DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang perlu dirubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; Mengingat \ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor Oi l ) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 022); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUPANG. dan BUPATI KUPANG MEMUTUSKAN Pasal I Pasal I Beberapa ketentuan daiam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor b Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor Oi l ) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubanan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 022) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 huruf d angka 4 diubah, huruf d angka 10 dihapus, angka 9 dihapus, angka 16 dihapus, huruf d angka 11 diubah, huruf d angka 18 diubah, huruf d angka 20 diubah, huruf d angka 21 diubah, huruf d angka 24 diubah, huruf e angka 1 diubah, huruf e angka 3 diubah, huruf e angka 4 diubah dan ditambah huruf e angka 5, huruf e angka. 6 dan huruf e angka 7 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tipelogi Perangkat Daerah terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas - Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Fengenuaiian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. 9.Dihapus;
10. 10.Dihapus;
11. 11.Dinas Lingkuiigan Ilidup Tipe B inenyeienggaruKan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Persampahan;
12. 12.Dinas...
13. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. 14.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
16. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik
17. 16.Dihapus
18. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
19. 18.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
20. 19.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
21. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
22. 21.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
23. 22.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
24. 23.Dinas Petemakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Urusan Peternakan;
25. 24.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan serta urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM;
e.Badan Daerah terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B;
6. 6.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe C melaksanakan pengelola Perbatasan di Daerah;
7. 7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B melaksanakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Semau dengan Tipe A
2. 2.Kecamatan Semau Selatan dengan Tipe A
3. 3.Kecamatan Kupang Barat dengan Tipe A
4. 4.Kecamatan Nekamese dengan Tipe A
5. 5.Kecamatan Kupang Tengah dengan Tipe A
6. 6.Kecamatan..
7. 6.Kecamatan Taebenu dengan Tipe A
8. 7.Kecamatan Amarasi dengan Tipe A
9. 8.Kecamatan Amarasi Barat dengan Tipe A
10. 9.Kecamatan Amarasi Selatan dengan Tipe A
11. 10.Kecamatan Amarasi Timur dengan Tipe A
12. 11.Kecamatan Kupang Timur dengan Tipe A
13. 12.Kecamatan Amabi Oefeto Timur dengan Tipe A
14. 13.Kecamatan Amabi Oefeto dengan Tipe A
15. 14.Kecamatan Sulamu dengan Tipe A
16. 15.Kecamatan Fatuleu dengan Tipe A
17. 16.Kecamatan Fatuleu Barat dengan Tipe A
18. 17.Kecamatan Fatuleu Tengah dengan Tipe A
19. 18.Kecamatan Takari dengan Tipe A
20. 19.Kecamatan Amfoang Selatan dengan Tipe A
21. 20.Kecamatan Amfoang Barat Daya dengan Tipe A
22. 21.Kecamatan Amfoang Utara dengan Tipe A
23. 22.Kecamatan Amfoang Barat Laut dengan Tipe A
24. 23.Kecamatan Amfoang Timur dengan Tipe A
25. 24.Kecamatan Amfoang Tengah dengan Tipe A
26. 2.Ketentuan Pasal 12 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di Oelamasi Diundangkan di Oelamasi pada tanggal 30 November 2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 19 REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 06/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUPANG. I. UMUM Dengan ditetapkannya Peraturan menteri Dalam Negeri terkait dengan Pengeleola perbatasan dan kesatuan bangsa dan politik merupakan konndisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang melaksanakan pengelolaan di wilayah perbatasan dan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politikyang efektif dan profesional. Sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Keberadaan perangkat daerah di bidang pengelola perbatasan dan kesatuan bangsa dan politik yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik di kabupaten kupang saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kupang sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang, kecuali pengaturan mengenai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta menindaklanjuti Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang. Atas pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang ini dibentuk. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 040

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2021