DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, Pencegahan dan Penanggulanagan Kebakaran di Kabupaten Kuningan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
b.bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan mengakibatkan perubahan perangkat daerah yang berwenang dalam urusan kebakaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kuningan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 ;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2 0 1 1 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2 0 2 1 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 6 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAK.ARAN DI KABUPATEN KUNINGAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25), diubah sebagai berikut : 1 . Ketentuan angka 7 dan angka 8 diubah, kemudian diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 9a sampai dengan angka 9c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
7.Satuan Palisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umurn dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8.UPT Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.
9.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 9a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan ten tang Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan. 9b. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi. 9c. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
10.Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR} dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda. 1 1 . Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
12.Hydran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydran halaman atau hydran gedung.
13.Pemercik (sprinkler, otomatis adalah suatu sistem, pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
14.Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan ke bakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan/ jenis kimia kering.
15.Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti : ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir.
16.Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
17.Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
18.Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi ke bakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
19.Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat.
20.Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat. 2 1 . Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
22.Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan ini diberlakukan. 23.Bangunan rendah bangunan dari permukaan tanah atau ketinggian maksimum 14 maksimum 4 (empat) lantai.
24.Bangunan menegah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketingian maksimum 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
25.Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
26.Bangunan pabrik dan/ atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
27.Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
28.Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
29.Bangunan campuran adalah bangunan yang diperuntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis tersebut pada angka 25 dan angka 26.
30.Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang mempergunakan bahan bangunan dengan campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam). yang mempunyai ketinggian lantai dasar sampai dengan (empat belas) meter atau 3 1. Bahan berbahaya adalah setiap zat/ elemen, ikatan atau carnpurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
32.Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
33.Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan larnbat merarnbatkan api.
34.Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalarnnya pintu penghubung, ruangan penghubungjalan lantai, tangga pelindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halarnan luar.
35.Jalan keluar adalah jalan yang diarnankan dari ancarnan bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api.
36.Behan hunian (occupant load) adalah batas jumlah yang boleh menempati suatu bangunan atau bagian bangunan tertentu.
37.Kapsitas sarana jalan keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperlukan pada suatu peruntukan bangunan tertentu.
38.Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang arnan baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan lintasan keluar dan halarnan keluar.
39.Jalan lintas keluar (exit passageway) adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruang yang diperluas pada ruangan jalan keluar yang ada hingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar.
40.Ban berjalan (moving walk) adalah alat transportasi mendatar dalarn bangunan. 4 1 . Tanda jalan keluar adalah suatu tanda yang dipasang untuk menunjukan arah-arah jalan keluar tersebut.
42.Ruang efektif adalah ruang yang digunakan untuk menarnpung aktifitas yang sesuai dengan fungsi bangunan, misalnya ruangan efektif suatu hotel antara lain karnar, restoran dan lobby.
43.Ruang sirkulasi adalah ruang yang hanya dipergunakan lalu lintas atau sirkulasi dalarn bangunan misalnya pada bangunan hotel adalah koridor.
44.Jalan penghubung (koridor) adalah ruang sirkulasi horizontal pada bangunan yang digunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar.
45.Jalan terlindung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalarn suatu bangunan.
46.Bukaan (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding.
47.Bukaan tegak (vertical opening) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong (shaft).
48.Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pembentuk komponen struktur bangunan seperti kolom, balok, dinding, lantai, atap dan sebagainya.
49.Dinding penyekat (partition) adalah dinding tidak permanent yang menyekat ruang menjadi dua bagian.
50.Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi dua bagian. 5 1 . Dinding pemisah adalah dinding permanent yang memisahkan ruangan menjadi dua bagian.
52.Dinding pelindung (parapet) adalah dinding yang membatasi melindungi ruangan tidak permanen yang menyekat ruang atau lantai, atau balkon terhadap bagian luar bangunan.
53.Bahan lapis penutup adalah bahan yang dipakai sebagai lapisan penutup bagian dalam bangunan (interior finishing material).
54.Bahan pelapis lantai (floor finishing) adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar.
55.Pembatas api (fire division) adalah dinding yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk melokalisir kebakaran dalam suatu bagian bangunan.
56.Penghenti api (fire stopped} adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang di tempat tertentu untuk menghentikan penjalaran api.
57.Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu jalan keluar.
58.Batang panik (panic hardware) adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pintu kebakaran untuk mempermudah membuka pintu bagi orang dalam keadaan panik.
59.Tangga pantir (spiral adalah tangga yang berbentuk spiral dengan be ban pemakaian ruang yang le bih kecil dari tangga biasa.
60.Tangga adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam bangunan. 6 1 . Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap.
62.Tangga kebakaran terlindung (fire isolated stairway) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadi kebakaran.
63.Tangga kebakaran tambahan (fire escape) adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan lama agar tersedia jalan keluar yang berbeda dan saling berjatuhan untuk memenuhi jalan keluar. 64.Tangga tegak (ladder) adalah suatu tangga yang dipasang diluar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar.
65.Bordes adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara 2 (dua) buah lantai.
66.Lantai tambahan (mezzanine) adalah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan diantara 2 (dua) lantai bangunan, dengan luas tidak melebihi 0,5 (lima sepersepuluh) dari luas lantai bangunan tersebut.
67.Cerobong (shaft) adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam bangunan.
68.Luas lantai kotor adalah seluruh lantai bangunan.
69.Luas lantai bersih adalah luas lantai kotor dikurangi luas koridor, ruang tangga dan luas ruangan yang digunakan untuk benda-benda tidak bergerak yang berada pada lantai terse but.
70.Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan. 7 1 . Kaea berkawat adalah kaca yang berkerangka kawat.
72.Daerah kebakaran daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api ke bakaran terakhir.
73.Daerah bahaya kebakaran adalah daearah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
74.Barisan sukarela kebakaran (balakar) adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan ketrampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
75.Manajemen sistim pengamaan kebakaran adalah suatu sistim pengelolaan untuk mengamankan penghuni, pemakai bangunan maupun harta benda di dalam dan lingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran.
76.Pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.
2.Pasal 2 dihapus.
3.Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IA RISPK

Pasal 2A

( 1 ) Dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK.

(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun berdasarkan:
1. a.rekomendasi teknis dari UPT pemadam kebakaran;
2. b.rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
3. c.analisis risiko kebakaran yang pemah terjadi di Daerah.
(3)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , berfungsi sebagai pedoman untuk penanganan masalah kebakaran.
(4)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara pelaksanaan dengan sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 2B

( 1 ) RISPK meliputi:

a.RSCK; dan
b.RSPK.

(2)RISPK sebagaimana dimaksdu pada ayat ( 1 ) disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 2C

(1)Proses penyusunan RISPK meliputi
1. a.komitmen Pemerintah Daerah;
2. b.pelibatan Pemangku kepentingan;
3. c.penetapan peta dasar yang digunakan;
4. d.penaksiran resiko kebakaran dan penempatan p o s ;
5. e.kajian analisis UPT Pemadam Kebakaran;
6. f.analisis peraturan;
7. g.penyusunan pembiayaan;
8. h.pengesahan RIPSK ; dan
9. i.rencana implementasi RISPK.
(2)Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2D

(1)RSCK sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2B ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap:
1. a.kebakaran;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.penegakan Peraturan Daerah.
(2)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.kriteria RSCK;
2. b.lingkup kegiatan RSCK;
3. c.identifikasi resiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan kebakaran.
(3)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2E

(1)Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2D ayat
(2)huruf a, meliputi :
1. a.penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
2. b.manajemen penanganan kebakaran.
(2)Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2D ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan pemukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap bahaya kebakaran;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.penegakan hukum.
(3)Identifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2D ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan yang berkaitan dengan resiko kebakaran.
(4)Analisis permasalahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2D ayat (2) huruf d, merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya ke bakaran yang saat ini sudah ada untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi kegiatan pencegahan bahaya ke bakaran yang diperlukan.
(5)Rekomendasi pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2D ayat (2) huruf e, memuat :
1. a.penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
2. b.usulan kebutuhan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran bidang pencegahan dan kebakaran;
3. c.pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
4. d.sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; dan
5. e.penyempurnaan standar operasional prosedur, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pasal 2F ( 1 ) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat ( 1) huruf b, terdiri atas:
6. a.pengembangan sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran;
7. b.pengadaan sarana dan prasana RSPK; dan
8. c.penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
(2)Penyusunan RSPK se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit memuat :
1. a.kriteria RSPK;
2. b.lingkup kegiatan RSPK;
3. c.identifikasi resiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan ;dan
5. e.rekomendasi penanggulangan kebakaran.
(3)Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

( 1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.

(2)Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistim pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alat kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
(3)Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai sistim alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos pemadam terdekat atau dengan UPT Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan urusan kebakaran.

5.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

( 1 ) Pengelolaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh UPT Pemadam Kebakaran.

(2)Kebutuhan biaya operasional UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

( 1 ) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mcngetahui terjadinya kebakaran wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

(2)Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui ten tang adanya kebakaran segera melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran.

7.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

( 1 ) Setiap Bangunan yang telah memenuhi persyaratan Klasifikasi, wajib memenuhi kelengkapan alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran dan dilakukan proses pengujian terhadap kepemilikan alat, untuk rekomendasi Sertifikat Laik Operasi Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

(2)Sertifikat Laik Operasi Sistem Proteksi Kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib diperbaharui sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Permohonan Sertifikat Laik Operasi sistem proteksi kebakaran untuk bangunan gedung diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Dilampiri daftar alat pencegahan dan Pemadam Kebakaran yang telah terpasang dan atau belum dipasang oleh yang bersangkutan, sebelum dikeluarkanya Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

8.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 2C

Pasal 2D

Pasal 2E

Pasal 18

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 47

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 2C

Pasal 2D

Pasal 2E

Pasal 18

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 47

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019