DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan usaha perdagangan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Surat Izin Usaha Perdagangan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
10.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009, Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.01.2009, Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.30/MEN/XII/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Izin Usaha;
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat 4 Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5
5.Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
6.Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
8.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai yang diberikan.
9.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10.Pejabat Penerbit SIUP adalah OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan.
11.Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir/blangko permohonan izin yang diisi oleh penanggung jawab perusahaan untuk memperoleh SIUP Mikro/Kecil/Menengah/Besar.
12.Pemohon SIUP adalah penanggung jawab perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP atas nama perusahaan. 6
13.Penanggung jawab perusahaan perdagangan adalah pemilik/pengurus/direktur/pimpinan perusahaan perdagangan yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum.
14.Perubahan perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama.
15.Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman untuk memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan SIUP melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha perdagangan dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian Daerah. 7

BAB II

SIUP

Pasal 3

(1)Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit SIUP.
(2)SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.SIUP Kecil;
2. b.SIUP Menengah; dan
3. c.SIUP Besar.
(3)Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan perdagangan mikro.
(4)SIUP diberikan kepada penanggung jawab perusahaan atas nama perusahaan.
(5)SIUP yang diterbitkan hanya berlaku untuk 1 (satu) kegiatan usaha perdagangan barang/jasa utama.
(6)SIUP berlaku untuk seluruh wilayah Negara

Pasal 4

(1)SIUP Mikro dapat dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 8
(2)SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(3)SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(4)SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 5

(1)Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :
1. a.perusahaan yang melakukan usaha di luar sektor perdagangan barang/jasa;
2. b.kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan;
3. c.perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut :
  1. 1.usaha perseorangan atau persekutuan;
  2. 2.kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
  3. 3.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 9
  4. 4.pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
(2)Kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi sesuai perdagangan jasa, penjualan langsung (direct selling), penjualan berjenjang (multi level marketing), dan penjualan minuman berakohol, diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

KEGIATAN USAHA SIUP

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP wajib mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
(2)Kegiatan usaha perdagangan dikelompokkan sebagai berikut :
1. a.untuk ekspor, impor, keagenan, perkulakan/grosir (wholesaler) distribusi dan pemasok (supplier) mengacu pada kegiatan perdagangan besar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
2. b.untuk eceran (retail) mengacu pada kegiatan perdagangan eceran dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
3. c.untuk jasa mengacu pada lingkup kegiatan perdagangan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 10
(3)Dalam hal kegiatan perdagangan barang dan jasa yang tidak diatur dalam kategori G Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan belum ditangani oleh OPD tertentu mengacu pada Standar Pelayanan Publik.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH SIUP

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh SIUP Baru, pemohon harus mengisi formulir/blangko SP-SIUP yang disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
1. a.Perusahaan perdagangan berbentuk Perseroan Terbatas :
  1. 1.fotokopi akta notaris pendirian perusahaan;
  2. 2.fotokopi akte perubahan perusahaan;
  3. 3.fotokopi surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. 4.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab/Direktur Utama perusahaan;
  5. 5.surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;
  6. 6.foto penanggung jawab atau Direktur Utama perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  7. 7.fotokopi Nomor Pokok wajib Pajak; dan
  8. 8.surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan. 11
2. b.Perusahaan yang berbadan hukum Koperasi :
  1. 1.fotokopi akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab atau pengurus koperasi;
  3. 3.surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha koperasi;
  4. 4.foto penanggung jawab atau pengurus koperasi ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  5. 5.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  6. 6.Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
3. c.Perusahaan yang berbadan hukum CV dan Firma :
  1. 1.fotokopi akta notaris pendirian perusahaan/ akta notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan;
  3. 3.surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;
  4. 4.foto pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  5. 5.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  6. 6.surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
4. d.Perusahaan yang berbentuk Perorangan :
  1. 1.fotokopi akta pendirian perusahaan;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
  3. 3.surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan; 12
  4. 4.foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  5. 5.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  6. 6.surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
(2)SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh penanggung jawab.
(3)Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan harus melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani penanggung jawab perusahaan.
(4)Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampirkan dalam bentuk fotokopi, disampaikan dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan permohonan.

Pasal 8

(1)Untuk pendaftaran ulang SIUP pemohon harus mengisi formulir/blangko SP-SIUP yang disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), serta melampirkan SIUP asli.
(2)Daftar ulang SIUP dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 9

Untuk perubahan SIUP pemohon harus mengisi formulir/blangko SP-SIUP yang disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a.SIUP asli; 13
b.foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
c.data pendukung perubahan.

Pasal 10

(1)Dalam hal SIUP hilang, perusahaan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP dengan mengisi formulir/blangko SP-SIUP dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
(2)Dalam hal SIUP rusak dan/atau tidak terbaca, perusahaan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP dengan mengisi formulir/blangko SP-SIUP dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan SIUP asli.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…