; Perencanaan; Anggaran; Penggunaan Dana; Pembiayaan Penyelenggaraan Kewenangan Desa; Pengelolaan Keuangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 4 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencanakeuangan tahunan Pemerintah Pusat. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakatyang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 5 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uangserta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban desa. 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkanpengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desayang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu1 (satu) tahun. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 16. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah dana yang dialokasikan kepada Desa yang bersumber dari hasil penerimaan pajak Daerah. 17. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah dana yang dialokasikan kepada desa yang bersumber dari hasil penerimaan retribusi Daerah. 18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 6 19. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melaluiAPBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, danpemberdayaan masyarakat. 20. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 21. Alokasi BHP, BHR, ADD dan DD suatu desa tertentu adalah alokasi yang diterima oleh suatudesa tertentu. 22. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Rekening Desa.

BAB II

AZAS

Pasal 2

(1)Pengelolaan keuangan desa berdasarkan azas :a. transparansi;b. akuntabel;c. tertib dan disiplin; dand. partisipatif.
(2)Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalammasa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulaitanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 7

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Kepala Desa terpilih wajib menyusun RPJM Desa.
(2)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :a. visi dan misi Kepala Desa; b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. pelaksanaan pembangunan; d. pembinaan kemasyarakatan; e. pemberdayaan masyarakat; dan f. arah kebijakan pembangunan Desa.
(3)RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunanDaerah.
(4)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulansetelah Kepala Desa Terpilih dilantik.
(5)RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam)tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

(1)RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 8
(2)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan pemerintahandesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatdesa.
(3)RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi uraian :a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; c. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antardesa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah; dan e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.
(4)RKP Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Julitahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(5)RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa. 9

Pasal 5

(1)Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
(2)Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa.
(3)Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaanpembangunan desa.
(4)Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD.
(5)Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desayang meliputi :a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkankebutuhan masyarakat desa; 10 f. peningkatan kapasitas sumber daya manusiamasyarakat desa; dan g. pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ANGGARAN

Pasal 6

(1)Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desadan dimusyawarahkan bersama BPD.
(2)Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahunberdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Desa.
(3)Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya sebelum ditetapkan,disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejakdisepakati, untuk dievaluasi.
(4)Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Camat.
(5)Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 7

(1)APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. 11
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur APB Desa dan penyusunan APB Desa diatur denganPeraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Sumber pendapatan desa terdiri dari : a. pendapatan asli desa terdiri atas :1. hasil usaha; 2. hasil aset; 3. swadaya dan partisipasi; 4. gotong royong; dan 5. lain-lain pendapatan asli desa. b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Pajak Daerah; dan 2. Retribusi Daerah; d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagiandari dana perimbangan yang diterima Daerah; e. bantuan keuangan dari :1. APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 2. APBD. f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikatdari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan desa yang sah.
(2)Tanah Desa terdiri dari : a. tanah kas desa; b. tanah pelungguh/bengkok; dan c. tanah pengarem-arem.
(3)Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya mengacu pada kebijakanyang ditetapkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 12
(4)Selain Tanah Desa sebagaimana dimaksud padaayat
(2), terdapat tanah milik Desa yang diperoleh dari hasil pengadaan yang bersumberdari dana APB Desa dan bukan merupakan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan.
(5)Tanah milik Desa sebagaimana dimaksud padaayat
(4)merupakan sumber pendapatan desa dan dikelola dalam APB Desa.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pendapatan yang bersumber dari ADD paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBDsetelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2)Pengalokasian ADD kepada Desa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetapKepala Desa dan Perangkat Desa.
(3)ADD setelah dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dialokasikan secara proporsional dengan menggunakan indikator jumlah penduduk desa,luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dantingkat kesulitan geografis desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati. 13

Pasal 10

(1)Pendapatan yang bersumber dari BHP paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasipenerimaan hasil pajak.
(2)Pengalokasian BHP dilakukan berdasarkan ketentuan :a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secaramerata kepada seluruh desa; dan b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secaraproporsional realisasi penerimaan hasil pajakdari masing-masing desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian BHP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pendapatan yang bersumber dari BHR paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasipenerimaan hasil retribusi daerah.
(2)Pengalokasian BHR dilakukan berdasarkan ketentuan :a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secaramerata kepada seluruh Desa; dan b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secaraproporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian BHR diatur dengan Peraturan Bupati. 14

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…