DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini memuat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Perda-Kubar/180/2020 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Dan BUPATI KUTAI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Perda-Kubar/180/2020
4.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau atau disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Pendapatan Asli daerah atau disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber- sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
9.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
10.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan.
11.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagain laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
14.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.2.254.018.665.826,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp.2.165.586.622.026,00
b.Belanja Daerah Rp.2.241.843.665.826,00 Defisit/Surplus (Rp.76.257.043.800)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 88.432.043.800,00
2. 2.Pengeluaran Rp 12.175.000.000,00 Perda-Kubar/180/2020 Pembiayaan Netto Rp 76.257.043.800,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.165.586.622.026,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.122.668.622.026 (seratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.637.760,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.616.430.000,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.84.414.432.026,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.015.640.000.000,00 (dua triliun lima belas miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.805.640.000.000,00 (satu triliun delapan ratus lima miliar enam ratus empat puluh juta rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perda-Kubar/180/2020 direncanakan sebesar Rp.210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.27.278.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang terdiri dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.241.843.665.826,00 (dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah ), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.394.623.590.649,00 (satu triliun tiga ratus sembilah puluh empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 557.076.355.166,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 780.637.891.980,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.803.843.503,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.105.500.000,00 (empat miliar seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.541.079.565.475,00 (lima ratus empat puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus Perda-Kubar/180/2020 tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal Gedung dan Bangunan.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.281.336.600,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.510.097.321,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus sepuluh juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
(4)Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.118.603.977.413,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.356.299.422.825,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.384.731.316,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…