DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Komposisi Pamong kalurahan, Hak Dan Kewajiban, Pengisian Pamong Kalurahan, Pengangkatan Pamong Kalurahan, Biaya, Mutasi Jabatan Antar Pamong Kalurahan, Larangan Dan Sanksi, Pemberhentian, Pejabat Yang Mewakili Dalam Hal Pamong Kalurahan Berhalangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 4); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah. 5
5.Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6.Carik adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan.
7.Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam satuan tugas pelaksana kewilayahan yaitu Padukuhan.
8.Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
10.Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
11.Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan. 6
12.Pengisian Pamong Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau penjaringan dan penyaringan.
13.Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan.
14.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa penelitian persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan.
16.Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Pengisian Pamong Kalurahan untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan.
17.Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi.
18.Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian. 7
19.Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi.
20.Hari adalah hari kerja.
21.Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
22.Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
23.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
24.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KOMPOSISI PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

Pamong Kalurahan terdiri dari:

a.Sekretariat Kalurahan, yang dipimpin oleh Carik dibantu oleh perangkat Sekretariat yaitu:
1. 1.Tata Laksana sarta Pangripta yang merupakan sebutan dari Urusan Umum dan Perencanaan, dipimpin oleh Panata Laksana sarta Pangripta; dan
2. 2.Danarta yang merupakan sebutan dari Urusan Keuangan, dipimpin oleh Danarta.
b.Pelaksana Teknis, terdiri dari:
1. 1.Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh Jagabaya. 8
2. 2.Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan, dipimpin oleh Ulu-ulu; dan
3. 3.Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa.
c.Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan yaitu Padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Hak Pamong Kalurahan yaitu:

a.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
b.mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

Pasal 4

Kewajiban Pamong Kalurahan yaitu:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan; 9
d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
e.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, transparan, profesional, responsif, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
f.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan;
g.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik;
h.mengelola Keuangan dan Aset Kalurahan;
i.memberikan informasi kepada masyarakat Kalurahan; dan
j.melaksanakan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV

PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 5

(1)Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Pamong Kalurahan, Lurah memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Panewu, dan BPK.
(2)Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah segera memproses pengisian Pamong Kalurahan.
(3)Pengisian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Panewu.
(4)Pengisian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan: 10
1. a.penjaringan; dan
2. b.penyaringan.
(5)Dalam hal jabatan Pamong Kalurahan kosong karena pejabat sebelumnya berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugasnya, Pengisian Pamong Kalurahan dapat dilakukan dengan cara:
1. a.penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
2. b.mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kalurahan;

Pasal 6

(1)Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan, Lurah membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat.
(3)Tim berjumlah gasal dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.
(4)Penentuan susunan Tim dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional dengan melibatkan keterwakilan perempuan dan lebih banyak peran serta masyarakat.
(5)Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara. 11
(6)Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.
(7)Tim sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Lurah.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sumpah dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tugas Tim adalah:

a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Pamong Kalurahan melalui papan pengumuman, sosialisasi atau media lainnya;
b.menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
c.menyusun rencana anggaran biaya pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
d.menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan dengan pertimbangan Lurah dan dikonsultasikan dengan Panewu;
e.menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade);
f.menentukan pihak ketiga dalam kerja sama pelaksanakan ujian dan penilaian;
g.menerima pendaftaran Bakal Calon;
h.melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
i.mengumumkan Calon kepada masyarakat;
j.meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon; 12
k.mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
l.menyiapkan materi penyaringan ;
m.menyelenggarakan penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
n.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan;
o.membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Penyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi;
p.mengajukan Calon yang Dimintakan Rekomendasi kepada Lurah; dan
q.melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah.

Pasal 8

(1)Warga Kalurahan yang mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
4. d.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran; 13
5. e.penduduk Kalurahan setempat untuk Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi atau penduduk Padukuhan setempat untuk Dukuh, terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
6. f.tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
7. g.berbadan sehat;
8. h.berkelakuan baik, jujur dan adil;
9. i.tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
10. j.tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
11. k.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
12. l.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
13. m.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. n.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 14
15. o.sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
16. p.Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan selama menjabat;
17. q.Dukuh sanggup bertempat tinggal di Padukuhan wilayah kerjanya selama menjabat; dan
18. r.Bakal Calon Dukuh harus mendapat dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah Padukuhan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf o, huruf p, dan huruf q juga berlaku selama menjabat sebagai Pamong Kalurahan.

Pasal 9

(1)Dalam hal Pamong Kalurahan mencalonkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan lain, harus mengajukan cuti kepada Lurah sebelum mencalonkan diri sebagai Bakal Calon.
(2)Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian.
(3)Lurah memberikan cuti bagi Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri.
(4)Tugas Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Lurah. 15
(5)Pamong Kalurahan harus mengundurkan diri dari jabatannya yang lama apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan untuk jabatan yang baru.

Pasal 10

(1)Dalam hal anggota BPK mendaftarkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan, harus mengajukan cuti kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
(2)Anggota BPK yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian.
(3)Anggota BPK harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2015