Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Ringkasan
Materi pokok : Modal dasar, penyertaan modal, investasi kembali dan alokasi penganggaran.
Materi pokok : Modal dasar, penyertaan modal, investasi kembali dan alokasi penganggaran.
SALINAN 2
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3
4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
5
Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah untuk :
Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk:
BAB II MODAL DASAR
BAB II
7 BAB III PENYERTAAN MODAL
BAB III
8
9 BAB IV INVESTASI KEMBALI
BAB IV
10
BAB V ALOKASI PENGANGGARAN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN I. UMUM Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Sejalan dengan itu dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Pada sisi yang lain berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13 Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)