DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, BAB III, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, penghapusan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Bupati adalah Bupati Kuningan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat DPRD.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan.
10.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan.
12.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kuningan.
13.Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kuningan.
14.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah Kabupaten Kuningan.
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.
16.Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UOBK RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perangkat Daerah, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; dan
4. d.Dinas Daerah, terdiri atas:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan wajib pertanahan;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang sosial;
  7. 7.Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang energi sumber daya mineral;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan;
  14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan wajib bidang persandian, serta urusan pemerintahan wajib bidang statistik;
  15. 15.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kearsipan dan urusan pemerintahan wajib bidang perpustakaan;
  16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian;
  17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang penanaman modal;
  18. 18.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata; dan
  19. 19.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian.
  20. 20.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
5. e.Badan Daerah, terdiri dari atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, unsur penunjang yang menyelenggarakan perencanaan, penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi Daerah;
  2. 2.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan keuangan;
  3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. f.Kecamatan di Daerah, meliputi:
  1. 1.Kecamatan Kadugede Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Ciniru Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Subang Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Ciwaru Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Cibingbin Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Luragung Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Lebakwangi Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Garawangi Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Kuningan Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Ciawigebang Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Cidahu Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Jalaksana Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Cilimus Tipe A;
  14. 14.Kecamatan Mandirancan Tipe A;
  15. 15.Kecamatan Selajambe Tipe A;
  16. 16.Kecamatan Kramatmulya Tipe A;
  17. 17.Kecamatan Darma Tipe A;
  18. 18.Kecamatan Cigugur Tipe A;
  19. 19.Kecamatan Pasawahan Tipe A;
  20. 20.Kecamatan Nusaherang Tipe A;
  21. 21.Kecamatan Cipicung Tipe A;
  22. 22.Kecamatan Pancalang Tipe A;
  23. 23.Kecamatan Japara Tipe A;
  24. 24.Kecamatan Cimahi Tipe A;
  25. 25.Kecamatan Cilebak Tipe A;
  26. 26.Kecamatan Hantara Tipe A;
  27. 27.Kecamatan Kalimanggis Tipe A;
  28. 28.Kecamatan Cibeureum Tipe A;
  29. 29.Kecamatan Karangkancana Tipe A;
  30. 30.Kecamatan Maleber Tipe A;
  31. 31.Kecamatan Sindangagung Tipe A; dan
  32. 32.Kecamatan Cigandamekar Tipe A.
(2)Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PEMBENTUKAN UPT DAN UOBK

Pasal 7

(1)Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas UPT:
1. a.di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat,
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)UPT di bidang kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk UPT lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pada bidang Kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat UOBK.
(5)Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(6)Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf b, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai UOBK.
(7)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta pengelolaan bidang kepegawaian.
(8)Rumah Sakit Daerah yang memiliki otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah rumah sakit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(2)Unsur Pimpinan Rumah Sakit dijabat oleh tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.
(3)Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur.
(4)Direktur Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta pengelolaan bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta pengelolaan bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UOBK Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi jabatan:
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Inspektur Daerah;
3. c.Asisten Sekretaris Daerah;
4. d.Kepala Dinas;
5. e.Kepala Badan;
6. f.Staf Ahli Bupati;
7. g.Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A dan Kelas B; dan
8. h.Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A.
(3)Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator meliputi jabatan:
1. a.Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
2. b.Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
3. c.Sekretaris Inspektorat Daerah;
4. d.Inspektur Pembantu;
5. e.Sekretaris Dinas;
6. f.Sekretaris Badan;
7. g.Camat;
8. h.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C; dan
9. i.Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
(4)Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator meliputi jabatan:
1. a.Kepala Bidang pada Dinas;
2. b.Kepala Bidang pada Badan;
3. c.Sekretaris Kecamatan;
4. d.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
5. e.Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B; dan
6. f.Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah.
(5)Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas meliputi jabatan:
1. a.Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah;
2. b.Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD;
3. c.Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah;
4. d.Kepala Subbagian pada Dinas;
5. e.Kepala Subbagian pada Badan;
6. f.Kepala Seksi pada Dinas;
7. g.Kepala Seksi pada Badan;
8. h.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tipe A;
9. i.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan;
10. j.Kepala Seksi pada Kecamatan;
11. k.Lurah; dan
12. l.Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah Kelas C.
(6)Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas meliputi jabatan:
1. a.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tipe B;
2. b.Kepala Subbagian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tipe A;
3. c.Kepala Subbagian Unit Pelaksana Teknis pada Badan;
4. d.Kepala Subbagian pada Kecamatan;
5. e.Sekretaris Kelurahan; dan
6. f.Kepala Seksi pada Kelurahan.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang berupa satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional Guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Pasal 15 dihapus.
9.Pasal 16 dihapus.
10.Pasal 17 dihapus.
11.Pasal 18 dihapus.
12.Pasal 19 dihapus.
13.Pasal 20 dihapus. Pasal II

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 30 September 2024 Pj. BUPATI KUNINGAN, RADEN IIP HIDAJAT Diundangkan di Kuningan pada tanggal 30 September 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, ASEP TAUFIK ROHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT: (5/164/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN I. UMUM Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengevaluasi struktur serta proses pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur. Pasal 3 ayat (3) peraturan dimaksud mengamanatkan bahwa evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik, paling tidak 3 (tiga) tahun sekali. Evaluasi dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pencapaian visi misi daerah. Disamping Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2018 juga dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah bahwa evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi perangkat daerah. Untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat, selain mentaati regulasi dan memperhatikan visi misi daerah. Perangkat Daerah diharapkan menjadi wadah pelaksanaan fungsi- fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu penambahan kata Inspektorat Daerah yang menunjukkan kedudukan dari kelembagaan tersebut. Untuk melakukan penguatan kelembagaan serta melaksanakan amanat mandatory, khususnya penguatan terhadap APIP agar dapat lebih independen, efektif, dan optimal dalam mengawasi Perangkat Daerah, ditemukan dari hasil lapangan bahwa belum terdapatnya unit kerja yang khusus dalam pengelolaan kegiatan investigasi/pengaduan masyarakat. Hal ini bisa berimplikasi terhadap penanganan dan aspek tugas serta tanggung jawab yang dimungkinkan terjadinya tumpang tindih. Dengan demikian diperlukan adanya penambahan kelembagaan dalam menunjang kegiatan tersebut. Melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Inovasi dan Riset Nasional, serta SE Mendagri Nomor: 120/5434/SJ terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), disampaikan bahwa pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapppeda) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan SDA serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran berbentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan rumah sakit umum kabupaten/kota merupakan unit organisasi bersifat khusus. Sebagai unit organisasi bersifat khusus tersebut rumah sakit umum memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka rumah sakit umum tidak lagi menjadi perangkat daerah namun menjadi unit organisasi bersifat khusus yang menjadi bagian dari Dinas Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan perlu dilakukan penyempurnaan, agar Peraturan Daerah dimaksud implementatif, berdaya guna dan berhasil guna, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi proses pembentukan dan penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan. II PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 6

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…