DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini yang diatur adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasaan jasa pekerjaan konstruksi. Dalam Perda ini diatur juga mengenai azas, maksud dan tujuan, perizinan Usaha Jasa Konstruksi, Hak dan kewajiban pemegang Izin usaha jasa konstruksi, sampai laporan pertanggungjawaban unit kerja/instansi yang memberikan Izin.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentanng Izin Usaha Jasa Konstruksi; IT Pasal 18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945; UndangUndangNomor18Tahun 1999tentangJasa Konstruksi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1999Nomor54TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3833); Undang-UndangNomor28Tahun2002tentang BangunanGedung(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor134,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4247); Mengingatl. 2. 3. Undang-UndangNomor23 Tahun2008 tentang Pembentukan Kabupaten LabuhanbatuUtara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008Nomor96, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4869); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5587),sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2 Tahun2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor246,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5589); 6.Peraturan PemerintahNomor28 Tahun2000tentang Usaha dan Peran MasyarakatJasaKonstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor63, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3955),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092); 4. PeraturanPemerintahNomor29Tahun2000tentang PenyelenggaraanJasaKonstruksi(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2000Nomor64,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3956), sebagaimanatelahdiubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor59Tahun2010tentangPerubahan AtasPeraturan PemerintahNomor29Tahun2000 tentang PenyelenggaraanJasaKonstruksi(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor95); 7. 8.PeraturanPemerintahNomor30Tahun2000 tentang Penyelenggaraan PembinaanJasaKonstruksi(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor65, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 3957); 9.Peraturan PemerintahNomor38Tahun2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsidanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2007Nomor82,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4737); 10.PeraturanMenteriPekerjaan UmumNomor: 14/PRT/ M /2010Tentang StandarPelayananMinimal Bidang PekerjaanUmumdanTata Ruang; 11.PeraturanMenteriPekerjaan UmumNomor: 04/PRT/ M/2011 TentangPedomanPersyaratan PemberianIzinUsahaJasaKonstruksi Nasional; Dengan PersetujuanBersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA dan BUPAT1 LABUHANBATU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASAMenetapkan KONSTRUKSI. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahini yangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupaten LabuhanbatuUtara. PemerintahanDaerahadalahPenyelenggaraan urusanPemerintahanoleh Pemerintah DaerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerahmenurut otonomidantugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam systemdanprinsipNegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalamUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerahsebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerahyang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom. 4.Bupati adalahBupati LabuhanbatuUtara. 5.DewanPerwakilan Rakyat Daerah,yangselanjutnya disingkatDPRDadalah lembaga perwakilanrakyat daerahyangberkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah. 6.KantoradalahKantor PenanamanModaldanPelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Labuhanbatu Utara. 7.KepalaKantor adalahKepala KantorPenanamanModaldan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu Utara. 8.Jasakonstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekeijaan konstruksi,layanan jasa pelaksanaan jasa.konstruksidan layanan jasa konsultansipengawasanpekerjaan konstruksi. 9.Usahajasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi,layananjasapelaksanaan jasa konstruksi,dan layanan jasa konsultansi pengawasanjasa pekerjaan konstruksi.

10.Badan UsahaJasaKonstruksi yangselanjutnya disingkatBUJK, adalah badan usaha yang kegiatanusahanya bergerak di bidangJasaKonstruksi. 11.IzinUsaha JasaKonstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh 2. azas 3. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
12.Pekeijaan konstruksi adalah keseiuruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata 13.Perencana konstruksi adalahpenyediajasaorang-perseoranganatauBUJK yangdinyatakan ahlidanprofessional di bidangperencanaanjasa konstruksiyangmampumewujudkan pekeijaan dalambentukdokumen perencanaan bangunanataubentukfisiklain. 14.Pelaksanakonstruksiadalahpenyediajasaorang-perseoranganatauBUJK yangdinyatakanahlidanprofessionaldibidangpelaksanaan pekeijaanjasa konstruksi yang mampumenyelenggarakankegiatannyauntuk mewujudkansuatuhasilperencanaanmenjadibentuk bangunanatau bentukfisiklainnya. 15.Pengawaskonstruksiadalahpenyediajasaorang-perseoranganatauBUJK yangdinyatakan ahlidanprofessional di bidang pengwasanjasakonstruksi, yang mampumelaksanakan pekeijaanpengawasansejakawalpelaksanaan pekeijaan konstruksi sampaiselesaidandiserahterimakan. 16.Domisiliadalahtempatpendiriandan/ataukedudukan/alamat badan usahayangtetapdalam melakukan kegiatanusahajasakonstruksi. 17.Sertifikatadalah: a.tanda bukti pengakuan dalam penetapanklasifikasidankualifikasi ataskompetensi dan kemampuanusahadibidangjasakonstruksi, baik yangberbentuk orang perseoranganataubadanusaha;atau b.tanda bukti pengakuanataukompetensidan kemampuanprofesi keterampilankerjadankeahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplinkeilmuandan/atauketerampilan tertentu dan/ataukefungsiandan/ataukeahlian tertentu. 18.Klasifikasiadalah bagian kegiatan registrasi untukmenetapkan penggolonganusahadi bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekeijaan ataupenggolongan profesi ketrampilandan keahlian keija orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/ataukeahlian masing-masing.
19.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha,atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan 21.Daftar Hitam/blacklist adalah daftarperusahaanyangterkenasanksioleh LPJKkarenamelakukantindakan tertentu yangmerugikan masyarakat luasataupenggunajasa. 22.LembagaadalahLembagaPengembanganJasaKonstruksisesuaidengan amanatPeraturan PemerintahNomor4 Tahun2010 tentang Perubahan atasPeraturan PemerintahNomcr28Tahun2000tentangUsahadanPeran MasyarakatJasaKonstruksi. 23.Pelayanan TerpaduSatuPintu yangselanjutnyadisebutPTSPadalah kegiatanpenyelenggaraansuatuperizinan dannonperizinanyang mendapatpendelegasianataupelimpahanwewenangdari lembagaatau instansiyang memilikikewenangan perizinandannonperizinanyang proses pengelolaannya dimulai daritahap permohonan sampai tahap terbitnyadokumen yangdilakukan dalamsuatutempat. BABII ASAS,MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 PemberianIUJKberlandaskan pada asas kejujurandankeadilan,manfaat, keserasian,keseimbangan,kemandirian,keterbukaan.kemitraan, keamanan, dankeselamatan demi kepentinganmasyarakat,bangsadannegara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerahiniuntuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberianIUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah inibertujuan untuk: a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberianIUJKsesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklimusahayang baik;

b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan d . mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar BABIII USAHAJASAK0NSTRUKS1 Pasal 5

(1)UsahaJasaKonstruksime.ucakup: a.jenisusaha;
1. b.bentuk usaha;dan c.bidangusahajasakonstruksi.
(2)Jenis usahakonstruksi sebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputijasa perencanaan,jasapelaksanaandanjasapengawasankonstruksi.
(3)Jasaperencanaan,jasapelaksanaan,dan jasapengawasan konstruksi sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapatdilakukansecaraterintegrasi.
(4)Bentukusahajasa konstruksi sebagaimana dimaksudpada ayat(1)meliputi usahaorangperseorangandan badan usaha.
(5)Bidang UsahaJasaKonstruksi sebagaimanadimaksud padaayat(1) meliputi: a.bidangusahaperencanaan; b.bidangusahapelaksanaan;dan
1. c.bidangusahapengawasan.
(6)Bidangusahaperencanaandanpengawasankonstruksi sebagaimana dimaksud padaayat(5)hurufa danhurufc terdiriatasbidangusahayang bersifat umumdan spesialis.
(7)Bidangusaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf bterdiriatasbidang usahayang bersifat umum,spesialis,dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi,danpengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat(1)harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan BABIV IZIN USAHAJASAKONSTRUKSI BagianKesatu PrinsipUmum PemberianIUJK Pasal 7 Prinsippelaksanaan pemberianIUJK: a.mengedepankan pelayanan prima; b.mencerminkan profesionalismepenyedia jasa;dan c.merupakansaranapembinaan usaha jasakonstruksi Pasal 8
(1)Bupati memberikanIUJKkepadabadanusaha yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat menunjukUnit Kerja/Instansiyang mengelolaPelayanan Terpadu SatuPintu(PTSP) untukmemberikanIUJK.
(3)PenunjukkanUnit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan PeraturanBupati.
(4)IUJKdiberikan kepada badanusaha jasakonstruksi yang berdomisilidi Daerah.
(5)IUJKdiberikandalam bentuksertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atauKepala UnitKerja/IstansipengelolaPTSP yangditunjuk atasnama Bupati.
(6)IUJKsebagaimana dimaksud pada ayat(4)berlakuuntuk melaksanakan kegiatanusaha jasa konstruksi diseluruhwilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJKdilaksanakan oleh unit kerja / instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi,maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai anggota Tim Teknis Jasa Konstruksi.

Pasal 10

(1)Rekomendasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 9diberikandalam bentuksuratrekomendasi.
(2)RekomendasidapatdiberikankepadaBUJKyangsekurang-krrangnya memenuhikriteria: a.SBU,SKA,dan/atauSKTyangdimilikiBUJKadalahyang diterbitkan olehLembaga; b.LokasikantorBUJKsesuai dengansuratketerangandomisili; c.BUJKyang bersangkutantidak sedang terkena sanksi;dan d.BUJKyangbersangkutan tidaksedangmasukkedalamdaftar hitam.
(3)Dalammemberikanrekomendasi,instansiteknis yangmembidangijasa konstruksi dapatmelakukanverifikasilapanganterlebihdahulubila diperlukan.
(4)Rekomendasiditandatangani oleh KetuaTimPembinaJasaKonstruksi atau Pejabatyang ditunjuk olehBupatisebagaianggota TimTeknisJasa Konstruksi.
(5)FormatSuratRekomendasisebagaimana dimaksud padaayat(1)tercantum dalam LampiranIyang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)BupatiatauUnit Keija/Instansipengelola PTSP yangditunjukmelakukan pelayanan pemberian IUJKberdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
(2)Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi: a.permohonanizinbaru; b.perpanjanganizin;
1. c.perubahan data;dan/atau
2. d.penutupan izin.
(3)Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10(sepuluh)hari keija setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha. Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan hams memiliki sertifikat keterampilan dan / atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga keija konstruksi. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi. Persyaratan permohonan Kartu Penanggungjawab Teknik sekurang- kurangnya meliputi:
1. a.menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
2. b.menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan ;
3. c.menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; d . menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
4. e.menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik. Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama. (1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hams berdomisili di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara atau Kabupaten / Kom yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah. (?) Format Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

(l)Persyaratan permohonanizinbarnsebagaimanadimaksuddalam Pasal 11 ayat(2)hurufa,meliputi: a.mengisiFormulirPermohonan; b.menyerahkanrekamanAktaPendirianBUJK;

c.menyerahkanrekamanpengesahankehakimanperusahaanbagiBUJK yangberbentuk perseroan; d.menyerahkanrekaman Sertifikat BadanUsaha(SBU)yang masih berlakudan telahdiregistrasi lembaga; e.menyerahkanrekaman Kartu PenanggungjawabTeknikBadanUsaha (PJT-BU); f.menyerahkan rekamanSertifikat Keahlian(SKA)dan/atauSertifikat Keterampilan(SKT)dari Penanggungjawab Teknik BadanUsaha(PJT- BU)yangtelah diregistrasioleh Lembaga; g.menyerahkanpasfotoberwamapimpinanBUJKuk.3x4 sebanyak4 (empat)lembar; h.menyerahkan rekamanKartu TandaPendudukpenanggungjawab badanusaha; i.menyerahkan rekaman KartuTanda Penduduk,NPWP,ijazah pendidikan formal,SKA,,SKTtenagaahli/terampilBUJK; menyerahkan rekamanKartuTanda Anggota(KTA)Perusahaanbila BUJKyangbersangkutantergabung dalam asosiasi; k.menyerahkan rekamanSuratKeteranganDomisili BUJKyang berlaku dandileges kelurahan; l.menyerahkansuratrekomendasi dari ketuaTim Pembina jasa konstruksi ataupejabatyangditunjuk Bupati sebagai anggotaTim Teknisjasa konstruksi;dan m.menyerahkansurat kuasa daripenanggung jawab badan usahabila pengurusan permohonanizinbaru dikuasakan.

(2)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a tercantum dalam LampiranIIIyang merupakan bagiar tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. j-

Pasal 14

(1)Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2)huruf b, meliputi:
1. a.diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum b.mengisi Formulir Permohonan; c.menyerahkanrekaman Sertifikat Badan Usaha(SBU)yang masih berlakudantelah diregistrasioleh Lembaga; d.menyerahkanRekamanKamiPenanggung Jawab Teknik Badan Usaha(PJT-BU); e.menyerahkanrekamanSertifikasiKeahlian(SKA)dan/atauSertifikat Ketrampilan(SKT)dariPenanggungjawab TeknikBadan Usaha(PJT- BU)yangtelahdiregistrasi olehLembaga; f.menyerahkanrekamanKartuTanda Penduduk,NPWP,ijazah pendidikanformalSKA, SKTtenaga ahli/terampilBUJKdalam hal teijadi pergantianpegawai; g.membuatsuratpemyataantidakmasukdalam daftarhitamyang ditandatanganiPenanggungjawab UtamaBadanUsaha;
2. h.menyerahkanrekamanSuratKeterangan DomisiliBUJKyang berlaku dandilegeskelurahan; i.menyerahkan rekamanNomor Pokok WajibPajak(NPWP)perusahaan; j.menyerahkan rekaman bukii telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajakataskontrakyangdiperoleh; k.menyerahkansertifikatIUJKasli; l.menyerahkansuratrekomendasidari ketuaTimPembinajasa konstruksiataupejabatyangditunjuk Bupati sebagaianggotaTim Teknisjasakonstruksi;dan m.menyerahkan surat kuasa daripenanggungjawabbadan usahabila pengurusan permohonanizinperpanjangan dikuasrkan.
(2)Formulirpermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b tercantum dalamLampiranIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1)Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat
(2)huruf c meliputi: a.diajukan selambat-lambatnya 14(empat belas)hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
1. b.mengisi Formulir Permohonan; c.menyerahkan rekaman:
  1. 1.akta perubahan naraa direksi / pengurus untuk perubahan data nama direksi / pengurus;
  2. 2.surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK; d.menyerahkanIUJKasli;dan e.menyerahkansuratkuasadaripenanggungjawabbadanusahabila pengurusanpermohonan perubahandataIUJKdikuasakan.
(2)Formulirpermohonan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb tercantumdalam LampiranIIIyangmerupakanbagiantidakterpisahkan dariPeraturanDaerahini.

Pasal 16

Persyaratanpenutupanizinsebagaimanadimaksud dalamPasal11ayat(2) hurufdmeliputi: a.mengisi Formulir Permohonan; b.menyerahkanIUJKyang asli;dan c.menyerahkanSuratPajakNihil. Formulirpermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufa tercantum dalam LampiranIIIyangmerupakan bagiantidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini. BUJKyang telahmemenuhipersyaratansebagaimana dimaksudpadaayat

(1)akan memperolehSuratKeteranganPenutupanIUJKyang ditandatangani olehBupatiatauKepalaUnitKerja/InstansipengelolaPTSP yangditunjuk. FormatSuratKeterangan PenutupanIUJKsebagaimanadimaksudpada ayat(2)tercantum dalam LampiranIVyangmerupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.
(1)
(2)
(3)
(4)Pasal 17 Padasaatmengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,Pasal 14,dan Pasal 15BUJKPemohon wajibmenunjukan dokuinen asli dari persyaratanyang diminta.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 9 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2010