DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok : Modal dasar, penyertaan modal, investasi kembali dan alokasi penganggaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengakomodir kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo sebagai upaya optimalisasi dan peningkatan peran serta fungsinya, utamanya dalam hal peningkatan cakupan pelayanan air minum yang berkualitas, berkuantitas, dan berkesinambungan, serta dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah, perlu penguatan modal dalam bentuk penyertaan modal; SALINAN 2
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 6); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
2.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5
4.Modal Dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
5.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari modal yang telah ditetapkan.
6.Investasi Kembali (reinvestment) adalah bagian laba perusahaan untuk Pemerintah Daerah pada tahun anggaran sebelumnya yang diinvestasikan kembali pada tahun anggaran berjalan dan dicatat sebagai penambahan modal disetor.
7.Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat Program MBR adalah Program Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
8.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah untuk :

a.mengalokasikan dana secara bertahap pada APBD setiap tahunnya dalam jangka waktu tertentu, sehingga modal dasar Perumda Air Minum Tirta Binangun terpenuhi; dan 6
b.pengembangan penyediaan air bersih dan/atau air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk:

a.meningkatkan peran dan fungsi Perumda Air Minum Tirta Binangun dalam cakupan pelayanan dan kualitas manajemen;
b.terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat;
c.pengembangan penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
d.mendukung Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

MODAL DASAR

Pasal 4

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Binangun sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp87.430.515.998,83 (delapan puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan tiga sen).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari :
1. a.Penyertaan Modal; dan
2. b.Investasi kembali. 7

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah telah memberikan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.826.877.464,83 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah delapan tiga sen).
(2)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp57.982.617.820,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
(3)Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp26.832.617.820,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:
  1. 1.uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Program MBR; dan
  2. 2.aset berupa jaringan senilai Rp22.332.617.820,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
2. b.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Program MBR; 8
3. c.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
  1. 1.uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Program MBR; dan
  2. 2.uang sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD.
4. d.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.635.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari :
  1. 1.uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Program MBR; dan
  2. 2.uang sebesar Rp5.135.000.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBD.
5. e.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.815.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima belas juta rupiah) yang terdiri dari:
  1. 1.uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Program MBR; dan
  2. 2.uang sebesar Rp5.315.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) yang bersumber dari APBD.
(4)Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD, maka dapat menjadi penambahan setoran Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas, dan kewajaran.
(5)Dalam hal penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyetoran sisa penambahan penyertaan modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya. 9

BAB IV

INVESTASI KEMBALI

Pasal 6

(1)Investasi kembali pada Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan sebesar Rp. 5.621.020.714,00 (lima miliar enam ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sampai dengan Tahun 2024.
(2)Investasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp942.562.189,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.075.972.247,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp416.372.343,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.238.192.403,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.947.921.532,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Apabila investasi kembali untuk penambahan modal disetor pada tahun berkenaan tidak memenuhi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dipenuhi dengan cadangan umum dan/atau cadangan tujuan perusahaan. 10
(4)Apabila investasi kembali untuk penambahan modal pada tahun berkenaan melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihannya dicatat dalam neraca Perumda Air Minum Tirta Binangun tahun berkenaan dan diperhitungkan sebagai akumulasi modal disetor pada Tahun Anggaran 2025.

BAB V

ALOKASI PENGANGGARAN

Pasal 7

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
(2)Investasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan dalam proyeksi perubahan ekuitas pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran berkenaan.
(3)Penyetoran bagian laba tahun anggaran sebelumnya dilakukan pada Triwulan II tahun anggaran berkenaan dan reinvestasi dilakukan pada Triwulan IV tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN I. UMUM Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Sejalan dengan itu dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Pada sisi yang lain berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13 Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2025