DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2010

Nomor: 4
Tahun: 2010
Ditetapkan: 6 Januari 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi serta perubahan atas PP No.28 Tahun 2000 yang bertujuan sebagai penyesuaian regulasi dengan perkembangan sektor jasa konstruksi baik dari sisi usaha maupun peran masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 angka 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dapat terdiri dari:
1. a.survei;
2. b.perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
3. c.studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
4. d.perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
5. e.penelitian.
(2)Lingkup . . .
(2)Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(4)dapat terdiri dari jasa:
1. a.pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. b.pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
(2a)Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terdiri atas:
1. a.rancang bangun (design and build);
2. b.perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction);
3. c.penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau
4. d.penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
(4)Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
1. a.manajemen proyek;
2. b.manajemen konstruksi;
3. c.penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
(5)Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(2)Bidang . . .
(2)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
(3)Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
(4)Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

5.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, dan Pasal 8D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa (engineering);
3. c.penataan ruang; dan
4. d.jasa konsultansi lainnya.
(2)Klasifikasi . . .
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
1. a.bangunan gedung;
2. b.bangunan sipil;
3. c.instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
4. d.jasa pelaksanaan lainnya.
(3)Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
(4)Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 8B

(1)Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
1. a.kualifikasi usaha besar;
2. b.kualifikasi usaha menengah;
3. c.kualifikasi usaha kecil.
(2)Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 8C

(1)Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
(2)Klasifikasi . . .
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.arsitektur;
2. b.sipil;
3. c.mekanikal;
4. d.elektrikal;
5. e.tata lingkungan; dan
6. f.manajemen pelaksanaan.
(3)Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tenaga ahli; dan
2. b.tenaga terampil.
(4)Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
1. a.muda;
2. b.madya; dan
3. c.utama.
(5)Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
1. a.kelas tiga;
2. b.kelas dua; dan
3. c.kelas satu.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 8D

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) huruf c dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

6.Ketentuan . . .
6.Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultansi perencanaan dan/atau jasa konsultansi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
(2)Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
(3)Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
(4)Dihapus.
(5)Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

7.Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

8.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 8C

Pasal 8D

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (6)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 9 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 8C

Pasal 8D

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (6)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 9 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014