Perda ini mengatur mengenai antara lain: I. Ketentuan Umum, II. Jenis dan Tipelogi Perangkat Daerah; III. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; IV. Staf Ahli; V. Kepegawaian; VI. Ketentuan Peralihan; VII. Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta^un 1945; * .v
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
Pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan asas :
Jenis Perangkat Daerah terdiri atas :
5elogi Perangkat Daerah terdiri atas : Sekretariat Daerah Tipe A; Sekretariat DPRD Tipe B; , Inspektorat Daerah Tipe A; Dinas - Dinas Daerah, terdiri atas : "
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keija Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati. i 20. i 21. 22. 23. 24. J Pasal 7. elain UPT dinas Daerah sebagaimana’'dim aksud dalam Pasal 6 ayat (1) erdapat UPT dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan >endidikan. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
BAB III
* Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdapat UPT dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah Naibonat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeija secara profesional. ✓ ' Rumah sakit Daerah Kabupaten Kelas C Naibonat sebagaimana dimaksud /pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan k^uangan badan layanan umum daerah.
/ ) Pembentukan UPT dinas daerah dam UPT badan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultaSikan secara*tertulisvkepada gubem ur sebagai wakil Pemerintah Pusat. y 1} Klasifikasi UPT Dinas dan UPT Badan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
5'jpati dalam melaksanakan tugasnya dit^antu 3 (tiga) staf ahli. t BAB V .KEPEGAWAIAN ' Pasal 11 Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. / A BAB VI V KETENTUAN PERALIHAN «. Pasal 12 f
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang telah ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan ditetapkap pejabat barn berdasarkan peraturan daerah ini. ( Pasal 14 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, U P T Dinas Daerah dan UPT Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya' sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kupang tentang pembentukan UPT Dinas paerah dan UPT Badan yang barn.
r * v Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 6 Oktober 2016 BUPATI KUPANCp Diundangkan di Oelamasi pada tanggal |5 Oktober 2016 | SEKRETARIS DXERAH KABUPATEN KUPANG, \ HEN r ,v LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 6 REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 06/2016 / -f r r' PENJELASAN . ATAS PERATURAN QAERAH KABUPATEN KUPANG - NO M O R 6TA H U N 2016 ( TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PE&ANGKAT DAERAH KABUPATEN KUPANG I. UMUM ‘ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tdpat fungsi dan tepat ukuran(rightsizing) berdasarkan beban keija yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan pftnsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai y dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata keija yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode keija dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan peiherintahannya. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lim i) elemen, yaitu kepala Daerah (strategicapex), sekretaris Daerah {middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (techno structure), dan staf pendukung. [supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan .yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajibf maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (techno structure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan •' fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). ' Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, di Daerah dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifa£ sederhana dan intensitas tinggi. I I / ■ 4 , Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jaw ab kepada Bupati m^lalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh keplala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada Bupati. D asar utama pembentukarf Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan W ajib dap Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan W ajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jum lah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL. *
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Daerah (Perda)