DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, termasuk didalamnya mengatur tentang laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, transparan, dan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya suatu pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kutai Timur;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Perndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dart Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana: telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3962); .
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tabun. 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8.Peraturan ...
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ;2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan K.euangan Daerah sebagaimana telah cliubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun· 20 11 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedbman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan ...
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun: 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TlMUR dan BUPATI KUTA! TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. Pasall

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Pertanggungjawabari ...
(2)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk dokumen pendukung yang dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dati Peraturan Daerah mi.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut

a.Pendapatan
b.Belanja
c.Transfer Surplus! defisit (a-b-c)
d.Pembiayaan Rp 3~159.094.050.724,79 Rp 2.853.990.613.877,32 Rp 312.767.180.098,00 Rp (7.663.743.250,53) - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp Rp 31.095.984.483,80 0,00 Rp 31.095.984.483,80 Pasa13 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:
a.Selisih anggaran dengan reaJisasi pendapatan sejumlab Rp (596.751.320.221,21) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 3.755.845.370.946,00
2. 2.Realisasi Rp 3.159.094.050.724.79 Selisih lebih! (kurang) Rp (596.751.320.221,21)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejum1ah Rp (806.135.583.889,68) dengan rincian adalah sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.660.126.197.767,00 Rp 2.853.990.613.877,32 Rp (806.135.583.889,68)
2. 2.Realisasi Selisih lebih!(kurang)
c.Selisih anggaran dan realisasi transfer sejumlah Rp (97.620.575.565,00) dengan rincian adalah sebagai berikut:
1. 1.Anggaran transfer setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih Iebm! (kurang) Rp 410.387.755.663,00 Rp 312.767.180.098.00 Rp (97.620.575.565.:00)
d.Selisih ...
d.Selisih angganm dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 307.004.839.233,47 dengan rincian adalah sebagai berikut:
1. 1.Surplus/defisit setelahperubahan Rp (314.668.582.484,00) Rp (7.663.743.250,53) Rp 307.004.839.233,47
2. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
e.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (283.572.598.000,20) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 314.668.582.484,00 setelah perubahan
2. 2.Rea1isasi Selisih lebih/(kurang) Rp 31.095.984.483.80 Rp (283.572.598.000,20)
f.Selisih anggaran dengan rea1isasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 0,00 setelah perubahan
2. 2.Realisasi Seli~lebil1/~r.wnm Rp Rp 000 0,00
g.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (283.572.598.000,20) dengan rincian adalah sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang) Rp 314.668.582.484700 Rp 31.095.984.483;80 Rp (283.572.598.000;20) Pasa14 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut
a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Saldo
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 31.095.984.483,80 Rp Rp Rp Rp 31.095.984.483,80 0,00 23.432.241.233,27 23.432.241.233,27 Pasal 5.: .. Pasa.l5 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a.Jumlah aset
h.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Rp 9.368.599.850.533,87 Rp 721.716.989.967,59 Rp 8.646.882.860.566,28 Pasal 6 Laporan Operasional sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 adalah sebagai berilrut:
a.Pendapatan-Laporan Operasional Rp 3.194.894.415.986,56
b.Beban Rp 3.037.504.346.819,72
c.Surplus Kegiatan Operasional Rp 157.390.069.166,84
d.Surplus Kegiatan Non Operasional Rp 14.457.318.203~53
e.Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Rp 171.847.387.370,37
f.Defisit Dari Pas Luar Biasa. Rp (525.551.742.122,05)
g.Defisit-Laporan Operasional Rp (353.704.354.751,68) Pasa.17 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2018 Rp 33.058.170.647,10
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 835.436.725.285,46
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (843.100.468.535,99)
d.Arus ka.s bersih dari akivitas pendanaan Rp 0,00
e.Arus kas bersih dati aktivitas transitoris Rp (1.070.821.189,68)
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun Rp 24.323.606.206,8~ 2018 Pasa.l8 ...~ PasalS Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (l)_huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut: Ekuitas Awal Rp 8.380.132.461.733,85 Defisit Laporan Operasional Rp (353.704.354.751,68) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp 620.454.753.584,11 Ekuitas Akhir Rp 8.646.882.860.566,28 a. b. c. d. Pasa19 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasa.ll0 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diuraikan menjadi beberapa Lampiran, yakni:
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran I.4 Lampiran 1.5 Laporan realisasi anggaran, terdiri atas: Ringkasan laporan realisasi anggamn menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, dan kegiatan; Rekapitulasi rea1isasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi daJam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon;
h.Lampiran II...
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.LampiranN
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VITI
1. 1.Lampiran IX J. LampiranX
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.LampiranXV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX Laporan perubahan saldo anggamn lebih; Laporan operasiona1; Laporan perubahan ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi rea1isasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar reakpitulasi konstruksi dalam pengeIjaan; Daftar rekapitulasi aset la.innya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasalll Penjabaran rincian Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur Iebih lahjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 24 Juli 2019 BUPATIKUTAITIMUR, ttd ISMUNANDAR Diundangkan di Sangatta pada tanggal24 Juli 2019 SEKRETARIS DAER~ KABUPATEN KUTAI TIMUR. ttd IRA.\1JANSY AH lEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TltvtURTAHtJN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI K.L\LIM.~'1'AN TIMUR; 74i3i2019 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabup ten Kutai Timur Waluyo H ryawan. SH Pembina TK. II IVb NIP. 19670908 199403 1 003

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015