DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

Dalam peraturan diatur tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, termasuk mengatur juga tentang ketentuan yang berubah: Pasal 2 diubah; Pasal 4 huruf c diubah; Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B; Pasal 6 huf g, i, dan n diubah: Pasal 10 diubah; PasaL 17 diubah; Judul Bagian Keempat dalam Bab II diubah; Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni paragraf 1A; Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A; Pasal 27 ayat (4) diubah; Pasal 30 ayat (5) dan ayat (6) diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a); Pasal 43 diubah: Pasal 52 diubah:

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menyesuikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara:
1. a.serentak 1 (satu) kali;atau
2. b.bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan wak.tu berakhirnya masa jabatan kepala Desa;
2. b.keterjangkauan dan letak geografis;
3. c.kemampuan keuangan Daerah; dan
4. d.ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval wak.tu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. , . .

2.Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.pemberitahuan secara tertulis BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka. waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
1. 3.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4B

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan:
2. b.merencanakandanmengajukanbiayapemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan basil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
  1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;dan
12. m.mengawasi proses pelaksanaan kampanye.
(2)Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

4.Ketentuan huruf g, huruf 1, dan huruf n Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ilea;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjadi Kepala Desa;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j . tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.tidak menjadi pengurus atau anggota Partai Politik;
1. 1.·berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
m.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;dan
n.bagi Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan akhir masa jabatan tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lebih dari 5 (Lima) orang, panitia melalrukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
(2)Ketentuan mengenai tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pelaksana kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1 ) dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan; dan
2. b.teguran tertulis.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Judul Bagian Keempat dalam Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni paragraf 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf lA Pembagian Kerja Petugas TPS
9.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, pembagian kerja petugas TPS dibagi sebagai berikut:

a.Ketua Petugas TPS dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Petugas TPS bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan tugas menyampaikan atau mengganti surat suara kepada Pemilih;
b.1 (satu) anggota Petugas TPS atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat kehadiran Pemilih yang hadir di TPS;
c.1 (satu) anggota Petugas TPS atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengatur Pemilih yang akan melakukan pencoblosan surat suara;
d.1 (satu) anggota Petu.gas TPS atau lebih sesuai kebutuhan bertugas menjaga kotak dan bilik suara serta mengarahkan Pemilih keluar dari tempat pemungutan suara; dan
e.anggota Petugas TPS lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota Petugas TPS yang lain atas petunjuk Ketua Petugas TPS.
1. 10.Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Penghitungan suara dapat dilaksanakan di kantor Desa atau masing-masing lokasi TPS sesuai kesepakatan yang di tandatangani oleh para calon Kepala Desa dalam bentuk Serita Acara setelah pemungutan suara selesai.
(2)Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
1. a.jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
2. b.jumlah pemilih dari TPS lain;
3. c.jumlah surat suara yang tidak terpakai;dan
4. d.jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(3)Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS dan atau kantor Desa oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri dan disaksikan oleh calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas, Saksi calon Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat.
(4)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak merupakan Calon Kepala Desa Terpilih.
(5)Panitia memberikan· salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
(6)Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(7)Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. 1 1 . Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 30 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (Sa) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
(2)Perselisihan dalam proses pemilihan Kepala Desa, diselesaikan secara bejenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten.
(3)Laporan dugaan perselisihan proses pemilihan Kepala Desa, disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
(4)Untuk tingkat Kabupaten laporan perselisihan pemilihan Kepala Desa ditangani oleh Tim Penyelesaian Kasus Pemerintahan Desa dan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tim tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
(5)Apabila adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka basil pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur serta dilaksanakan pemilihan Kepala Desa ulang pada periode berikutnya. (Sa) Ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6)Apabila calon Kepala Desa terpilih telah dilantik kemudian dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maim Kepala Desa tersebut diberhentikan dan dilaksanakan pemilihan kepala Desa antar waktu.

12.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2018

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 26A

Pasal 27

Pasal 30

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 26A

Pasal 27

Pasal 30

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015