DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 (I) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk dokumen pendukung yang dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, transparan, dan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya suatu pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kutai Timur;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pemdapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang ... tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKUTAlTIMUR dan BUPATIKUTAITIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2019.

Pasal 1

(I) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.laporan operasional;
d.laporan perubahan ekuitas;
e.neraca;
f.laporan arus kas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

(2)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk dokumen pendukung yang dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan
b.Belanja
c.Transfer Surplus/ defisit (a-b+c)
d.Pembiayaan - Penerimaan Rp 3.967.561.463.077,27 Rp 3.376.054.592.875,04 Rp 449.075.125.712,00 Rp 142.431.744.490,23 - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp Rp 23.705.548.089,08 0,00 Rp 23.705.548.089,08 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai beriku t:
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp 41.459.740.975,73 dengan rincian sebagai berikut: sejumlah
1. 1.Anggaran pendapatan Rp 4.009.021.204.053,00 Rp 3.967.561.463.077,27 Rp 41.459.740.975,73
2. 2.Realisasi Selisih lebih / (kurang)
b.Selisih ...
b.Selisih dengan realisasi Rp 198.735.576.708,96 dengan rincian adalah sebagai berikut: anggaran
1. 1.Anggaran belanja belanja sejumlah Rp 3.574.790.169.584,00 Rp 3.376.054.592.875,04 Rp 198.735.576.708,96
2. 2.Realisasi Selisih lebih j (kurang)
c.Selisih dan realisasi Rp 4.588.149.990,00 dengan rincian adalah sebagai berikut: anggaran
1. 1.Anggaran transfer Rp Rp2. Realisasi Selisih lebih j (kurang) transfer sejumlah 453.663.275.702,00 449.075.125.712,00 Rp 4.588.149.990,00
d.Selisih anggaran dengan realisasi surplusj defis d. Selisih ... Rp (161.863.985.723,23) dengan rincian adalah sebagai berikut:
1. 1.Surplus/ defisit Rp Rp Rp
2. 2.Realisasi Selisih Iebih j (kurang) (19.432.241.233,00) 142.431.744.490,23 (161.863.985.723,23)
e.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (273.306.856,08) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan
2. 2.Realisasi Rp Rp RpSelisih lebih / (kurang) 23.432.241.233,00 23.705.548.089,08 (273.306.856,08)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 4.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 4.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp 000 Selisih lebih j (kurang) Rp 4.000.000.000,00
g.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (4.273.306.856,08) dengan rincian adalah sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto
2. 2.Realisasi Selisih lebih j (kurang) Rp Rp Rp Pasal 4 19.432.241.233,00 23.705.548.089,08 (4.273.306.856,08) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) hurufb per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a.Saldo ...
a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Penggunaan SALsebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Saldo
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
e.Saldo
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
g.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Pasa15 23.432.241.233,27 23.705.548.089,08 (273.306.855,81) 166.137.292.579,31 165.863.985.723,50 273.306.855,81 166.137.292.579,31 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasall ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a.Pendapatan -Laporan Operasional Rp 3.890.390.088.979,08
b.Beban Rp 3.224.301.424.582,16
c.Surplus Kegiatan Operasional Rp 666.088.664.396,92
d.Defisit Kegiatan Non Operasional Rp (169.464.220,67)
e.Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Rp 665.919.200.176,25
f.Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp (1.500.000.000,00)
g.Surplus-Laporan Operasional Rp 664.419.200.176,25 Pasal 6 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:
a.Ekuitas Awal
b.Surplus Laporan Operasional
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakarr/Kesalahan Mendasar
d.Ekuitas Akhir Rp 8.646.882.860.566,28 Rp 664.419.200.176,25 Rp 72.087.827.463,73 Rp 9.383.389.888.206,26

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a.J umlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Rp 9.780.644.494.000,34 Rp 397.254.605.794,08 Rp 9.383.389.888.206,26 Pasa18 ... Pasa18 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai beriku t:
a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019 Rp 24.202.253.013,64
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 1.207.041.837.752,24
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (1.064.610.093.262,01)
d.Arus kas bersih dari akivitas pendanaan Rp 0,00
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp (496.704.924,56)
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun Rp 166.137.292.579,31 2019 Pasal 9 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasa110 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsebagairnana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diuraikan rnenjadi beberapa Lampiran, yakni:
a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Laporan realisasi anggaran, terdiri atas: Ringkasan laporan realisasi anggaran rnenurut urusan pernerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran rnenurut urusan pemerintahan daerah, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah orgamsasi, pendapatan menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon;
b.Lampiran II...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 18 Agustus 2020 Diundangkan di Sangatta pada tanggal 18 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENKUTAITIMUR, BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015