DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 November 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Azas, Perencanaan, Anggaran, Penggunaan Dana, Pembiayaan Penyelenggaraan Kewenangan Kalurahan, Pengelolaan Keuangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur mengenai kalurahan, melaksanakan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendorong Pemerintah Kalurahan dalam mengoptimalkan pendapatan Kalurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa perlu diganti; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35); 4
11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.
3.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
4.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
5.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas- batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
6.Lurah adalah pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
7.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan. 6
10.Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
14.Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah dana yang dialokasikan kepada Kalurahan yang bersumber dari hasil penerimaan Pajak Daerah.
15.Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah dana yang dialokasikan kepada Kalurahan yang bersumber dari hasil penerimaan Retribusi Daerah.
16.Alokasi Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 7
17.Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Dana Desa yang selanjutnya disingkat DK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18.Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
19.Alokasi BHP, BHR, ADK dan DK suatu Kalurahan tertentu adalah alokasi yang diterima oleh suatu kalurahan tertentu.
20.Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan.
21.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
22.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

AZAS

Pasal 2

(1)Pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan azas:
1. a.transparansi; 8
2. b.akuntabel;
3. c.tertib dan disiplin; dan
4. d.partisipatif.
(2)Pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Lurah terpilih wajib menyusun RPJM Kalurahan.
(2)RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.visi dan misi Lurah;
2. b.arah kebijakan pembangunan Kalurahan; dan
3. c.rencana kegiatan, yang meliputi bidang:
  1. 1.penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  2. 2.pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
  3. 3.pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
  4. 4.pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
  5. 5.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
(3)RPJM Kalurahan disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif kalurahan dan prioritas pembangunan Daerah.
(4)RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Lurah Terpilih dilantik. 9
(5)RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
(6)Penjabat Lurah yang menjabat dan telah ditetapkan RPJM Kalurahan sebelumnya oleh Lurah definitif, maka Penjabat Lurah sebatas meneruskan atau menjalankan RPJM Kalurahan yang belum terlaksana.
(7)Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengubah RPJM Kalurahan, dalam hal:
1. a.terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. b.terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
(8)Penjabat Lurah yang menjabat paling kurang selama 1 (satu) tahun anggaran meneruskan atau menjalankan RPJM Kalurahan yang belum terlaksana atau dalam hal terjadi kekosongan RPJM Kalurahan dapat menyusun RPJM Kalurahan dalam rentang waktu jabatannya.

Pasal 4

(1)RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
(2)RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.rencana penyelenggaraan pemerintahan kalurahan; 10
2. b.pelaksanaan pembangunan;
3. c.pembinaan kemasyarakatan;
4. d.pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
5. e.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.
(3)RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi uraian:
1. a.evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun sebelumnya;
2. b.prioritas program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan;
3. c.prioritas program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar kalurahan dan pihak ketiga;
4. d.rencana program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah; dan
5. e.pelaksana kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan.
(4)RKP Kalurahan tahun anggaran berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Kalurahan pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(5)RKP Kalurahan menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Kalurahan.

Pasal 5

(1)Dalam menyusun RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan, Pemerintah Kalurahan wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan secara partisipatif. 11
(2)Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat Kalurahan.
(3)Rancangan RPJM Kalurahan dan Rancangan RKP Kalurahan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan.
(4)Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, APBD, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau APBN.
(5)Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kalurahan yang meliputi:
1. a.peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. b.pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. c.pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. d.pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
5. e.peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kalurahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Kalurahan;
6. f.peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kalurahan; dan
7. g.pelestarian dan pengembangan kebudayaan. 12
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ANGGARAN

Pasal 6

(1)Rancangan APB Kalurahan diajukan oleh Lurah dan dimusyawarahkan bersama BPK.
(2)Lurah menetapkan APB Kalurahan setiap tahun berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Kalurahan.
(3)Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan tahun anggaran berikutnya sebelum ditetapkan, disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati, untuk dievaluasi.
(4)Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dilakukan oleh Panewu.
(5)Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 7

(1)APB Kalurahan terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kalurahan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur APB Kalurahan dan penyusunan APB Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati. 13

Pasal 8

(1)Sumber pendapatan kalurahan terdiri dari:
1. a.pendapatan asli kalurahan, terdiri atas:
  1. 1.hasil usaha antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Kalurahan;
  2. 2.hasil aset antara lain: a) tanah milik kalurahan; b) tambatan perahu; c) pasar kalurahan; d) tempat pemandian umum; e) jaringan irigasi; dan f) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan;
  3. 3.swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kalurahan; dan
  4. 4.pendapatan asli kalurahan lain antara lain hasil pungutan kalurahan.
2. b.Pendapatan Transfer, terdiri dari:
  1. 1.DK;
  2. 2.bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. 3.ADK;
  4. 4.bantuan keuangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  5. 5.bantuan keuangan dari APBD.
3. c.Pendapatan lain, antara lain:
  1. 1.penerimaan dari hasil kerja sama kalurahan;
  2. 2.penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kalurahan; 14
  3. 3.penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
  4. 4.koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
  5. 5.bunga bank; dan
  6. 6.pendapatan lain Kalurahan yang sah antara lain tanah kalurahan.
(2)Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 terdiri dari:
1. a.tanah kas kalurahan;
2. b.tanah pelungguh/bengkok;
3. c.tanah pengarem-arem; dan
4. d.tanah untuk kepentingan umum.
(3)Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
(4)Tanah milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) merupakan tanah yang diperoleh dari hasil pengadaan yang bersumber dari APB Kalurahan dan bukan pengganti Tanah Kalurahan yang dilepaskan.
(5)Tanah milik Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sumber pendapatan kalurahan dan dikelola dalam APB Kalurahan.
(6)Kerja sama Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 terdiri dari:
1. a.kerja sama antar Kalurahan; dan/atau
2. b.kerja sama dengan pihak ketiga. 15
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan kalurahan dan kerjasama kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pendapatan yang bersumber dari ADK paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2)ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Kalurahan dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan;
2. b.pemberian tambahan dana insentif kalurahan; dan
3. c.jumlah penduduk kalurahan, angka kemiskinan kalurahan, luas wilayah kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis kalurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADK diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025