DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Klasifikasi Izin Usaha Industri, Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Pelaporan, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M- IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M- IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri; 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri. 5
7.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
8.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
9.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
10.Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
11.Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan perluasan.
12.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
13.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman untuk memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan IUI melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha industri. 6
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha industri dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian Daerah.

BAB II

KLASIFIKASI IUI

Pasal 3

(1)Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
(2)Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk :
1. a.menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
2. b.menyediakan jasa industri.
(3)Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
1. a.industri kecil;
2. b.industri menengah; dan
3. c.industri besar.
(4)Industri kecil, industri menengah, dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 4

(1)IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
1. a.IUI kecil untuk industri kecil;
2. b.IUI menengah untuk industri menengah; dan
3. c.IUI besar untuk industri besar. 7
(2)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.identitas perusahaan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.jumlah tenaga kerja;
4. d.nilai investasi;
5. e.luas lahan lokasi Industri;
6. f.kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
7. g.kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.
(3)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

(1)IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
(3)Dalam hal lokasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka kegiatan usaha industri wajib dilakukan pada Kawasan Peruntukan Industri.
(4)Pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi :
1. a.industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
2. b.industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. 8

Pasal 6

(1)Perusahaan industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri harus mengganti IUI yang dimilikinya sesuai ketentuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Perusahaan industri yang tidak melakukan penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 7

(1)Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) perusahaan industri yang :
1. a.memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri;
2. b.memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; atau 9
3. c.memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri.
(2)Dalam hal perusahaan industri memiliki usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan industri wajib memiliki IUI baru.

Pasal 8

(1)Perusahaan industri wajib :
1. a.melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai IUI yang dimiliki; dan
2. b.menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai IUI yang dimiliki.
(2)Perusahaan industri yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing- masing 1 (satu) tahun. 10
(3)Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, IUI yang dimiliki perusahaan industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati.

Pasal 10

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan :

a.tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi perusahaan industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan
b.tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…