DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan yang mencakupi Pada dinas dan badan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang tertentu dari perangkat daerah induknya. Selain itu, terdapat UPT seperti satuan pendidikan, rumah sakit daerah, dan pusat kesehatan masyarakat. Kepala UPT rumah sakit umum daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dengan diberikan tugas tambahan. Kepala UPT puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas;
b.bahwa perlu segera mengambil kebijakan meninjau kembali kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. BUPATIKUNINGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN NOMOR5 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKATDAERAHKABUPATENKUNINGAN TENTANG NOMOR 10 TAHUN2019 PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN BUPATI KUNINGAN PROVINS! JAWA BARAT 2 Pasal I Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016) diubah sebagai berikut: Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH KABUPATENKUNINGAN. BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUNINGAN I

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539). I 3 I

Pasal 4

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Kabupaten Kuningan merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kuningan, terdiri dari : / 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan wajib bidang Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan wajib Pertanahan; 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran; 6) Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Sosial; 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang Transmigrasi; 9) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang Pertanian; · 10) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang Energi Sumber Daya Mineral; 4
e.Badan Daerah Kabupaten Kuningan, terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, unsur penunjang yang menyelenggarakan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan Keuangan; 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan Keuangan;dan 4) Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. I 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 13) Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Perhubungan; 14) Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan wajib bidang Persandian, serta urusan pemerintahan wajib bidang Statistik; 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan wajib bidang Perpustakaan; 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian; 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Penanaman Modal; 18) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan urusan pemerintahan pilihan bidang Pariwisata; dan / 19) Dinas Perikanan dan Petemakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan dan urusan pemerintahan pilihan bidang Pertanian. 5

(3)28) Kecamatan Cibeureum Tipe A; 29) Kecamatan Karang Kancana Tipe A; 30) Kecamatan Maleber Tipe A; , 31) Kecamatan Sindang Agung Tipe A; dan 32) Kecamatan Cigandamekar Tipe A. Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)11) Kecamatan Cidahu Tipe A; 12) Kecamatan Jalaksana Tipe A; 13) Kecamatan Cilimus Tipe A; 14) Kecamatan Mandirancan Tipe A; 15) Kecamatan Selajambe Tipe A; 16) Kecamatan Kramatmulya Tipe A; 17) Kecamatan Darma Tipe A; 18) Kecamatan Cigugur Tipe A; 19) Kecamatan Pasawahan Tipe A; 20) Kecamatan Nusaherang Tipe A; 21) Kecamatan Cipicung Tipe A; 22) Kecamatan Pancalang Tipe A; 23) Kecamatan Japara Tipe A; 24) Kecamatan Cimahi Tipe A; 25) Kecamatan Cilebak Tipe A; 26) Kecamatan Hantara Tipe A; 27) Kecamatan Kalimanggis Tipe A;
1. f.Kecamatan di wilayah Kabupaten Kuningan, terdiri dari: 1) Kecamatan Kadugede Tipe A; 2) Kecamatan Ciniru Tipe A; 3) Kecamatan Subang Tipe A; 4) Kecamatan Ciwaru Tipe A; 5) Kecamatan Cibingbin Tipe A; 6) Kecamatan Luragung Tipe A; 7) Kecamatan Lebakwangi Tipe A; 8) Kecamatan Garawangi Tipe A; 9) Kecamatan Kuningan Tipe A; 10) Kecamatan Ciawigebang Tipe A; Ml 6 LEMBARANDAERAHKABUPATENKUNINGANTAHUN2019 NOMOR 10 NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN, PROVINS!JAWABARAT 1.0/236/2019 SEK DA ASSISTEN KA BAG KA.SUB.BAG PEJABAT TANGGAL KET. Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 16 September 2019 Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 16 S~mber 2019 NING~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. ( 1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Daerah ini diberlakukan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2020.
(3)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II 7 L UMUM Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengevaluasi struktur serta proses pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur. Pasal 3 ayat (3) peraturan dimaksud mengamanatkan bahwa evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik, paling tidak 3 (tiga) tahun sekali. Evaluasi dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan produktivitas dan mempercepat pencapaian visi misi daerah. Disamping Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 juga dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah bahwa evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/ atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi perangkat daerah. Untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat, selain mentaati regulasi dan memperhatikan visi misi daerah. Organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat Daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan perlu dilakukan penyempurnaan, agar Peraturan Daerah dimaksud implementatif, berdaya guna dan berhasil guna, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi proses pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Kabupaten Kuningan. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN NOMOR 10 TAHUN2019 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN NOMOR 5 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAHKABUPATENKUNINGAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10 Pasal II Cukup Jelas II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 4

Cukup Jelas 8

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2022