DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai APBD; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan; SiLPA; dan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor Oil) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3.Bupati adalah Bupati Kupang
4.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. .
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat peijanjian atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah R pl.251.937.479.814
b.Belanja Daerah R pl.324.080.287.901 Surplus/Defisit Rp(72.142.808.087)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan R p l03.491.438.087
2. 2.Pengeluaran Rp31.348.630.000 Pembiayaan Netto Rp72.142.808.087 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp82.123.882.000 (Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain PAD yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.402.552.925 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.854.948.800 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah). \
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.866.380.275 (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.083.590.337.814 (Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp 1.053.676.270.000 (Satu Triliun Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.914.067.814 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp86.223.260.000 (Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri;

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp934.241.205.847 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga; *
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial;
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp520.608.757.277 (Lima Ratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp410.548.638.370 (Empat Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.650.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar R pl.097.710.200 (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp336.100.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rpl64.129.736.062 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi; dan
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar R p l.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.858.484.591 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp22.257.931.636 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp94.860.001.835 (Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.153.318.000 (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020