DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

: Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.241.843.665.826,00 bertambah sebesar Rp.702.684.810.144,00 sehingga menjadi Rp.2.944.528.475.970,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah 1. Semula Rp. 2.165.586.622.026,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 81.978.861.880, 00 Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.247.565.483.906,00 b. Belanja Daerah 1. Semula Rp. 2.241.843.665.826,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 702.684.810.144,00 Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.944.528.475.970,00 c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayaan a) Semula Rp. 88.432.043.800,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp. 620.705.948.264,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 709.137.992.064,00 2. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 12.175.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 12.175.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 696.962.992.064,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Perda-Kubar/180/2021 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888) ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda-Kubar/180/2021 Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
13.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
14.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan.
16.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perda-Kubar/180/2021
18.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/badan usaha milik Daerah, lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
19.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Lain – Lain PAD Yang Sah adalah penerimaan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.241.843.665.826,00 bertambah sebesar Rp.702.684.810.144,00 sehingga menjadi Rp.2.944.528.475.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp. 2.165.586.622.026,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 81.978.861.880, 00 Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.247.565.483.906,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp. 2.241.843.665.826,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 702.684.810.144,00 Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.944.528.475.970,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) Semula Rp. 88.432.043.800,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp. 620.705.948.264,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 709.137.992.064,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 12.175.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 12.175.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 696.962.992.064,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00 Perda-Kubar/180/2021

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.PAD
1. 1.Semula Rp. 122.668.622.026,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) (Rp. 8.673.022.360,00) Jumlah PAD Setelah Perubahan Rp. 113.995.599.666,00
b.Pendapatan Transfer
1. 1.Semula Rp. 2.015.640.000.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 68.719.866.583,00 Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp. 2.084.359.866.583,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. 1.Semula Rp. 27.278.000.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 21.932.017.657,00 Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 49.210.017.657,00

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah;
  1. 1.Semula Rp. 27.637.760.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 2.649.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 30.286.760.000,00
2. b.Retribusi Daerah;
  1. 1.Semula Rp. 5.616.430.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.448.382.000,00) Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 4.168.048.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  1. 1.Semula Rp. 5.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
4. d.Lain-lain PAD Yang Sah;
  1. 1.Semula Rp. 84.414.432.026,00 Perda-Kubar/180/2021
  2. 2.Bertambah/(berkurang) (Rp. 9.873.640.360,00) Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 74.540.791.666,00
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat
  1. 1.Semula Rp. 1.805.640.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) (Rp. 28.119.972.517,00) Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp. 1.777.520.027.483,00
2. b.Transfer Antar Daerah
  1. 1.Semula Rp. 210.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 96.839.839.100,00 Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan Rp. 306.839.839.100,00
(3)Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
1. a.Semula Rp. 27.278.000.000,00
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp. 21.932.017.657,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan Rp. 49.210.017.657,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
1. 1.Semula Rp. 1.394.623.590.649,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 237.255.883.918,00 Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp. 1.631.879.474.567,00
b.Belanja Modal;
1. 1.Semula Rp. 541.079.565.475,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 389.490.047.494,00 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 930.569.612.969,00
c.Belanja Tidak Terduga;
1. 1.Semula Rp. 13.661.121.268,00 Perda-Kubar/180/2021
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 66.338.878.732,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 80.000.000.000,00
d.Belanja Transfer;
1. 1.Semula Rp. 292.479.388.434,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 9.600.000.000,00 Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp. 302.079.388.434,00

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp. 556.265.605.151,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 44.383.077.464,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 600.648.682.615,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp. 780.531.701.995,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 177.256.847.408,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 957.788.549.403,00
3. c.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp. 52.803.843.503,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 14.003.899.046,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 66.807.742.549,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp. 4.105.500.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 2.529.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 6.634.500.000,00
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah
  1. 1.Semula Rp. 4.281.336.600,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 14.863.367.300,00 Jumlah Belanja Modal Tanah Perda-Kubar/180/2021 Setelah Perubahan Rp. 19.144.703.900,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  1. 1.Semula Rp. 58.510.097.321,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 225.461.907.165,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan Setelah Perubahan Rp. 283.972.004.486,00
3. c.Belanja Modal Bangunan dan Gedung
  1. 1.Semula Rp. 118.603.977.413,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 8.210.030.173,00 Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan Rp. 126.814.007.586,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
  1. 1.Semula Rp. 356.299.422.825,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 140.732.824.526,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Setelah Perubahan Rp. 497.032.247.351,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 3.384.731.316,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 221.918.330,00 Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan Rp. 3.606.649.646,00
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp. 13.661.121.268,00
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp. 66.338.878.732,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 80.000.000.000,00
(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil
  1. 1.Semula Rp. 123.795.514,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 123.795.514,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan
  1. 1.Semula Rp. 292.355.592.920,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 9.600.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Perda-Kubar/180/2021 Setelah Perubahan Rp. 301.955.592.920,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 88.432.043.800,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 620.705.948.264,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 709.137.992.064,00
b.Pengeluaran Pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 12.175.000.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 12.175.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.SiLPA Tahun Sebelumnya
  1. 1.Semula Rp. 87.432.043.800,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 620.705.948.264,00 Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 708.137.992.064,00
2. b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp. 1.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah
  1. 1.Semula Rp. 10.175.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan Rp. 10.175.000.000,00
2. b.Pemberian Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp. 2.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 Perda-Kubar/180/2021 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Perda-Kubar/180/2021 Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…