(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi jabatan:
a.Sekretaris DPRD;
b.Inspektur Daerah;
c.Asisten Sekretaris Daerah;
d.Kepala Dinas;
e.Kepala Badan;
f.Staf Ahli Bupati;
g.Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A dan Kelas B;
dan
h.Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A.
(3)Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator meliputi jabatan:
a.Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
b.Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
c.Sekretaris Inspektorat Daerah;
d.Inspektur Pembantu;
e.Sekretaris Dinas;
f.Sekretaris Badan;
g.Camat;
h.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C; dan
i.Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
(4)Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator meliputi jabatan:
a.Kepala Bidang pada Dinas;
b.Kepala Bidang pada Badan;
c.Sekretaris Kecamatan;
d.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
e.Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B; dan
f.Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah.
(5)Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas meliputi jabatan:
a.Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah;
b.Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD;
c.Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah;
d.Kepala Subbagian pada Dinas;
e.Kepala Subbagian pada Badan;
f.Kepala Seksi pada Dinas;
g.Kepala Seksi pada Badan;
h.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tipe A;
i.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan;
j.Kepala Seksi pada Kecamatan;
k.Lurah; dan
l.Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah Kelas C.
(6)Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas meliputi jabatan:
a.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tipe B;
b.Kepala Subbagian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tipe A;
c.Kepala Subbagian Unit Pelaksana Teknis pada Badan;
d.Kepala Subbagian pada Kecamatan;
e.Sekretaris Kelurahan; dan
f.Kepala Seksi pada Kelurahan.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang berupa satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional Guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pasal 15 dihapus.
9.Pasal 16 dihapus.
10.Pasal 17 dihapus.
11.Pasal 18 dihapus.
12.Pasal 19 dihapus.
13.Pasal 20 dihapus.
Pasal II
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 30 September 2024 Pj. BUPATI KUNINGAN, RADEN IIP HIDAJAT Diundangkan di Kuningan pada tanggal 30 September 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, ASEP TAUFIK ROHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT: (5/164/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN I. UMUM Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengevaluasi struktur serta proses pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur. Pasal 3 ayat (3) peraturan dimaksud mengamanatkan bahwa evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik, paling tidak 3 (tiga) tahun sekali. Evaluasi dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pencapaian visi misi daerah. Disamping Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2018 juga dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah bahwa evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi perangkat daerah. Untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat, selain mentaati regulasi dan memperhatikan visi misi daerah. Perangkat Daerah diharapkan menjadi wadah pelaksanaan fungsi- fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu penambahan kata Inspektorat Daerah yang menunjukkan kedudukan dari kelembagaan tersebut. Untuk melakukan penguatan kelembagaan serta melaksanakan amanat mandatory, khususnya penguatan terhadap APIP agar dapat lebih independen, efektif, dan optimal dalam mengawasi Perangkat Daerah, ditemukan dari hasil lapangan bahwa belum terdapatnya unit kerja yang khusus dalam pengelolaan kegiatan investigasi/pengaduan masyarakat. Hal ini bisa berimplikasi terhadap penanganan dan aspek tugas serta tanggung jawab yang dimungkinkan terjadinya tumpang tindih. Dengan demikian diperlukan adanya penambahan kelembagaan dalam menunjang kegiatan tersebut. Melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Inovasi dan Riset Nasional, serta SE Mendagri Nomor: 120/5434/SJ terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), disampaikan bahwa pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapppeda) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan SDA serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran berbentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan rumah sakit umum kabupaten/kota merupakan unit organisasi bersifat khusus. Sebagai unit organisasi bersifat khusus tersebut rumah sakit umum memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka rumah sakit umum tidak lagi menjadi perangkat daerah namun menjadi unit organisasi bersifat khusus yang menjadi bagian dari Dinas Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan perlu dilakukan penyempurnaan, agar Peraturan Daerah dimaksud implementatif, berdaya guna dan berhasil guna, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi proses pembentukan dan penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. II PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 6