DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang diubah adalah Pasal 5 ayat (4) dan Lampiran II.3.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur Telp. 6 6 1 0 3 1 - 661029- 662088 Fax. ( 0 5 4 1 ) 661094

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan BUPATIKUTAIKARTANEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. a.Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Kesehatan;
3. c.Pekerjaan Umum;
4. d.Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja;
6. f.Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
7. g.SosiaI;
8. h.Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
9. i.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. j.Pangan;
11. k.Pertanahan dan Penataan Ruang;
12. l.Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. m.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. n.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. o.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. p.Perhubungan;
17. q.Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
18. r.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. s.Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. t.Kepemudaan dan Olah Raga;
21. u.Kearsipan dan Perpustakaan;
22. v.Kelautan dan Perikanan;
23. w.Pariwisata;
24. x.Perkebunan;
25. y.Peternakan dan Pertanian;
26. z.Energi dan Sumber Daya Mineral; dan aa. Perdagangan dan Perindustrian.
(2)Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Fungsi Penunjang meliputi:
1. a.Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. b.Perencanaan;
3. c.Penelitian dan Pengembangan;
4. d.Keuangan dan Aset;
5. e.Pendapatan;dan
6. f.Inspektorat;
(3)Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah; dan
2. b.Sekretariat DPRD.
(4)Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan meliputi :
1. a.Kecamatan Samboja
2. b.Kecamatan Muara Jawa C. Kecamatan Sanga-Sanga
3. d.Kecamatan Loa Janan
4. e.Kecamatan Loa Kulu
5. f.Kecamatan Muara Muntai
6. g.Kecamatan Muara Wis
7. h.Kecamatan Kota Bangun I. Kecamatan Tenggarong
8. j.Kecamatan Sebulu
9. k.Kecamatan Tenggarong Seberang
  1. 1.Kecamatan Anggana
10. m.Kecamatan Muara Badak
11. n.Kecamatan Marang Kayu
  1. 0.Kecamatan Muara Kaman
12. p.Kecamatan Kenohan
13. q.Kecamatan Kembang Janggut
14. r.Kecamatan Tabang
15. s.Kecamatan Kota Bangun Darat; dan
16. t.Kecamatan Samboja Barat.
  1. 2.Ketentuan Lampiran II.3 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana ter!ampir dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ini Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 9 Juni 2022 BUPATIKUTAlKARTANEGA Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 10 Juni 2022 ARIS DAERAH KARTANEGARA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 152 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTA! KARTANEGARA PROVINS! KALIMANTAN TIMUR 64.02/111/ 14/2/2022 EDI DAMANSYAH/ '" SEKR KABUPATE LAMPIRAN 11.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTA! KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YAG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTA! KARTANEGARA Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan ecamatan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartancgara NILAI TIPELOG URUSAN PEMERINTAHAN Faktor NO. KECAMATAN Faktor Faktor esuhitan TOTAL Perangkat UMUM TEKNIS Geografis Daerah I ) 3 4 5 b 7 I $AMBOJ 180 484 I. I 730 A 2 MUARA JAW 180 18-4 I. I 730 A 3 SANGA-SANG.A 180 +20 I. I 600 1 4 LOA JANAN 180 547 I. I 800 ..\ o LOA ULU 180 420 I. I 000 A 6 MUARA MU NTAI 180 I84 I. I 730 i\ 7 MUARA WIS I80 184 I. I 730 A 8 KOTA BANGUN 180 I8I I. I 730 A 9 TENGGARONG 180 120 I. I 6600 1 1 0 SEBULU I8U 18I I. I 730 1 1 1 TENGGARONG SEBERANG 180 I8-I I. I 730 A 1 2 ANGGANA 180 1 0 I. I 000 1 1 .3 MUARA BAD AK I 8 547 I. I 800 :\ 1 4 MARANG AYU 180 4 2 0 I. I 000 1 1 5 MUARA KAMAN I80 184 I. I 730 A 1 6 KENOHAN 180 484 I. I 730 A 1 7 KEMBANG AANGGUT 180 184 I. I 730 1 1 8 TABANG 180 484 I. I 73u ..\ 1 9 KOTA BANGUN DARAT 20 $AMBO.IA BARAT I BUPATIKUTAIKARTANEGAef - --✓ - • EDIDAMANSYAH ' | | 1 — 5 h . 1 — | - —— Y | Peengan

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2022

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016